Makassar (ANTARA S)- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Selatan mengusulkan kesediaan Kapolda Sulselbar Irjen Pol Burhanuddin Andi, tetap memimpin Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Sulsel kedepan.
Ketua Bidang Pembinaan Pestasi KONI Sulsel Nukhrawi Nawir, di Makassar, Senin, mengatakan kepemimpinan Kapolda Sulsel pada organisasi olahraga itu masih diperlukan karena voli sudah mengakar drai instansi kepolisian.
"Di daerah itu kebanyakan ketua pencab PBVSI-nya memang dipimpin Kapolres setempat. Saya kira dengan tetap memimpin organisasi itu membuat proses pembinaan bisa tetap berjalan normal. Apalagi voli memang telah mengakar di kepolisian," katanya.
Menurut dia, jika pada akhirnya Kapolda Sulselbar melepas jabatan warisan itu justru dikhawatirkan akan berpengaruh di daerah. Bahkan kemungkinan mundurnya Kapolda bisa saja diikuti ketua pencab lain yang juga berasal dari kepolisian.
Jika demikian, kata dia, maka tentu daerah harus mencari lagi ketua yang baru yang tentu saja dapat menggangu pembinaan dan perkembangan olahraga voli di Sulsel.
"Seperti halnya Perbakin yang memang memiliki ikatan dengan kepolisian sehingga kta harapkan tetap dipertahankan. Intinya kita ingin perkembangan tetap berjalan normal karena kita telah ditunggu agenda penting seperti PON Jabar 2016," jelasnya.
Jika berharap voli tetap dipimpin Kapolda Sulsel justru berbeda halnya dengan cabang judo.
Sekretaris Umum IPSI Sulsel itu justru mendukung jika Kapolda melepas jabatannya sebagai Ketua PJSI Sulsel karena dinilai tidak akan memberikan pengaruh terhadap proses pembinaan atlet.
KONI Sulsel juga mengakui dengan status Kapolda sebagai pimpinan sejumlah cabang olahraga akan berpengaruh terhadap pembinaan. Cabang olahraga tersebut juga seringkali kesulitan anggaran jika akan mengikuti kejuaraan.
Kapolda Sulselbar sebelumnya memang memimpin sejumlah organisasi olahraga yakni balap sepeda, voli, judo, menembak namun belakangan sudah ada yang dilepas seperti balap sepeda dengan alasan agar bisa lebih fokus dalam pembinaan dan meningkatkan prestasi.
Kapolda Sulselbar juga belakangan hanya berniat memegang induk organisasi menembak yakni Perbakin karena dinilai lebih memahaminya.
"Hal itu yang membuat kami akan ajukan Hak Interpelasi untuk mengetahui apa yang menjadi masalah sehingga banyak kegiatan proyek yang tidak dibayarkan,"
Agus Setiawan
Ketua Bidang Pembinaan Pestasi KONI Sulsel Nukhrawi Nawir, di Makassar, Senin, mengatakan kepemimpinan Kapolda Sulsel pada organisasi olahraga itu masih diperlukan karena voli sudah mengakar drai instansi kepolisian.
"Di daerah itu kebanyakan ketua pencab PBVSI-nya memang dipimpin Kapolres setempat. Saya kira dengan tetap memimpin organisasi itu membuat proses pembinaan bisa tetap berjalan normal. Apalagi voli memang telah mengakar di kepolisian," katanya.
Menurut dia, jika pada akhirnya Kapolda Sulselbar melepas jabatan warisan itu justru dikhawatirkan akan berpengaruh di daerah. Bahkan kemungkinan mundurnya Kapolda bisa saja diikuti ketua pencab lain yang juga berasal dari kepolisian.
Jika demikian, kata dia, maka tentu daerah harus mencari lagi ketua yang baru yang tentu saja dapat menggangu pembinaan dan perkembangan olahraga voli di Sulsel.
"Seperti halnya Perbakin yang memang memiliki ikatan dengan kepolisian sehingga kta harapkan tetap dipertahankan. Intinya kita ingin perkembangan tetap berjalan normal karena kita telah ditunggu agenda penting seperti PON Jabar 2016," jelasnya.
Jika berharap voli tetap dipimpin Kapolda Sulsel justru berbeda halnya dengan cabang judo.
Sekretaris Umum IPSI Sulsel itu justru mendukung jika Kapolda melepas jabatannya sebagai Ketua PJSI Sulsel karena dinilai tidak akan memberikan pengaruh terhadap proses pembinaan atlet.
KONI Sulsel juga mengakui dengan status Kapolda sebagai pimpinan sejumlah cabang olahraga akan berpengaruh terhadap pembinaan. Cabang olahraga tersebut juga seringkali kesulitan anggaran jika akan mengikuti kejuaraan.
Kapolda Sulselbar sebelumnya memang memimpin sejumlah organisasi olahraga yakni balap sepeda, voli, judo, menembak namun belakangan sudah ada yang dilepas seperti balap sepeda dengan alasan agar bisa lebih fokus dalam pembinaan dan meningkatkan prestasi.
Kapolda Sulselbar juga belakangan hanya berniat memegang induk organisasi menembak yakni Perbakin karena dinilai lebih memahaminya.
"Hal itu yang membuat kami akan ajukan Hak Interpelasi untuk mengetahui apa yang menjadi masalah sehingga banyak kegiatan proyek yang tidak dibayarkan,"
Agus Setiawan