Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap melakukan penambahan beras 90 ton lebih untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP), kata Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsjad.
Andi Muhammad Arsjad dalam keterangannya di Makassar Rabu mengatakan, cadangan pangan pemerintah di Sulsel masih kurang sekitar 140 ton.
“Oleh karena itu, kita sudah melaporkan kepada pimpinan terkait kondisi ini. Alhamdulillah, bapak penjabat gubernur menyetujui untuk mengalokasikan anggaran peningkatan cadangan pangan pemerintah mulai tahun ini,” katanya saat memimpin Rapat terkait CPP Provinsi Sulsel.
Ia menjelaskan, CPP provinsi ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya kedaruratan, misalnya terjadi bencana alam, bencana sosial, kekurangan pangan, atau gejolak harga yang dialami, maka bisa menggunakan CPP.
"Kita bersyukur penjabat gubernur mulai tahun ini dan selanjutnya kita akan terus melakukan penambahan CPP secara bertahap sampai pada akhirnya memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Badan Pangan Nasional,” katanya.
Dalam pengadaan cadangan pangan pemerintah ini, Pemprov Sulsel bekerja sama dengan Bulog Sulselbar.
“Kita berharap kebijakan ini akan meningkatkan ketersediaan pangan kita atau CPP sesuai apa yang menjadi ketentuan,” kata Andi Muhammad Arsjad.
Rapat CPP ini membahas konsep kontrak/perjanjian jual beli beras tahun 2023 antara Dinas Ketahanan Pangan Sulsel dengan Perum Kanwil Bulog Sulselbar.
Pertemuan ini juga menindaklanjuti Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Sulsel TA 2023.
“Untuk menindaklanjuti Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Sulsel TA 2023, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah - CPP,” kata Arsjad.
Andi Muhammad Arsjad dalam keterangannya di Makassar Rabu mengatakan, cadangan pangan pemerintah di Sulsel masih kurang sekitar 140 ton.
“Oleh karena itu, kita sudah melaporkan kepada pimpinan terkait kondisi ini. Alhamdulillah, bapak penjabat gubernur menyetujui untuk mengalokasikan anggaran peningkatan cadangan pangan pemerintah mulai tahun ini,” katanya saat memimpin Rapat terkait CPP Provinsi Sulsel.
Ia menjelaskan, CPP provinsi ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya kedaruratan, misalnya terjadi bencana alam, bencana sosial, kekurangan pangan, atau gejolak harga yang dialami, maka bisa menggunakan CPP.
"Kita bersyukur penjabat gubernur mulai tahun ini dan selanjutnya kita akan terus melakukan penambahan CPP secara bertahap sampai pada akhirnya memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Badan Pangan Nasional,” katanya.
Dalam pengadaan cadangan pangan pemerintah ini, Pemprov Sulsel bekerja sama dengan Bulog Sulselbar.
“Kita berharap kebijakan ini akan meningkatkan ketersediaan pangan kita atau CPP sesuai apa yang menjadi ketentuan,” kata Andi Muhammad Arsjad.
Rapat CPP ini membahas konsep kontrak/perjanjian jual beli beras tahun 2023 antara Dinas Ketahanan Pangan Sulsel dengan Perum Kanwil Bulog Sulselbar.
Pertemuan ini juga menindaklanjuti Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Sulsel TA 2023.
“Untuk menindaklanjuti Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Sulsel TA 2023, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah - CPP,” kata Arsjad.