Makassar (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemantauan Perkembangan Politik untuk mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Kawasan Timur Indonesia (KTI) berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Sistem yang digunakan salah satunya ialah aplikasi Sipantau. Aplikasi ini memiliki kelebihan mampu mengetahui perkembangan pelaksanaan Pemilu secara lebih cepat, memiliki ruang kelengkapan dokumen, serta mampu untuk memantau aktivitas dan tanggung jawab dari masing masing daerah.
"Jadi ini sifatnya sebuah sistem aplikasi yang diaplikasikan dan diinput oleh Kesbang provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Maka dari situ data-data dan beberapa informasi akan dengan mudah diambil dengan teknologi," ujar Plh Direktur Politik Dalam Negeri Rahmat Santoso, di Makassar, Kamis.
Kegiatan ini dihadiri Plh Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Rahmat Santoso. Serta diikuti oleh peserta Kepala Kesbangpol Provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua serta operator untuk aplikasi Sipantau.
Kemendagri meyakini teknologi menjadi solusi dalam mengawal kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menurut Rahmat, melalui aplikasi Sipantau, jika ada hambatan dalam Pemilu, dapat segera terdeteksi dan bisa dikoordinasikan bagaimana mengeliminir berbagai hambatan yang ada.
"Ini bukan pemantauan pengawasan tetapi pemantauan tahapan misalnya logistik, kita bekerjasama dengan stakeholder terkait misalnya KPU. Sebagian besar sudah menggunakan aplikasi dan ini kita melakukan bimbingan teknis untuk operator," katanya.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin yang turut hadir membuka kegiatan ini mengapresiasi pemilihan Sulsel sebagai tempat pelaksanaan bimbingan teknis, khususnya untuk Kesbangpol wilayah KTI (Kawasan Timur Indonesia.
Ia mengatakan, Sipantau ini adalah instrumen untuk pengumpulan data dan informasi tentang situasi perkembangan tahapan Pemilu, selanjutnya didistribusikan pada unit-unit terkait.
"Misalnya NPHD siapa lagi yang belum. Kalau ada yang belum, maka dia akan melapor ke Kemendagri, kendalanya apa, Inspektorat melakukan apa, jadi sudah ada langkah-langkah penanganan. Begitu juga soal ketersediaan logistik," jelasnya.
Seperti pada kondisi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang perlu dicermati sebagai daerah kepulauan.
"Laporan kemarin di KPU Sulsel, itu mereka harus mengirimkan logistik satu minggu sebelumnya. Itu bagaimana kalau hujan dan ombak tinggi," sambungnya.
Ia menegaskan, suksesnya Pemilu bukan hanya oleh KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tetapi terkait ekosistem lainnya.
Sistem yang digunakan salah satunya ialah aplikasi Sipantau. Aplikasi ini memiliki kelebihan mampu mengetahui perkembangan pelaksanaan Pemilu secara lebih cepat, memiliki ruang kelengkapan dokumen, serta mampu untuk memantau aktivitas dan tanggung jawab dari masing masing daerah.
"Jadi ini sifatnya sebuah sistem aplikasi yang diaplikasikan dan diinput oleh Kesbang provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Maka dari situ data-data dan beberapa informasi akan dengan mudah diambil dengan teknologi," ujar Plh Direktur Politik Dalam Negeri Rahmat Santoso, di Makassar, Kamis.
Kegiatan ini dihadiri Plh Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Rahmat Santoso. Serta diikuti oleh peserta Kepala Kesbangpol Provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua serta operator untuk aplikasi Sipantau.
Kemendagri meyakini teknologi menjadi solusi dalam mengawal kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menurut Rahmat, melalui aplikasi Sipantau, jika ada hambatan dalam Pemilu, dapat segera terdeteksi dan bisa dikoordinasikan bagaimana mengeliminir berbagai hambatan yang ada.
"Ini bukan pemantauan pengawasan tetapi pemantauan tahapan misalnya logistik, kita bekerjasama dengan stakeholder terkait misalnya KPU. Sebagian besar sudah menggunakan aplikasi dan ini kita melakukan bimbingan teknis untuk operator," katanya.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin yang turut hadir membuka kegiatan ini mengapresiasi pemilihan Sulsel sebagai tempat pelaksanaan bimbingan teknis, khususnya untuk Kesbangpol wilayah KTI (Kawasan Timur Indonesia.
Ia mengatakan, Sipantau ini adalah instrumen untuk pengumpulan data dan informasi tentang situasi perkembangan tahapan Pemilu, selanjutnya didistribusikan pada unit-unit terkait.
"Misalnya NPHD siapa lagi yang belum. Kalau ada yang belum, maka dia akan melapor ke Kemendagri, kendalanya apa, Inspektorat melakukan apa, jadi sudah ada langkah-langkah penanganan. Begitu juga soal ketersediaan logistik," jelasnya.
Seperti pada kondisi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang perlu dicermati sebagai daerah kepulauan.
"Laporan kemarin di KPU Sulsel, itu mereka harus mengirimkan logistik satu minggu sebelumnya. Itu bagaimana kalau hujan dan ombak tinggi," sambungnya.
Ia menegaskan, suksesnya Pemilu bukan hanya oleh KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tetapi terkait ekosistem lainnya.