Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan memaparkan berbagai capaian pada Refleksi Akhir Tahun 2023 di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, di Makassar, Sabtu.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra, mengatakan dalam mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Pj Gubernur Bahtiar membawa daerah itu sebagai yang pertama menuntaskan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) hingga keberhasilan dalam menangani inflasi.
"Alhamdulillah, Sulsel termasuk provinsi (pertama) yang menyelesaikan NPHD di Indonesia," ucapnya.
Kemudian, lanjutnya, Pemerintah Provinsi juga konsentrasi terhadap program lainnya seperti pengendalian inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk, serta pengentasan kemiskinan ekstrem.
Ketahanan dan kedaulatan pangan, kemudahan pelayanan publik dan investasi, sinergi program prioritas nasional dan daerah, serta, stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.
Winarno menjelaskan untuk pengendalian inflasi misalnya, Pemprov Sulsel setiap awal pekan mengikuti rapat secara daring melalui zoom meeting dengan Kementerian Dalam Negeri dan pihak terkait.
Bahkan pada November 2023 tingkat inflasi di Sulawesi Selatan tercatat 2,79 persen lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional sebesar 2,86 persen. Angka inflasi tersebut merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir
Sementara untuk penanganan stunting dan gizi buruk, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota telah meluncurkan aplikasi Inzting untuk lebih masif lagi melakukan penanganan terhadap masalah tersebut.
Masalah kemiskinan ekstrem, lanjutnya, juga menjadi konsen Pemprov Sulsel karena masih adanya sejumlah daerah di Sulawesi Selatan yang mengalami kasus kemiskinan ekstrem.
Sementara terkait dengan ketahanan dan kedaulatan pangan, Pj Gubernur Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai terobosan bersama pemerintah kabupaten/kota dan Forkopimda.
"Kemudian (ada juga program) kemudahan pelayanan publik dan investasi, sinergi program prioritas nasional dan daerah, dan yang terakhir stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Mulai dari poin satu sampai poin tujuh tidak akan terlaksana dengan baik jika stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum tidak terlaksana dengan baik," ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra, mengatakan dalam mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Pj Gubernur Bahtiar membawa daerah itu sebagai yang pertama menuntaskan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) hingga keberhasilan dalam menangani inflasi.
"Alhamdulillah, Sulsel termasuk provinsi (pertama) yang menyelesaikan NPHD di Indonesia," ucapnya.
Kemudian, lanjutnya, Pemerintah Provinsi juga konsentrasi terhadap program lainnya seperti pengendalian inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk, serta pengentasan kemiskinan ekstrem.
Ketahanan dan kedaulatan pangan, kemudahan pelayanan publik dan investasi, sinergi program prioritas nasional dan daerah, serta, stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.
Winarno menjelaskan untuk pengendalian inflasi misalnya, Pemprov Sulsel setiap awal pekan mengikuti rapat secara daring melalui zoom meeting dengan Kementerian Dalam Negeri dan pihak terkait.
Bahkan pada November 2023 tingkat inflasi di Sulawesi Selatan tercatat 2,79 persen lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional sebesar 2,86 persen. Angka inflasi tersebut merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir
Sementara untuk penanganan stunting dan gizi buruk, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota telah meluncurkan aplikasi Inzting untuk lebih masif lagi melakukan penanganan terhadap masalah tersebut.
Masalah kemiskinan ekstrem, lanjutnya, juga menjadi konsen Pemprov Sulsel karena masih adanya sejumlah daerah di Sulawesi Selatan yang mengalami kasus kemiskinan ekstrem.
Sementara terkait dengan ketahanan dan kedaulatan pangan, Pj Gubernur Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai terobosan bersama pemerintah kabupaten/kota dan Forkopimda.
"Kemudian (ada juga program) kemudahan pelayanan publik dan investasi, sinergi program prioritas nasional dan daerah, dan yang terakhir stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Mulai dari poin satu sampai poin tujuh tidak akan terlaksana dengan baik jika stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum tidak terlaksana dengan baik," ujarnya.