Makassar (ANTARA) - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan terdiri pemerintah provinsi(Pemprov), Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkomitmen menegakkan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Komitmen tersebut masing-masing disampaikan dalam rapat koordinasi Gakkumdu Pemprov Sulsel, Kapolda Sulsel, Kejati Sulsel, dan Bawaslu Sulsel di Makassar, Senin.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel Mardiana Rusli mengaku, kegiatan ini menjadi catatan penting bagaimana penanganan pelanggaran di Sulsel adalah yang terbaik. Apalagi, Satgas Gakkumdu berjalan sampai pada tingkat paling bawah yang tujuannya menciptakan masyarakat anti politik uang.
"Kemudian kami saling menguatkan, saling mengingatkan, semoga ini menjadi sebuah perjalanan dan terus mengawasi semua yang berpotensi melanggar. Mari kita mengedepankan pencegahan untuk kesuksesan Pemilu dan Pilkada serentak di Sulsel," ujar Mardhia Rusli mengajak.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengaku stakeholders harus mengetahui bagaimana kejaksaan akan mendampingi jika ada pelanggaran saat Pemilu 2024 nanti. Kendati diakui tidak ada perbedaan antara Kejaksaan, Kepolisian maupun Bawaslu di lapangan.
"Kalau Gakkumdu gagal maka gagal demokrasi. Kita harus mewujudkan Pemilu ini secara jujur dan adil serta berkualitas," katanya.
Kapolda Provinsi Sulsel Irjen Pol Drs Setyo Boedi Moempoeni Harso menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder, terutama Bawaslu Sulsel yang berinisiatif menggelar acara sentra Gakkumdu itu.
"Ini adalah salah satu acara untuk menuju kesuksesan Pemilu 2024. Sulsel harus dijaga, harus memberikan perhatian khusus dari kita semua, lewat Gakkumdu untuk menyukseskan Pemilu," ujar Dia.
Sementara itu, Pj Gubernur Provinsi Sulsel Bahtiar Baharuddin mengaku sangat mengerti bagaimana penegakan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Apalagi, perintah undang-undang Pemilu tahun 2017.
"Saya sedikit mengerti soal undang-undang Pemilu tahun 2017. Awalnya dibahas oleh DPR RI tapi tidak selesai, kemudian dibahas di pemerintah dan selesai," kata Bahtiar.
Untuk itu, Bahtiar mengaku, sangat mengapresiasi Bawaslu Sulsel yang telah menggelar Rapat Koordinasj sentra Gakkumdu untuk mengawasi Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
"Terima kasih kepada seluruh penyelenggaraan Pemilu ini sangat luar biasa. Kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kegiatan ini," ujarnya.
Komitmen tersebut masing-masing disampaikan dalam rapat koordinasi Gakkumdu Pemprov Sulsel, Kapolda Sulsel, Kejati Sulsel, dan Bawaslu Sulsel di Makassar, Senin.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel Mardiana Rusli mengaku, kegiatan ini menjadi catatan penting bagaimana penanganan pelanggaran di Sulsel adalah yang terbaik. Apalagi, Satgas Gakkumdu berjalan sampai pada tingkat paling bawah yang tujuannya menciptakan masyarakat anti politik uang.
"Kemudian kami saling menguatkan, saling mengingatkan, semoga ini menjadi sebuah perjalanan dan terus mengawasi semua yang berpotensi melanggar. Mari kita mengedepankan pencegahan untuk kesuksesan Pemilu dan Pilkada serentak di Sulsel," ujar Mardhia Rusli mengajak.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengaku stakeholders harus mengetahui bagaimana kejaksaan akan mendampingi jika ada pelanggaran saat Pemilu 2024 nanti. Kendati diakui tidak ada perbedaan antara Kejaksaan, Kepolisian maupun Bawaslu di lapangan.
"Kalau Gakkumdu gagal maka gagal demokrasi. Kita harus mewujudkan Pemilu ini secara jujur dan adil serta berkualitas," katanya.
Kapolda Provinsi Sulsel Irjen Pol Drs Setyo Boedi Moempoeni Harso menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder, terutama Bawaslu Sulsel yang berinisiatif menggelar acara sentra Gakkumdu itu.
"Ini adalah salah satu acara untuk menuju kesuksesan Pemilu 2024. Sulsel harus dijaga, harus memberikan perhatian khusus dari kita semua, lewat Gakkumdu untuk menyukseskan Pemilu," ujar Dia.
Sementara itu, Pj Gubernur Provinsi Sulsel Bahtiar Baharuddin mengaku sangat mengerti bagaimana penegakan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Apalagi, perintah undang-undang Pemilu tahun 2017.
"Saya sedikit mengerti soal undang-undang Pemilu tahun 2017. Awalnya dibahas oleh DPR RI tapi tidak selesai, kemudian dibahas di pemerintah dan selesai," kata Bahtiar.
Untuk itu, Bahtiar mengaku, sangat mengapresiasi Bawaslu Sulsel yang telah menggelar Rapat Koordinasj sentra Gakkumdu untuk mengawasi Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
"Terima kasih kepada seluruh penyelenggaraan Pemilu ini sangat luar biasa. Kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kegiatan ini," ujarnya.