Mamuju (ANTARA) - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Barat mengajak para pemuka agama di daerah itu untuk menjaga kerukunan umat beragama di tengah masyarakat, khususnya saat menghadapi pesta demokrasi seperti saat ini.
"Pemuka agama memiliki peran utama dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Perannya sangat dibutuhkan untuk turut andil mensukseskan agenda demokrasi yang sedang berlangsung," kata Ketua FKUB Sulbar Sahabuddin Kasim, pada rapat koordinasi FKUB, di Mamuju, Ahad.
Rapat koordinasi itu, kata Sahabuddin Kasim, dilaksanakan untuk menyatukan persepsi dalam mensukseskan Pemilu 2024.
Persepsi disatukan agar peran semua pihak bisa mensukseskan pesta demokrasi yang sedang berjalan seperti saat ini.
"Paling tidak, kita sebagai pemuka agama melakukan doa-doa, karena itu satu kekuatan spiritual yang ampuh dalam menangkal cobaan dan ancaman dalam kehidupan manusia," kata Sahabuddin Kasim.
Sementara, Kepala Kanwil Kemenag Sulbar Syafruddin Baderung menyampaikan pihaknya sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 tahun 2023 yang menjadi pedoman bagi semua penceramah agama di lingkup Kemenag dalam menyampaikan ceramah keagamaan.
"Ini diterbitkan karena kita memasuki tahun politik yang bisa saja agama dijadikan bagian aspirasi. Kita tidak menginginkan agama dijadikan aspirasi," kata Syafruddin.
Jika dijadikan aspirasi, menurut Syafruddin, agama akan menjadi mimbar-mimbar jalanan yang akan mengisi ruang jalan dan tidak akan mengisi ruang rumah ibadah.
Agama, menurut Syafruddin, tetap harus ada dalam fungsinya.
"Kita tidak melarang umat bicara politik, tetapi harus menempatkan di mana dan kapan harus bicara politik. Ketika di rumah ibadah maka harus bicara keagamaan, kalau bahas politik kita harus keluar sebagai konteks pemuka agama," ucapnya.
Sedangkan, Pelaksana Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulbar Muhammad Yusuf Thahir mengajak masyarakat di daerah itu untuk menghindari politik identitas pada pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kita berharap tokoh agama memberi edukasi kepada masyarakat agar menghindarkan politik identitas untuk mendapatkan simpati," kata Muhammad Yusuf Thahir.
Ia menyampaikan pemilu adalah sarana integrasi bangsa dan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi.
"Mari kita menjadikan pemilu sebagai pemersatu bangsa," ujarnya.
Ada beberapa faktor yang menjadi ukuran keberhasilan Pemilu 2024, kata Muhammad Yusuf Thahir, yakni partisipasi pemilih yang tinggi dan tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan, terutama konflik kekerasan.
"Kemudian, pemerintahan yang ada tetap berjalan lancar, baik di pusat maupun di daerah," ujar Muhammad Yusuf Thahir.
Komisioner KPU Sulbar Budiman Imran, meminta bantuan seluruh elemen masyarakat, terutama pemuka agama bagaimana bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pemilu 2024.
KPU Sulbar lanjutnya, merespon baik rencana adanya rekomendasi untuk para pemuka agama menyeragamkan isi ceramahnya di tempat ibadah masing-masing.
"Jadi akan kami atensi dengan bekerja sama MUI, Kemenag hingga FKUB sehingga bisa mencerahkan dan diterima masyarakat," kata Budiman Imran.*
"Pemuka agama memiliki peran utama dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Perannya sangat dibutuhkan untuk turut andil mensukseskan agenda demokrasi yang sedang berlangsung," kata Ketua FKUB Sulbar Sahabuddin Kasim, pada rapat koordinasi FKUB, di Mamuju, Ahad.
Rapat koordinasi itu, kata Sahabuddin Kasim, dilaksanakan untuk menyatukan persepsi dalam mensukseskan Pemilu 2024.
Persepsi disatukan agar peran semua pihak bisa mensukseskan pesta demokrasi yang sedang berjalan seperti saat ini.
"Paling tidak, kita sebagai pemuka agama melakukan doa-doa, karena itu satu kekuatan spiritual yang ampuh dalam menangkal cobaan dan ancaman dalam kehidupan manusia," kata Sahabuddin Kasim.
Sementara, Kepala Kanwil Kemenag Sulbar Syafruddin Baderung menyampaikan pihaknya sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 tahun 2023 yang menjadi pedoman bagi semua penceramah agama di lingkup Kemenag dalam menyampaikan ceramah keagamaan.
"Ini diterbitkan karena kita memasuki tahun politik yang bisa saja agama dijadikan bagian aspirasi. Kita tidak menginginkan agama dijadikan aspirasi," kata Syafruddin.
Jika dijadikan aspirasi, menurut Syafruddin, agama akan menjadi mimbar-mimbar jalanan yang akan mengisi ruang jalan dan tidak akan mengisi ruang rumah ibadah.
Agama, menurut Syafruddin, tetap harus ada dalam fungsinya.
"Kita tidak melarang umat bicara politik, tetapi harus menempatkan di mana dan kapan harus bicara politik. Ketika di rumah ibadah maka harus bicara keagamaan, kalau bahas politik kita harus keluar sebagai konteks pemuka agama," ucapnya.
Sedangkan, Pelaksana Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulbar Muhammad Yusuf Thahir mengajak masyarakat di daerah itu untuk menghindari politik identitas pada pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kita berharap tokoh agama memberi edukasi kepada masyarakat agar menghindarkan politik identitas untuk mendapatkan simpati," kata Muhammad Yusuf Thahir.
Ia menyampaikan pemilu adalah sarana integrasi bangsa dan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi.
"Mari kita menjadikan pemilu sebagai pemersatu bangsa," ujarnya.
Ada beberapa faktor yang menjadi ukuran keberhasilan Pemilu 2024, kata Muhammad Yusuf Thahir, yakni partisipasi pemilih yang tinggi dan tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan, terutama konflik kekerasan.
"Kemudian, pemerintahan yang ada tetap berjalan lancar, baik di pusat maupun di daerah," ujar Muhammad Yusuf Thahir.
Komisioner KPU Sulbar Budiman Imran, meminta bantuan seluruh elemen masyarakat, terutama pemuka agama bagaimana bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pemilu 2024.
KPU Sulbar lanjutnya, merespon baik rencana adanya rekomendasi untuk para pemuka agama menyeragamkan isi ceramahnya di tempat ibadah masing-masing.
"Jadi akan kami atensi dengan bekerja sama MUI, Kemenag hingga FKUB sehingga bisa mencerahkan dan diterima masyarakat," kata Budiman Imran.*