Mamuju (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menggandeng tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta pemerintah daerah dan instansi terkait di enam kabupaten di provinsi itu untuk mencegah terjadinya kerawanan pemilu 2024.
"Langkah ini kami lakukan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif mengenai situasi di setiap wilayah dan mengidentifikasi potensi kerawanan," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Thahir, di Mamuju, Senin.
Koordinasi bersama tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta antarlembaga, menurut Yusuf, sebagai upaya Badan Kesbangpol Sulbar menjaga stabilitas di seluruh kabupaten di daerah itu.
"Ini menjadi fokus utama kami. Melalui langkah-langkah ini diharapkan seluruh kabupaten di Sulbar dapat menghadapi masa pemilu dengan kondisi yang aman, damai dan kondusif," ujarnya.
Dai mengatakan Badan Kesbangpol Sulbar saat ini juga terus mengintensifkan roadshow ke seluruh kabupaten di provinsi itu sebagai bagian dari upaya pencegahan konflik sosial menjelang pemungutan suara pada pemilu 2024.
"Kegiatan ini melibatkan koordinasi intensif dengan pihak terkait guna menjaga suasana kondusif wilayah ini," ujar Yusuf.
Melalui roadshow tersebut, kata dia, Badan Kesbangpol Sulbar juga fokus pada dialog interaktif dengan masyarakat, menyampaikan informasi mengenai proses pemilu dan merespon aspirasi serta kekhawatiran yang mungkin timbul.
"Tujuan utama adalah menciptakan pemahaman bersama dan meminimalkan risiko konflik sosial," ujarnya.
Salah satu wilayah yang menjadi fokus Badan Kesbangpol Sulbar, kata Yusuf, yakni Kabupaten Mamasa yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.
Sehingga, kata dia, pihaknya memberikan perhatian serius dengan memetakan potensi rawan konflik, mengidentifikasi titik-titik potensial yang rawan memunculkan gesekan, baik terkait perbedaan politik maupun faktor-faktor lain yang dapat memicu ketegangan.
Melalui proses identifikasi itu, kata Yusuf, pihaknya kemudian melakukan upaya pencegahan konflik secara dini melalui dialog antarkelompok masyarakat, penyuluhan dan pembentukan mekanisme resolusi konflik yang efektif.
Menurut dia, keterlibatan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi kunci dalam memediasi potensi konflik yang muncul.
"Kami juga mengantisipasi perkembangan situasi politik nasional yang dapat berdampak pada dinamika di Kabupaten Mamasa. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul," kata Muhammad Yusuf Thahir.
"Langkah ini kami lakukan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif mengenai situasi di setiap wilayah dan mengidentifikasi potensi kerawanan," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Thahir, di Mamuju, Senin.
Koordinasi bersama tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta antarlembaga, menurut Yusuf, sebagai upaya Badan Kesbangpol Sulbar menjaga stabilitas di seluruh kabupaten di daerah itu.
"Ini menjadi fokus utama kami. Melalui langkah-langkah ini diharapkan seluruh kabupaten di Sulbar dapat menghadapi masa pemilu dengan kondisi yang aman, damai dan kondusif," ujarnya.
Dai mengatakan Badan Kesbangpol Sulbar saat ini juga terus mengintensifkan roadshow ke seluruh kabupaten di provinsi itu sebagai bagian dari upaya pencegahan konflik sosial menjelang pemungutan suara pada pemilu 2024.
"Kegiatan ini melibatkan koordinasi intensif dengan pihak terkait guna menjaga suasana kondusif wilayah ini," ujar Yusuf.
Melalui roadshow tersebut, kata dia, Badan Kesbangpol Sulbar juga fokus pada dialog interaktif dengan masyarakat, menyampaikan informasi mengenai proses pemilu dan merespon aspirasi serta kekhawatiran yang mungkin timbul.
"Tujuan utama adalah menciptakan pemahaman bersama dan meminimalkan risiko konflik sosial," ujarnya.
Salah satu wilayah yang menjadi fokus Badan Kesbangpol Sulbar, kata Yusuf, yakni Kabupaten Mamasa yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.
Sehingga, kata dia, pihaknya memberikan perhatian serius dengan memetakan potensi rawan konflik, mengidentifikasi titik-titik potensial yang rawan memunculkan gesekan, baik terkait perbedaan politik maupun faktor-faktor lain yang dapat memicu ketegangan.
Melalui proses identifikasi itu, kata Yusuf, pihaknya kemudian melakukan upaya pencegahan konflik secara dini melalui dialog antarkelompok masyarakat, penyuluhan dan pembentukan mekanisme resolusi konflik yang efektif.
Menurut dia, keterlibatan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi kunci dalam memediasi potensi konflik yang muncul.
"Kami juga mengantisipasi perkembangan situasi politik nasional yang dapat berdampak pada dinamika di Kabupaten Mamasa. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul," kata Muhammad Yusuf Thahir.