Mamuju (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Inspektur Jenderal Polisi Adang Ginanjar menegaskan bahwa pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) pada saat pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara profesional dan humanis.
"Pengamanan TPS harus dilakukan secara profesional dan humanis dan personel Polri yang terlibat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam pengamanan TPS," kata Adang Ginanjar pada simulasi pengamanan TPS di Markas Polda Sulbar, Mamuju, Senin.
Pada simulasi itu digambarkan berbagai skenario pengamanan TPS, mulai dari situasi yang aman hingga kemungkinan terjadinya gangguan pada proses pemungutan hingga penghitungan suara
"Melalui simulasi ini digambarkan kondisi stabil dan kurang stabil saat pemungutan suara sehingga personel dapat mengambil tindakan dan respon cepat terhadap situasi krisis dan pemahaman terkait protokol keamanan yang telah ditetapkan," ujar Kapolda.
Simulasi pengamanan TPS dilakukan untuk memberikan gambaran nyata kepada seluruh personel dalam mengambil tindakan yang tepat saat di lapangan,
"Melalui kegiatan ini, kita juga menyamakan persepsi dan bekerja profesional. Dengan menyamakan persepsi, tugas pengamanan khususnya di TPS, nantinya hasilnya akan lebih maksimal," katanya.
Kapolda mengapresiasi pelaksanaan simulasi pengamanan TPS sebagai langkah proaktif dalam memastikan kelancaran proses pemilu, mengingat pentingnya peran petugas pemilihan dan partisipasi masyarakat untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan proses demokrasi.
"Kami juga akan terus meningkatkan koordinasi sebagai wujud sinergi antara pihak keamanan, penyelenggara dan pelaksana pemilu dalam menjaga seluruh rangkaian tahapan Pemilu 2024 ini agar berjalan aman, lancar, damai serta kondusif," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Kapolda juga menyampaikan bahwa Polda Sulbar telah menyiagakan sekitar 900 personel untuk memberikan rasa aman dan kelancaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.
"Ada 900 personel yang kami siapkan saat pemungutan suara Pemilu 2024 dan sebanyak 414 personel di antaranya terlibat langsung dalam pengamanan TPS di seluruh wilayah Sulbar. Sementara sisanya bersiaga dan siap dikerahkan jika sewaktu-waktu kekuatannya diperlukan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulbar Komisaris Besar Polisi Slamet Wahyudi menyampaikan simulasi dilakukan untuk menguji dan memastikan efektivitas langkah-langkah keamanan yang telah ditetapkan.
"Ini mencakup penerapan protokol keamanan, identifikasi risiko potensial dan pelatihan petugas keamanan," ujar Slamet.
Dalam kegiatan tersebut, ada beberapa strategi yang bisa menjadi acuan untuk memantapkan pengamanan. Pertama, tim pengamanan harus mengidentifikasi potensi risiko seperti kerumunan besar, ancaman keamanan atau gangguan teknis.
Kedua, langkah-langkah praktis seperti penempatan pos-pos pengamanan, pemeriksaan identitas dan koordinasi dengan kepolisian setempat perlu dipertimbangkan dan diuji.
Ketiga, pelibatan petugas TPS dalam simulasi penting untuk memastikan pemahaman mereka terhadap peran dan tanggung jawab keamanan.
"Setelah simulasi selesai, dilakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Hasil dari simulasi ini menjadi dasar untuk menyempurnakan rencana keamanan dan meningkatkan kesiapan TPS saat pemungutan suara," jelas Slamet Wahyudi.
"Pengamanan TPS harus dilakukan secara profesional dan humanis dan personel Polri yang terlibat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam pengamanan TPS," kata Adang Ginanjar pada simulasi pengamanan TPS di Markas Polda Sulbar, Mamuju, Senin.
Pada simulasi itu digambarkan berbagai skenario pengamanan TPS, mulai dari situasi yang aman hingga kemungkinan terjadinya gangguan pada proses pemungutan hingga penghitungan suara
"Melalui simulasi ini digambarkan kondisi stabil dan kurang stabil saat pemungutan suara sehingga personel dapat mengambil tindakan dan respon cepat terhadap situasi krisis dan pemahaman terkait protokol keamanan yang telah ditetapkan," ujar Kapolda.
Simulasi pengamanan TPS dilakukan untuk memberikan gambaran nyata kepada seluruh personel dalam mengambil tindakan yang tepat saat di lapangan,
"Melalui kegiatan ini, kita juga menyamakan persepsi dan bekerja profesional. Dengan menyamakan persepsi, tugas pengamanan khususnya di TPS, nantinya hasilnya akan lebih maksimal," katanya.
Kapolda mengapresiasi pelaksanaan simulasi pengamanan TPS sebagai langkah proaktif dalam memastikan kelancaran proses pemilu, mengingat pentingnya peran petugas pemilihan dan partisipasi masyarakat untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan proses demokrasi.
"Kami juga akan terus meningkatkan koordinasi sebagai wujud sinergi antara pihak keamanan, penyelenggara dan pelaksana pemilu dalam menjaga seluruh rangkaian tahapan Pemilu 2024 ini agar berjalan aman, lancar, damai serta kondusif," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Kapolda juga menyampaikan bahwa Polda Sulbar telah menyiagakan sekitar 900 personel untuk memberikan rasa aman dan kelancaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.
"Ada 900 personel yang kami siapkan saat pemungutan suara Pemilu 2024 dan sebanyak 414 personel di antaranya terlibat langsung dalam pengamanan TPS di seluruh wilayah Sulbar. Sementara sisanya bersiaga dan siap dikerahkan jika sewaktu-waktu kekuatannya diperlukan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulbar Komisaris Besar Polisi Slamet Wahyudi menyampaikan simulasi dilakukan untuk menguji dan memastikan efektivitas langkah-langkah keamanan yang telah ditetapkan.
"Ini mencakup penerapan protokol keamanan, identifikasi risiko potensial dan pelatihan petugas keamanan," ujar Slamet.
Dalam kegiatan tersebut, ada beberapa strategi yang bisa menjadi acuan untuk memantapkan pengamanan. Pertama, tim pengamanan harus mengidentifikasi potensi risiko seperti kerumunan besar, ancaman keamanan atau gangguan teknis.
Kedua, langkah-langkah praktis seperti penempatan pos-pos pengamanan, pemeriksaan identitas dan koordinasi dengan kepolisian setempat perlu dipertimbangkan dan diuji.
Ketiga, pelibatan petugas TPS dalam simulasi penting untuk memastikan pemahaman mereka terhadap peran dan tanggung jawab keamanan.
"Setelah simulasi selesai, dilakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Hasil dari simulasi ini menjadi dasar untuk menyempurnakan rencana keamanan dan meningkatkan kesiapan TPS saat pemungutan suara," jelas Slamet Wahyudi.