Mamuju (ANTARA Sulbar) - Gubernur Sulawesi Barat menyesalkan pencapaian realisasi penyerapan anggaran APBD tahun 2013 untuk pembangunan, yang dianggap rendah.
"Di akhir tahun ini, kita sangat menyesalkan realisasi penyerapan anggaran APBD tahun 2013 untuk pembangunan, rendah, ini akan menjadi evaluasi kita bersama ditahun berikutnya," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, realisasi pencapaian anggaran tahun 2013 hanya mencapai 76 persen, karena masyarakat tidak merasakan dampak pembangunan secara maksimal.
Menurut dia, kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Sulbar dalam mengelola anggaran sangat buruk, karena tidak mampu merealisasikan pembangunan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
Oleh karena itu ia mengatakan, rendahnya realisasi penyerapan anggaran APBD tahun 2013 merupakan kelemahan pemerintah di Sulbar yang mesti dievaluasi, kedepannya pada tahun 2014 nanti.
Gubernur mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran paling tinggi pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulbar karena dua Kepala Dinas yang pernah menempati jabatan itu keduanya tersangkut masalah korupsi dan menjadi terpidana dan terdakwa kasus korupsi.
"Karena keduanya mengalami proses hukum menjadi terpidana dan terdakwa korupsi, maka anggaran pada Dinas PU Sulbar tidak terkelola maksimal," katanya.
Kemudian kata dia, karena anggaran dana untuk program hibah dan bansos tidak digunakan karena harus perlu kehati-hatian menggunakan anggaran itu.
"Dana bansos dan hibah tidak disalurkan karena harus ada petunjuk benar dalam penggunaannya, jangan sampai ada lagi pejabat yang berurusan hukum karena salah dan keliru menggunakannya," katanya. Kaswir
"Di akhir tahun ini, kita sangat menyesalkan realisasi penyerapan anggaran APBD tahun 2013 untuk pembangunan, rendah, ini akan menjadi evaluasi kita bersama ditahun berikutnya," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, realisasi pencapaian anggaran tahun 2013 hanya mencapai 76 persen, karena masyarakat tidak merasakan dampak pembangunan secara maksimal.
Menurut dia, kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Sulbar dalam mengelola anggaran sangat buruk, karena tidak mampu merealisasikan pembangunan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
Oleh karena itu ia mengatakan, rendahnya realisasi penyerapan anggaran APBD tahun 2013 merupakan kelemahan pemerintah di Sulbar yang mesti dievaluasi, kedepannya pada tahun 2014 nanti.
Gubernur mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran paling tinggi pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulbar karena dua Kepala Dinas yang pernah menempati jabatan itu keduanya tersangkut masalah korupsi dan menjadi terpidana dan terdakwa kasus korupsi.
"Karena keduanya mengalami proses hukum menjadi terpidana dan terdakwa korupsi, maka anggaran pada Dinas PU Sulbar tidak terkelola maksimal," katanya.
Kemudian kata dia, karena anggaran dana untuk program hibah dan bansos tidak digunakan karena harus perlu kehati-hatian menggunakan anggaran itu.
"Dana bansos dan hibah tidak disalurkan karena harus ada petunjuk benar dalam penggunaannya, jangan sampai ada lagi pejabat yang berurusan hukum karena salah dan keliru menggunakannya," katanya. Kaswir