Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) mendorong Rutan Kelas IIB Sinjai dan Rutan Kelas IIB Jeneponto jadi role model pelayanan Publik berbasis HAM.
"Kedua UPT tersebut akan terus didampingi oleh Tim Kanwil Sulsel agar dapat menjadi role model pelayanan Publik berbasis HAM di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel," kata Kepala Subbidang Pemajuan, Dedy Ardianto Burhan dalam keterangannya, Kamis (1/2), usai mengunjungi kedua UPT tersebut, pada 30-31 Januari 2024.
Kunjungan monitoring dan evaluasi P2HAM ini diterima oleh Karutan Sinjai, Cahyo Sunarko dan Karutan Jeneponto, Renza Maisetyo masing-masing didampingi tim. Kunjungan disambut baik dan masing masing Rutan terus berbenah mendorong implementasi P2HAM yang lebih baik dan meminta dukungan Kantor Wilayah dalam memberikan pendampingan.
Dedy menyampaikan kunjungan ke UPT di lingkungan Kemenkumham Sulsel ini dalam rangka mendorong upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis HAM.
"Ini juga sebagai tindak lanjut atas capaian kita tahun lalu, 17 Unit kerja Kemenkumham Sulsel berhasil meraih Predikat P2HAM. UPT yang belum dapat kita harapkan tahun ini bisa menyusul, apalagi melihat catatan indikator yang kurang lebih pada persoalan administatif pelaporan dan ketelitian pengunggahan data dukung," ujar Dedy didampingi tim Bidang HAM yakni Arfiani, Andi Nurlina dan Raniansyah.
Terpisah, Kepala Bidang HAM Utary Sukmawati menyampaikan bahwa tahun ini Pemerintah Daerah juga didorong mengimplementasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM, baik itu dari sisi regulasi produk hukum daerah maupun melalui implementasi berbagai jenis pelayanan di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hernadi menekankan pentingnya unit kerja Kemenkumham menjadi role model dalam mewujudkan pelayanan publik berkelas.a
"Di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, kita punya tanggung jawab tidak sekadar memberikan pelayanan publik tetapi harus selangkah lebih maju dengan menjadikannya berbasis HAM. Bapak Kakanwil Liberti Sitinjak juga menekankan itu dalam berbagai kesempatan, olehnya itu kita semua terus berbenah memberikan yang terbaik," ujar Hernadi.
Kunjungan monitoring dan evaluasi P2HAM ini diterima oleh Karutan Sinjai, Cahyo Sunarko dan Karutan Jeneponto, Renza Maisetyo masing-masing didampingi tim. Kunjungan disambut baik dan masing masing Rutan terus berbenah mendorong implementasi P2HAM yang lebih baik dan meminta dukungan Kantor Wilayah dalam memberikan pendampingan. (*/Inf)
"Kedua UPT tersebut akan terus didampingi oleh Tim Kanwil Sulsel agar dapat menjadi role model pelayanan Publik berbasis HAM di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel," kata Kepala Subbidang Pemajuan, Dedy Ardianto Burhan dalam keterangannya, Kamis (1/2), usai mengunjungi kedua UPT tersebut, pada 30-31 Januari 2024.
Kunjungan monitoring dan evaluasi P2HAM ini diterima oleh Karutan Sinjai, Cahyo Sunarko dan Karutan Jeneponto, Renza Maisetyo masing-masing didampingi tim. Kunjungan disambut baik dan masing masing Rutan terus berbenah mendorong implementasi P2HAM yang lebih baik dan meminta dukungan Kantor Wilayah dalam memberikan pendampingan.
Dedy menyampaikan kunjungan ke UPT di lingkungan Kemenkumham Sulsel ini dalam rangka mendorong upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis HAM.
"Ini juga sebagai tindak lanjut atas capaian kita tahun lalu, 17 Unit kerja Kemenkumham Sulsel berhasil meraih Predikat P2HAM. UPT yang belum dapat kita harapkan tahun ini bisa menyusul, apalagi melihat catatan indikator yang kurang lebih pada persoalan administatif pelaporan dan ketelitian pengunggahan data dukung," ujar Dedy didampingi tim Bidang HAM yakni Arfiani, Andi Nurlina dan Raniansyah.
Terpisah, Kepala Bidang HAM Utary Sukmawati menyampaikan bahwa tahun ini Pemerintah Daerah juga didorong mengimplementasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM, baik itu dari sisi regulasi produk hukum daerah maupun melalui implementasi berbagai jenis pelayanan di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hernadi menekankan pentingnya unit kerja Kemenkumham menjadi role model dalam mewujudkan pelayanan publik berkelas.a
"Di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, kita punya tanggung jawab tidak sekadar memberikan pelayanan publik tetapi harus selangkah lebih maju dengan menjadikannya berbasis HAM. Bapak Kakanwil Liberti Sitinjak juga menekankan itu dalam berbagai kesempatan, olehnya itu kita semua terus berbenah memberikan yang terbaik," ujar Hernadi.
Kunjungan monitoring dan evaluasi P2HAM ini diterima oleh Karutan Sinjai, Cahyo Sunarko dan Karutan Jeneponto, Renza Maisetyo masing-masing didampingi tim. Kunjungan disambut baik dan masing masing Rutan terus berbenah mendorong implementasi P2HAM yang lebih baik dan meminta dukungan Kantor Wilayah dalam memberikan pendampingan. (*/Inf)