Mamuju (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat mulai menerapkan katalog elektronik (e-katalog) lokal di lingkup pemerintah provinsi setempat.
"Penerapan aplikasi e-katalog lokal ini untuk menjawab tantangan layanan pemerintahan dalam era digital," kata Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad, pada bimbingan teknis e-katalog lokal lingkup Pemprov Sulbar, di Mamuju, Kamis.
Bimtek katalog elektronik lokal yang digelar atas kerja sama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) itu berlangsung selama tiga hari, yakni mulai 14-16 November 2023.
Bimtek yang digelar di Aula Kantor Dinas PUPR Sulbar itu diikuti seluruh bidang pelaksana konstruksi Dinas PUPR Sulbar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Biro Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar.
"Fitur yang tersedia dalam e-Katalog nantinya dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan yang cepat, mudah dan transparan," ujar Rachmat.
Katalog elektronik lokal, kata Rachmat, menjadi instrumen baru dalam menciptakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien karena melalui e-Katalog ini, pembelian barang dan jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah.
"Pada intinya kita ingin keluar dari zona nyaman. Kita ingin memperbaiki sistem yang ada dan bagaimana kita berdayakan produk lokal melalui penerapan e-Katalog," terang Rachmad.
Sementara itu, Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa LKPP Rani Esi Hapsari menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Dinas PUPR Sulbar dalam melaksanakan bimtek katalog elektronik lokal tersebut.
"Sangat kelihatan inisiatifnya dan kemauan belajar peserta sangat tinggi. Banyak diskusi dan pertanyaan untuk mengetahui teknisnya. Semoga ke depannya bisa berjalan lancar," ujar Rani.
Dalam penerapannya e-Katalog, menurut Rani, sangat murah digunakan sebab paket atau kegiatan yang biasa melalui proses tender dan penunjukan langsung, bisa beralih ke sistem tersebut.
"Jadi, setiap produk yang ingin dibeli sudah terpajang di etalase sebagai fitur dalam e-katalog. Tidak kalah penting, semua tercatat di sistem, semua orang bisa ikut mengawasi dan memantau jalannya proses pengadaan barang/jasa di pemerintahan," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Sulbar Andi Erlan Hatta Dai menuturkan kegiatan bimtek tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Sulbar Nomor 34 tahun 2023, tentang pemanfaatan katalog elektronik lokal.
"Kami optimistis dengan banyaknya pilihan dan fleksibilitas dalam membeli produk, pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai kebutuhan. Apalagi, informasi spesifikasi harga dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak," ujarnya.
Dia menjelaskan katalog elektronik lokal menjadi platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Katalog elektronik merupakan aplikasi belanja daring yang dikembangkan LKPP dengan menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan pemerintah," ujarnya.
Fitur ini, kata dia, memberikan efisiensi bagi para penyedia karena penyedia tidak perlu datang langsung ke LKPP hanya untuk mencari informasi seputar informasi seputar katalog dan penyedia, tetapi cukup mengakses alamat laman katalog LKPP.
"Penerapan aplikasi e-katalog lokal ini untuk menjawab tantangan layanan pemerintahan dalam era digital," kata Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad, pada bimbingan teknis e-katalog lokal lingkup Pemprov Sulbar, di Mamuju, Kamis.
Bimtek katalog elektronik lokal yang digelar atas kerja sama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) itu berlangsung selama tiga hari, yakni mulai 14-16 November 2023.
Bimtek yang digelar di Aula Kantor Dinas PUPR Sulbar itu diikuti seluruh bidang pelaksana konstruksi Dinas PUPR Sulbar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Biro Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar.
"Fitur yang tersedia dalam e-Katalog nantinya dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan yang cepat, mudah dan transparan," ujar Rachmat.
Katalog elektronik lokal, kata Rachmat, menjadi instrumen baru dalam menciptakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien karena melalui e-Katalog ini, pembelian barang dan jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah.
"Pada intinya kita ingin keluar dari zona nyaman. Kita ingin memperbaiki sistem yang ada dan bagaimana kita berdayakan produk lokal melalui penerapan e-Katalog," terang Rachmad.
Sementara itu, Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa LKPP Rani Esi Hapsari menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Dinas PUPR Sulbar dalam melaksanakan bimtek katalog elektronik lokal tersebut.
"Sangat kelihatan inisiatifnya dan kemauan belajar peserta sangat tinggi. Banyak diskusi dan pertanyaan untuk mengetahui teknisnya. Semoga ke depannya bisa berjalan lancar," ujar Rani.
Dalam penerapannya e-Katalog, menurut Rani, sangat murah digunakan sebab paket atau kegiatan yang biasa melalui proses tender dan penunjukan langsung, bisa beralih ke sistem tersebut.
"Jadi, setiap produk yang ingin dibeli sudah terpajang di etalase sebagai fitur dalam e-katalog. Tidak kalah penting, semua tercatat di sistem, semua orang bisa ikut mengawasi dan memantau jalannya proses pengadaan barang/jasa di pemerintahan," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Sulbar Andi Erlan Hatta Dai menuturkan kegiatan bimtek tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Sulbar Nomor 34 tahun 2023, tentang pemanfaatan katalog elektronik lokal.
"Kami optimistis dengan banyaknya pilihan dan fleksibilitas dalam membeli produk, pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai kebutuhan. Apalagi, informasi spesifikasi harga dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak," ujarnya.
Dia menjelaskan katalog elektronik lokal menjadi platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Katalog elektronik merupakan aplikasi belanja daring yang dikembangkan LKPP dengan menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan pemerintah," ujarnya.
Fitur ini, kata dia, memberikan efisiensi bagi para penyedia karena penyedia tidak perlu datang langsung ke LKPP hanya untuk mencari informasi seputar informasi seputar katalog dan penyedia, tetapi cukup mengakses alamat laman katalog LKPP.