Mamuju (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKDD) menggelar rapat koordinasi guna memetakan potensi kerawanan gangguan pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
"Rapat koordinasi ini, sebagai upaya memetakan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) dan konflik sosial pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," kata Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Thahir di Polewali Mandar, Rabu.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Kesbangpol Polewali Mandar dalam rangka pemetaan potensi ATHG dan konflik sosial pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 tersebut, dibuka Penjabat Bupati Polewali Mandar Muhammad Ilham Borahima.
Pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak menurut Muhammad Yusuf Thahir, adalah momen penting dalam perjalanan demokrasi sehingga pelaksanaannya harus benar-benar dijaga agar dapat berjalan aman, lancar dan tertib.
"Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap potensi ancaman dan konflik sosial yang dapat muncul selama proses pemilu. Inilah yang harus kita antisipasi," ujar Muhammad Yusuf Thahir.
Dengan demikian rapat koordinasi bersama Tim TKDD itu diadakan untuk melakukan pemetaan secara menyeluruh untuk memahami potensi ancaman dan tantangan serta merumuskan langkah-langkah pencegahan yang efektif.
Sementara itu, Penjabat Bupati Polewali Mandar Muhammad Ilham Borahima menyampaikan bahwa pelaksanaan puncak pesta demokrasi akan berlangsung para 14 Februari kemudian dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada November 2024.
"Kita butuh satu sinergisitas dan kolaborasi terkait khusus persoalan-persoalan yang mungkin bisa saja terjadi di Kabupaten Polewali Mandar," kata Ilham Borahima.
Menurut dia, dalam rangka mengamankan dan memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 diharapkan pihak terkait mengambil langkah-langkah cegah dini dan deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, dan hambatan yang mungkin muncul.
"Upaya ini bertujuan memastikan pelaksanaan proses demokrasi berjalan aman dan lancar," ujarnya.
"Rapat koordinasi ini, sebagai upaya memetakan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) dan konflik sosial pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," kata Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Thahir di Polewali Mandar, Rabu.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Kesbangpol Polewali Mandar dalam rangka pemetaan potensi ATHG dan konflik sosial pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 tersebut, dibuka Penjabat Bupati Polewali Mandar Muhammad Ilham Borahima.
Pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak menurut Muhammad Yusuf Thahir, adalah momen penting dalam perjalanan demokrasi sehingga pelaksanaannya harus benar-benar dijaga agar dapat berjalan aman, lancar dan tertib.
"Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap potensi ancaman dan konflik sosial yang dapat muncul selama proses pemilu. Inilah yang harus kita antisipasi," ujar Muhammad Yusuf Thahir.
Dengan demikian rapat koordinasi bersama Tim TKDD itu diadakan untuk melakukan pemetaan secara menyeluruh untuk memahami potensi ancaman dan tantangan serta merumuskan langkah-langkah pencegahan yang efektif.
Sementara itu, Penjabat Bupati Polewali Mandar Muhammad Ilham Borahima menyampaikan bahwa pelaksanaan puncak pesta demokrasi akan berlangsung para 14 Februari kemudian dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada November 2024.
"Kita butuh satu sinergisitas dan kolaborasi terkait khusus persoalan-persoalan yang mungkin bisa saja terjadi di Kabupaten Polewali Mandar," kata Ilham Borahima.
Menurut dia, dalam rangka mengamankan dan memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 diharapkan pihak terkait mengambil langkah-langkah cegah dini dan deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, dan hambatan yang mungkin muncul.
"Upaya ini bertujuan memastikan pelaksanaan proses demokrasi berjalan aman dan lancar," ujarnya.