Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para pemimpin daerah untuk terus mendorong investasi di luar Pulau Jawa, sebab penyebarannya saat ini baru mencapai 52 persen untuk wilayah luar Jawa.
"Satu Pulau Jawa saja investasinya 48 persen, masa yang 16.999 pulau hanya kebagian 52 persen, mestinya bisa lebih gede lagi," ujar Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta, Kamis.
Jokowi meminta para gubernur, bupati, wali kota hingga kepala pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk meningkatkan investasi di luar Pulau Jawa. Pemerintah pun akan menyiapkan infrastrukturnya, karena wilayah luar Jawa sangat memerlukannya.
Lebih lanjut, investasi merupakan bagian yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya soal penciptaan lapangan pekerjaan, investasi disebut Jokowi juga mampu memberikan penerimaan negara yang besar melalui Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Karyawan, Bea Ekspor serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Kepala Negara menekankan, investor perlu didorong untuk bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha nasional dan daerah. Selain dividen yang meningkat, hal ini juga mempengaruhi pemerataan pembangunan.
"Oleh sebab itu, sering saya tekankan bahwa, investor itu didorong untuk bekerja sama berpartner dengan pengusaha-pengusaha nasional, yang kedua berpartner dengan pengusaha-pengusaha daerah, seberapa pun sahamnya, tapi pengusaha daerah ada, pengusaha nasional ada," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, Indonesia harus terus memperbaiki iklim investasi baik di skala nasional maupun daerah, terlebih pada masalah pembebasan lahan dan perizinan.
Menurut Jokowi, selama Indonesia hanya berfokus pada urusan marketing saat menggaet investor luar. Namun, hal krusial lainnya diabaikan, sehingga saat penanam modal masuk Indonesia dan terbentur dengan masalah lahan serta perizinan, para investor memilih untuk mundur.
"Percuma kita marketing muter ke seluruh negara berbondong-bondong datang, kemudian urusan pembebasan tanah saja enggak rampung, enggak bisa menyelesaikan, berbondong-bondong masuk, perizinan ruwet bertahun-tahun enggak bisa selesai, untuk apa kita memarketingi urusan investasi," ucap Jokowi.
Pemerintah sendiri telah menargetkan investasi sebesar Rp1.650 triliun pada 2024. Angka tersebut dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1-5,7 persen.
"Saya meyakini kerja keras kita semuanya akan bisa menyelesaikan target investasi yang kita buat ini Rp1.650 triliun," kata Jokowi.
"Satu Pulau Jawa saja investasinya 48 persen, masa yang 16.999 pulau hanya kebagian 52 persen, mestinya bisa lebih gede lagi," ujar Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta, Kamis.
Jokowi meminta para gubernur, bupati, wali kota hingga kepala pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk meningkatkan investasi di luar Pulau Jawa. Pemerintah pun akan menyiapkan infrastrukturnya, karena wilayah luar Jawa sangat memerlukannya.
Lebih lanjut, investasi merupakan bagian yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya soal penciptaan lapangan pekerjaan, investasi disebut Jokowi juga mampu memberikan penerimaan negara yang besar melalui Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Karyawan, Bea Ekspor serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Kepala Negara menekankan, investor perlu didorong untuk bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha nasional dan daerah. Selain dividen yang meningkat, hal ini juga mempengaruhi pemerataan pembangunan.
"Oleh sebab itu, sering saya tekankan bahwa, investor itu didorong untuk bekerja sama berpartner dengan pengusaha-pengusaha nasional, yang kedua berpartner dengan pengusaha-pengusaha daerah, seberapa pun sahamnya, tapi pengusaha daerah ada, pengusaha nasional ada," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, Indonesia harus terus memperbaiki iklim investasi baik di skala nasional maupun daerah, terlebih pada masalah pembebasan lahan dan perizinan.
Menurut Jokowi, selama Indonesia hanya berfokus pada urusan marketing saat menggaet investor luar. Namun, hal krusial lainnya diabaikan, sehingga saat penanam modal masuk Indonesia dan terbentur dengan masalah lahan serta perizinan, para investor memilih untuk mundur.
"Percuma kita marketing muter ke seluruh negara berbondong-bondong datang, kemudian urusan pembebasan tanah saja enggak rampung, enggak bisa menyelesaikan, berbondong-bondong masuk, perizinan ruwet bertahun-tahun enggak bisa selesai, untuk apa kita memarketingi urusan investasi," ucap Jokowi.
Pemerintah sendiri telah menargetkan investasi sebesar Rp1.650 triliun pada 2024. Angka tersebut dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1-5,7 persen.
"Saya meyakini kerja keras kita semuanya akan bisa menyelesaikan target investasi yang kita buat ini Rp1.650 triliun," kata Jokowi.