Ambon (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Kota Ambon akan mengajukan formasi umum calon pegawai negeri sipil (CPNS) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) .
"Beberapa waktu lalu saya bersama Kepala Badan Kepegawaian Kota (BKK) Ambon telah bertemu Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk menyampaikan beberapa masalah yakni pengangkatan honor kategori dua (K2) dan fomasi umum Pemkot Ambon," kata wali Kota Richard Louhenapessy, di Ambon, Senin.
Pengajuan fomasi umum, menurutnya, disampaikan karena sejak 2010 hingga 2014 tercatat kurang lebih 1.147 orang yang telah memasuki masa pensiun.
"Sebanyak 1.147 pegawai yang memasuki masa pensiun, tetapi kita belum diberikan kesempatan membuka formasi umum penerimaan CPNS," katanya.
Richard mengatakan, pihaknya sejak 2010 -2011 tidak melakukan penerimaan CPNS karena terkendala anggaran, selanjutnya pada 2012 dan 2013 tidak mendapat kuota CPNS karena Kemenpan dan RB menilai persentase jumlah dan beban belanja pegawai di Pemkot Ambon sangat tinggi.
"Bukan hanya Kota Ambon yang tidak diberikan kuota tetapi ada beberapa kabupaten dan kota di Maluku yang tidak mendapat kuota CPNS kategori umum," katanya.
Pihaknya juga telah menyampaikan surat kepada Kemenpan dan RB terkait kebutuhan dan rincian mekanisme perhitungan struktur anggaran belanja pegawai.
"Kami berharap lampiran tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk memberikan CPNS, karena masalah ini merupakan kebutuhan terkait kekurangan tenaga administrasi dan teknis," katanya.
Ke depan, kata Richard, kebijakan pemerintah ousat tidak lagi menerima dan mengangkat tenaga honor, tetapi akan diganti menjadi pegawai pemerintah perjanjian kontrak (PPPK).
"Tenaga PPPK akan bekerja selama kurun waktu tiga hingga lima tahun, semua tergantung kinerja pegawai. Yang jelas tidak ada lagi pengangkatan tenaga honor," katanya. E.K. Sinoel
"Beberapa waktu lalu saya bersama Kepala Badan Kepegawaian Kota (BKK) Ambon telah bertemu Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk menyampaikan beberapa masalah yakni pengangkatan honor kategori dua (K2) dan fomasi umum Pemkot Ambon," kata wali Kota Richard Louhenapessy, di Ambon, Senin.
Pengajuan fomasi umum, menurutnya, disampaikan karena sejak 2010 hingga 2014 tercatat kurang lebih 1.147 orang yang telah memasuki masa pensiun.
"Sebanyak 1.147 pegawai yang memasuki masa pensiun, tetapi kita belum diberikan kesempatan membuka formasi umum penerimaan CPNS," katanya.
Richard mengatakan, pihaknya sejak 2010 -2011 tidak melakukan penerimaan CPNS karena terkendala anggaran, selanjutnya pada 2012 dan 2013 tidak mendapat kuota CPNS karena Kemenpan dan RB menilai persentase jumlah dan beban belanja pegawai di Pemkot Ambon sangat tinggi.
"Bukan hanya Kota Ambon yang tidak diberikan kuota tetapi ada beberapa kabupaten dan kota di Maluku yang tidak mendapat kuota CPNS kategori umum," katanya.
Pihaknya juga telah menyampaikan surat kepada Kemenpan dan RB terkait kebutuhan dan rincian mekanisme perhitungan struktur anggaran belanja pegawai.
"Kami berharap lampiran tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk memberikan CPNS, karena masalah ini merupakan kebutuhan terkait kekurangan tenaga administrasi dan teknis," katanya.
Ke depan, kata Richard, kebijakan pemerintah ousat tidak lagi menerima dan mengangkat tenaga honor, tetapi akan diganti menjadi pegawai pemerintah perjanjian kontrak (PPPK).
"Tenaga PPPK akan bekerja selama kurun waktu tiga hingga lima tahun, semua tergantung kinerja pegawai. Yang jelas tidak ada lagi pengangkatan tenaga honor," katanya. E.K. Sinoel