Makassar (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulseltrabar) melakukan sertifikasi barang milik negara (BMN) sebanyak 6.435 bidang hingga Oktober 2023.
Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil DJKN Sulseltrabar Sudirman di Makassar, Selasa, mengatakan sertifikasi BMN hingga Oktober 2023 berjalan baik dan persentasenya jika dilihat dari target yang sebesar 7.791 (82,6 persen) bidang BMN.
"Kami tetap optimistis sertifikasi itu akan rampung akhir tahun ini sesuai target. Kalau yang sudah sertifikasi hingga Oktober itu baru 82,6 persen atau sekitar 6.435 bidang dari target 7.791 BMN," ujarnya.
Sudirman menyebutkan pemerintah telah menargetkan 7.791 bidang tanah barang milik negara (BMN) harus selesai sertifikasinya hingga akhir 2023.
Ia mengaku jika nilai barang milik negara untuk 7.791 bidang tanah di wilayah Sulsel itu mencapai Rp216,73 triliun.
"Untuk semua aset BMN yang terdata itu nilainya sebanyak Rp216,73 triliun. Dari berbagai macam barang milik negara sudah ada yang menghasilkan pajak negara bukan pajak (PNBP) dan sebagian dalam bentuk tanah yang masih harus mendapatkan legalitas hukum," ujarnya.
Sudirman mengatakan sertifikasi barang milik negara penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.
Bukan hanya itu, kata dia, sertifikasi aset BMN untuk melaksanakan tertib administrasi berupa tanah dan mengamankan semua aset tersebut.
Sudirman merinci aset tanah yang masih harus mendapatkan legalitas, seperti aset tanah di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meliputi tanah di Balai Besar Wilayah Sungai Jeneberang (BBWSJ) Pompengan sebanyak 4.360 bidang tanah.
Kemudian di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Pengelola Kereta Api (BBPKA) Sulsel sebanyak 2.710 bidang tanah.
Di Kementerian Pertanian (Kementan) Satker Dinas Pertanian, Hortikultura, Perkebunan sebanyak 202 bidang tanah dan kementerian/lembaga (K/L) lainnya 519 bidang tanah.
Sementara untuk nilai aset BMN berupa tanah senilai Rp154,28 triliun, peralatan dan mesin Rp10,12 triliun, gedung dan bangunan Rp14,55 triliun, jalan, irigasi, dan jaringan Rp29,92 triliun, aset tetap lainnya Rp820 miliar, konstruksi dalam pengerjaan Rp6,64 triliun, dan aset tidak berwujud senilai Rp400 miliar.
"Kalau untuk penerimaan PNBP dari BMN ini hingga Mei 2023 sudah tercapai Rp13,29 miliar dari target Rp27,38 miliar," katanya.