Makassar (ANTARA) - Forkopimda Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama bupati dan wali kota, ketua KPU dan ketua Bawaslu Provinsi Sulsel membahas kesehatan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) pada Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bidang Kesehatan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Makassar, Selasa.
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin yang hadir membuka kegiatan itu di Makassar, Selasa mengatakan bahwa kesehatan penyelenggara pemilu sangat penting untuk dibahas agar pemilu 2024 tidak mengulang kisah pahit para penyelenggara pemilu 2019.
"Untuk itu, kita tidak mau atau setidaknya berupaya agar kejadian pada pemilu 2019 banyak petugas kelelahan, bahkan ada yang sakit hingga meninggal, tidak terulang. Oleh karena itu upaya antisipasi dan pencegahan secara konsisten," ujarnya.
Berdasarkan hasil refleksi dari jumlah petugas penyelenggara pemilu yang menjadi korban pada pemilu 2029, yaitu ada total 894 petugas meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.
Oleh karena itu, kata dia, direncanakan pelayanan medis akan hadir, berupa pos pembantu resmi untuk melayani kesehatan masyarakat. Adanya pos pembantu itu bisa segera sigap dan cepat memberikan pertolongan pertama kepada yang sakit.
"Sehingga membuat tim yang bisa melayani para petugas pemilu di seluruh TPS untuk memastikan sehat dan fit menjalankan tugas," ujarnya.
Pada kesempatan ini, Penjabat Gubernur Sulsel memasangkan tanda kepada petugas kesehatan pemilu 2024. Inovasi dari Penjabat Gubernur ini didukung oleh Forkopimda dan stakeholder terkait. Inovasi ini mencatatkan sebagai layanan kesehatan penyelenggara pemilu yang pertama di Indonesia.
"Kesiapsiagaan bidang kesehatan adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang punya satgas seperti ini," kata Bahtiar.
Kebijakan ini oleh Komisi Pemilu Umum (KPU) Republik Indonesia menilai Provinsi Sulsel bisa menjadi contoh (role model) pelayanan kesehatan medis selama pemilu 2024.
"Dan ini menjadi contoh di Indonesia dan hari ini pusat juga ikut membahas, ingin juga seperti di Sulsel," ungkap Bahtiar.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Ishaq Iskandar menyebut layanan kesehatan hadir pada 20 ribu lebih TPS. Di posko kesehatan, ada dokter, para medis, apoteker dan ambulans.
"Sehingga dengan begitu bisa mengantisipasi petugas penyelenggara pemilu ini bisa terdeteksi penyakitnya ataupun yang ada bisa berobat, sehingga tidak ada lagi risiko terjadi seperti sebelumnya," kata dia.
Pada rapat yang dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kinerja perangkat daerah 2024 itu juga dihadiri pimpinan instansi vertikal, kepala unit kesehatan, unsur TNI/Polri, pimpinan perguruan tinggi, ketua organisasi profesi kesehatan, pimpinan rumah sakit pemerintah dan swasta.
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin yang hadir membuka kegiatan itu di Makassar, Selasa mengatakan bahwa kesehatan penyelenggara pemilu sangat penting untuk dibahas agar pemilu 2024 tidak mengulang kisah pahit para penyelenggara pemilu 2019.
"Untuk itu, kita tidak mau atau setidaknya berupaya agar kejadian pada pemilu 2019 banyak petugas kelelahan, bahkan ada yang sakit hingga meninggal, tidak terulang. Oleh karena itu upaya antisipasi dan pencegahan secara konsisten," ujarnya.
Berdasarkan hasil refleksi dari jumlah petugas penyelenggara pemilu yang menjadi korban pada pemilu 2029, yaitu ada total 894 petugas meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.
Oleh karena itu, kata dia, direncanakan pelayanan medis akan hadir, berupa pos pembantu resmi untuk melayani kesehatan masyarakat. Adanya pos pembantu itu bisa segera sigap dan cepat memberikan pertolongan pertama kepada yang sakit.
"Sehingga membuat tim yang bisa melayani para petugas pemilu di seluruh TPS untuk memastikan sehat dan fit menjalankan tugas," ujarnya.
Pada kesempatan ini, Penjabat Gubernur Sulsel memasangkan tanda kepada petugas kesehatan pemilu 2024. Inovasi dari Penjabat Gubernur ini didukung oleh Forkopimda dan stakeholder terkait. Inovasi ini mencatatkan sebagai layanan kesehatan penyelenggara pemilu yang pertama di Indonesia.
"Kesiapsiagaan bidang kesehatan adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang punya satgas seperti ini," kata Bahtiar.
Kebijakan ini oleh Komisi Pemilu Umum (KPU) Republik Indonesia menilai Provinsi Sulsel bisa menjadi contoh (role model) pelayanan kesehatan medis selama pemilu 2024.
"Dan ini menjadi contoh di Indonesia dan hari ini pusat juga ikut membahas, ingin juga seperti di Sulsel," ungkap Bahtiar.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Ishaq Iskandar menyebut layanan kesehatan hadir pada 20 ribu lebih TPS. Di posko kesehatan, ada dokter, para medis, apoteker dan ambulans.
"Sehingga dengan begitu bisa mengantisipasi petugas penyelenggara pemilu ini bisa terdeteksi penyakitnya ataupun yang ada bisa berobat, sehingga tidak ada lagi risiko terjadi seperti sebelumnya," kata dia.
Pada rapat yang dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kinerja perangkat daerah 2024 itu juga dihadiri pimpinan instansi vertikal, kepala unit kesehatan, unsur TNI/Polri, pimpinan perguruan tinggi, ketua organisasi profesi kesehatan, pimpinan rumah sakit pemerintah dan swasta.