Mamuju (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat(Sulbar) memperkuat pengawasan dalam mencegah potensi terjadinya konflik sosial di daerah itu. Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat(Sulbar) memperkuat pengawasan dalam mencegah potensi terjadinya konflik sosial di daerah itu.
Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Sulbar, Muhammad Yusuf Tahir, di Mamuju, Sabtu mengatakan, fokus utama dalam penanganan konflik sosial tahun 2023 adalah kerawanan menjelang Pemilu 2024. "Upaya yang dilakukan adalah antisipasi, cegah dini dan deteksi dini berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan Kesbangpol Sulbar, Muhammad Yusuf Tahir, di Mamuju, Sabtu mengatakan, fokus utama dalam penanganan konflik sosial tahun 2023 adalah kerawanan menjelang Pemilu 2024. "Upaya yang dilakukan adalah antisipasi, cegah dini
dan gangguan pelaksanaan pemilu,” kata Yusuf Tahir. Yusuf Tahir.
Pemilu 2024, lanjutnya, harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak, dalam hal ini bagaimana agar pesta demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya di Sulbar, tanpa adanya konflik sosial di masyarakat tengah Sulbar, tanpa adanya konflik sosial di tengah masyarakat.
. 2024 secara langsung diperkirakan juga akan menyerap energi politik masyarakat daerah, termasuk kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok-kelompok politik di daerah,” terang Yusuf Tahir. Yusuf Tahir.
Potensi konflik yang juga harus mendapat perhatian serius Kata Yusuf Tahir, adalah potensi konflik agraria Yusuf Tahir, adalah potensi konflik agraria.
. agraria menurutnya memerlukan pendekatan inklusif dan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Penguatan hak-hak masyarakat lokal, dialog terbuka dan pembangunan berkelanjutan dapat membantu mengurangi ketegangan dan mempromosikan keadilan dalam konteks agraria,” terangnya.
Ia menyampaikan bahwa, tim terpadu penanganan konflik sosial telah terbentuk di Sulbar. Sulbar.
Idealnya menurut dia, tim terpadu penanganan konflik sosial, menjadi wadah bersama bagi pihak terkait dalam hal memaksimalkan penanganan potensi konflik di masyarakat.
“Penanganan konflik sosial harus dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi dengan seluruh tingkat pemerintahan, baik itu di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar Herdin Ismail menyampaikan bahwa pencegahan potensi konflik sosial harus dilakukan seluruh pihak termasuk elemen masyarakat. Sulbar Herdin Ismail menyampaikan bahwa pencegahan potensi konflik sosial harus dilakukan seluruh pihak termasuk elemen masyarakat.
“Ini menjadi perhatian kita semua bagaimana mengantisipasi potensi terjadinya konflik sosial. Kuncinya, kita harus bersinergi dan berkolaborasi,” ujar Herdin Ismail.Herdin Ismail.
Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Sulbar, Muhammad Yusuf Tahir, di Mamuju, Sabtu mengatakan, fokus utama dalam penanganan konflik sosial tahun 2023 adalah kerawanan menjelang Pemilu 2024. "Upaya yang dilakukan adalah antisipasi, cegah dini dan deteksi dini berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan Kesbangpol Sulbar, Muhammad Yusuf Tahir, di Mamuju, Sabtu mengatakan, fokus utama dalam penanganan konflik sosial tahun 2023 adalah kerawanan menjelang Pemilu 2024. "Upaya yang dilakukan adalah antisipasi, cegah dini
dan gangguan pelaksanaan pemilu,” kata Yusuf Tahir. Yusuf Tahir.
Pemilu 2024, lanjutnya, harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak, dalam hal ini bagaimana agar pesta demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya di Sulbar, tanpa adanya konflik sosial di masyarakat tengah Sulbar, tanpa adanya konflik sosial di tengah masyarakat.
. 2024 secara langsung diperkirakan juga akan menyerap energi politik masyarakat daerah, termasuk kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok-kelompok politik di daerah,” terang Yusuf Tahir. Yusuf Tahir.
Potensi konflik yang juga harus mendapat perhatian serius Kata Yusuf Tahir, adalah potensi konflik agraria Yusuf Tahir, adalah potensi konflik agraria.
. agraria menurutnya memerlukan pendekatan inklusif dan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Penguatan hak-hak masyarakat lokal, dialog terbuka dan pembangunan berkelanjutan dapat membantu mengurangi ketegangan dan mempromosikan keadilan dalam konteks agraria,” terangnya.
Ia menyampaikan bahwa, tim terpadu penanganan konflik sosial telah terbentuk di Sulbar. Sulbar.
Idealnya menurut dia, tim terpadu penanganan konflik sosial, menjadi wadah bersama bagi pihak terkait dalam hal memaksimalkan penanganan potensi konflik di masyarakat.
“Penanganan konflik sosial harus dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi dengan seluruh tingkat pemerintahan, baik itu di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar Herdin Ismail menyampaikan bahwa pencegahan potensi konflik sosial harus dilakukan seluruh pihak termasuk elemen masyarakat. Sulbar Herdin Ismail menyampaikan bahwa pencegahan potensi konflik sosial harus dilakukan seluruh pihak termasuk elemen masyarakat.
“Ini menjadi perhatian kita semua bagaimana mengantisipasi potensi terjadinya konflik sosial. Kuncinya, kita harus bersinergi dan berkolaborasi,” ujar Herdin Ismail.Herdin Ismail.