Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) mendukung rencana pembangunan kantor dan laboratorium yang representatif bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palopo.
"Pemprov sangat mendukung dan akan segera dikoordinasikan kepada pimpinan, setelah ditelaah dengan BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) untuk melihat jika ada aset Pemprov di Palopo yang bisa dimanfaatkan," kata Pj Sekda Sulsel Andi Muhammad Arsjad saat menerima kunjungan Kepala BPOM Palopo di Makassar, Jumat.
Ia menjelaskan keberadaan kantor BPOM Palopo diharapkan memperkuat fungsi pengawasan dan pengujian terkait dengan kualitas produk, keamanan obat dan makanan di wilayah Luwu Raya, Toraja, sampai Enrekang.
Selain itu membuat layanan lebih murah dan dan lebih cepat untuk mendapatkan sertifikasi keamanan obat dan makanan.
Apalagi, kata dia, Pemprov Sulsel menggalakkan ekonomi kerakyatan dengan mendorong pengembangan UMKM. Keberadaan BPOM, kata dia, diharapkan bisa membantu UMKM mendapatkan lisensi terhadap produk mereka sebelum diedarkan.
"Ini akan lebih meningkatkan kualitas nilai tambah dari produk, sehingga daya saingnya maupun mutu kualitas lebih meningkat lagi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap produk akan lebih meningkat," ucapnya.
Sementara Kepala BPOM Palopo Burham Sidobejo memaparkan sebelumnya BPOM Palopo bernama Loka POM Sehat 2018 dan pada 24 Oktober 2023 diresmikan menjadi BPOM Palopo.
BPOM Palopo memiliki tujuh kabupaten/kota sebagai wilayah kerja yaitu Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Enrekang, atau sekitar 49 persen wilayah Sulsel.
"Keberadaan kami di Palopo diminta pimpinan di pusat untuk mengawal perkembangan UKM, agar produk UKM dapat meningkat dan memiliki daya saing baik nasional maupun internasional. Olehnya itu kami melakukan pengawalan dengan melakukan pendampingan, bimbingan teknis, dan pengujian dalam rangka sertifikasi dan penerbitan izin edar pangan," ucapnya.
Dengan membawahi tujuh kabupaten/kota di Sulsel, kata dia, dibutuhkan laboratorium yang representatif.
"Kami melakukan audiensi ke Pj Sekda agar mendapatkan hibah lahan untuk pembangunan kantor pelayanan publik dan laboratorium. Kantor ini nantinya untuk pengujian obat dan makanan sehingga masyarakat dapat terhindar dari obat dan makanan yang tidak bermutu atau berisiko terhadap kesehatan," tuturnya.
Dengan demikian untuk mempercepat proses pengujian, kata dia, tidak harus dibawa ke BPOM di Makassar lagi. Aparat penegak hukum pun, kata dia, nantinya juga bisa melakukan pengujian, misalnya narkoba atau obat-obatan terlarang.
"Pemprov sangat mendukung dan akan segera dikoordinasikan kepada pimpinan, setelah ditelaah dengan BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) untuk melihat jika ada aset Pemprov di Palopo yang bisa dimanfaatkan," kata Pj Sekda Sulsel Andi Muhammad Arsjad saat menerima kunjungan Kepala BPOM Palopo di Makassar, Jumat.
Ia menjelaskan keberadaan kantor BPOM Palopo diharapkan memperkuat fungsi pengawasan dan pengujian terkait dengan kualitas produk, keamanan obat dan makanan di wilayah Luwu Raya, Toraja, sampai Enrekang.
Selain itu membuat layanan lebih murah dan dan lebih cepat untuk mendapatkan sertifikasi keamanan obat dan makanan.
Apalagi, kata dia, Pemprov Sulsel menggalakkan ekonomi kerakyatan dengan mendorong pengembangan UMKM. Keberadaan BPOM, kata dia, diharapkan bisa membantu UMKM mendapatkan lisensi terhadap produk mereka sebelum diedarkan.
"Ini akan lebih meningkatkan kualitas nilai tambah dari produk, sehingga daya saingnya maupun mutu kualitas lebih meningkat lagi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap produk akan lebih meningkat," ucapnya.
Sementara Kepala BPOM Palopo Burham Sidobejo memaparkan sebelumnya BPOM Palopo bernama Loka POM Sehat 2018 dan pada 24 Oktober 2023 diresmikan menjadi BPOM Palopo.
BPOM Palopo memiliki tujuh kabupaten/kota sebagai wilayah kerja yaitu Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Enrekang, atau sekitar 49 persen wilayah Sulsel.
"Keberadaan kami di Palopo diminta pimpinan di pusat untuk mengawal perkembangan UKM, agar produk UKM dapat meningkat dan memiliki daya saing baik nasional maupun internasional. Olehnya itu kami melakukan pengawalan dengan melakukan pendampingan, bimbingan teknis, dan pengujian dalam rangka sertifikasi dan penerbitan izin edar pangan," ucapnya.
Dengan membawahi tujuh kabupaten/kota di Sulsel, kata dia, dibutuhkan laboratorium yang representatif.
"Kami melakukan audiensi ke Pj Sekda agar mendapatkan hibah lahan untuk pembangunan kantor pelayanan publik dan laboratorium. Kantor ini nantinya untuk pengujian obat dan makanan sehingga masyarakat dapat terhindar dari obat dan makanan yang tidak bermutu atau berisiko terhadap kesehatan," tuturnya.
Dengan demikian untuk mempercepat proses pengujian, kata dia, tidak harus dibawa ke BPOM di Makassar lagi. Aparat penegak hukum pun, kata dia, nantinya juga bisa melakukan pengujian, misalnya narkoba atau obat-obatan terlarang.