Majene, Sulbar (ANTARA Sulbar) - Ratusan dosen dan tenaga akademik yang tergabung dalam Forum Dosen Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) menyatakan sikap mendukung penuh keputusan Mendikbud atas pengangkatan Akhsan Djalaluddin sebagai rektor.
"Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mengangkat Akshan Djalaluddin sebagai rektor Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Majene sangat kami mendukung," kata Sekretaris Umum Forum Dosen Unsulbar, Umar Sahaf di Majene, Selasa.
Ia menegaskan, organisasi yang menghimpun 137 dosen dan 49 tenaga akademik itu mendukung penuh langkah Mendikbud M. Nuh mengangkat Akhsan Djalaluddin sebagai rektor Unsulbar.
"Kalau ada yang mengadakan aksi menolak, itu kelompok liar karena mereka sebagianbukan lagi dosen Unsulbar dan sebagian lainnya justru dosen dari perguruan tinggi lain," tegas Umar Sahaf usai pertemuan Forum Dosen Unsulbar di kampus Majene.
Umar Sahaf yang juga dosen Fakultas Ilmu Kependidikan (FIK) Unsulbar ini mengaku sangat menyesalkan munculnya aksi-aksi yang mengatasnamakan dosen Unsulbar.
Menurut Umar, aksi yang salah satunya di gelar di Makassar itu adalah ilegal, pasalnya sebagian besar peserta aksi menolak Akhsan justru bukanlah dosen Unsulbar.
Sedangkan dosen Unsulbar yang ikut aksi menolak, kata Umar adalah dosen yayasan pendidikan Unsulbar dan sudah berakhir kontrak kerja samanya.
"Dengan adanya SK menteri, tidak ada lagi alasan untuk menolak, Akhsan sudah legal dan sah sebagai rektor Unsulbar. Masyarakat akademik dalam bertindak atau bersikap seharusnya menghormati keputusan yang legal," kata Umar.
Lebih lanjut anggota Forum Dosen Unsulbar, Muhamamad Arafat (Fakultas Ekonomi) menyatakan aksi menolak Akhsan sebagai rektor adalah tindakan ilegal, tidak mencerminkan masyarakat akademik, selain karena tidak disertai alasan yang logis, aksi menolak Akhsan lebih mengedepankan kepentingan pribadi pihak tertentu yang tidak puas atas keputusan menteri mengangkat Akhsan dan kemudian terus melakukan aksi provokasi.
Unsulbar yang kampusnya berada di kelurahan Tande, kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, saat ini mengelola tujuh fakultas masing-masing fakultas Teknik, Fakultas Kesehatan, Ekonomi, Perikanan Peternakan, Pertanian, Isipol dan MIPA.
Sebelumnya kisruh sempat melanda Unsulbar dengan terjadinya dualisme rektor, yakni pejabat Rektor Akhsan Djalaluddin dan rektor lama Muin Liwa.
Kisruh itu akhirnya menemukan titik terang penyelesaian setelah pemerintah pusat melalui Mendikbud Muhammad Nuh menegaskan yang sah sebagai rektor adalah Akhsan Djalaluddin.
"Kami para dosen Unsulbar meminta agar aksi-aksi sepihak yang memprovokasi keadaan segera dihentikan, kalau ada yang melakukan perusakan kampus yang merupakan aset negara, pihak berwajib harus menindak menegakkan hukum," tegas Arafat. Nurul H
"Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mengangkat Akshan Djalaluddin sebagai rektor Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Majene sangat kami mendukung," kata Sekretaris Umum Forum Dosen Unsulbar, Umar Sahaf di Majene, Selasa.
Ia menegaskan, organisasi yang menghimpun 137 dosen dan 49 tenaga akademik itu mendukung penuh langkah Mendikbud M. Nuh mengangkat Akhsan Djalaluddin sebagai rektor Unsulbar.
"Kalau ada yang mengadakan aksi menolak, itu kelompok liar karena mereka sebagianbukan lagi dosen Unsulbar dan sebagian lainnya justru dosen dari perguruan tinggi lain," tegas Umar Sahaf usai pertemuan Forum Dosen Unsulbar di kampus Majene.
Umar Sahaf yang juga dosen Fakultas Ilmu Kependidikan (FIK) Unsulbar ini mengaku sangat menyesalkan munculnya aksi-aksi yang mengatasnamakan dosen Unsulbar.
Menurut Umar, aksi yang salah satunya di gelar di Makassar itu adalah ilegal, pasalnya sebagian besar peserta aksi menolak Akhsan justru bukanlah dosen Unsulbar.
Sedangkan dosen Unsulbar yang ikut aksi menolak, kata Umar adalah dosen yayasan pendidikan Unsulbar dan sudah berakhir kontrak kerja samanya.
"Dengan adanya SK menteri, tidak ada lagi alasan untuk menolak, Akhsan sudah legal dan sah sebagai rektor Unsulbar. Masyarakat akademik dalam bertindak atau bersikap seharusnya menghormati keputusan yang legal," kata Umar.
Lebih lanjut anggota Forum Dosen Unsulbar, Muhamamad Arafat (Fakultas Ekonomi) menyatakan aksi menolak Akhsan sebagai rektor adalah tindakan ilegal, tidak mencerminkan masyarakat akademik, selain karena tidak disertai alasan yang logis, aksi menolak Akhsan lebih mengedepankan kepentingan pribadi pihak tertentu yang tidak puas atas keputusan menteri mengangkat Akhsan dan kemudian terus melakukan aksi provokasi.
Unsulbar yang kampusnya berada di kelurahan Tande, kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, saat ini mengelola tujuh fakultas masing-masing fakultas Teknik, Fakultas Kesehatan, Ekonomi, Perikanan Peternakan, Pertanian, Isipol dan MIPA.
Sebelumnya kisruh sempat melanda Unsulbar dengan terjadinya dualisme rektor, yakni pejabat Rektor Akhsan Djalaluddin dan rektor lama Muin Liwa.
Kisruh itu akhirnya menemukan titik terang penyelesaian setelah pemerintah pusat melalui Mendikbud Muhammad Nuh menegaskan yang sah sebagai rektor adalah Akhsan Djalaluddin.
"Kami para dosen Unsulbar meminta agar aksi-aksi sepihak yang memprovokasi keadaan segera dihentikan, kalau ada yang melakukan perusakan kampus yang merupakan aset negara, pihak berwajib harus menindak menegakkan hukum," tegas Arafat. Nurul H