Makassar (ANTARA) - Jajaran Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Sulawesi Selatan menurunkan 1.777 personel untuk ditugaskan mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) saat pemungutan suara Pemilu 2024 pada Sabtu, 14 Februari 2024.
"Untuk personel yang kita libatkan pada saat pengamanan pemungutan suara sebanyak 1.777 personel. Terdiri dari 1.011 personel dari Polrestabes Makassar, kemudian 766 personel BKO dari Polda dan dari Brimob," sebut Kapolrestabes Makassar Komisaris Besar Polisi Mokhamad Ngajib, di kantornya, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Selasa.
Ia menjelaskan, untuk wilayah hukum Polrestabes Makassar ada 12 kecamatan dengan sebaran 3.372 TPS dari jumlah total TPS sebanyak 4.004 unit di 15 kecamatan se-Kota Makassar. Mengenai kerawanan TPS, kata dia, dikelompokkan ada dua yakni rawan dan tidak rawan.
"Terkait TPS rawan, lebih kepada masalah geografis yaitu masalah jarak tempuh, kemudian pada saat pengiriman surat suara itulah yang kita nilai ada kerawanan. Terutama di Ujung Pandang karena ada salah satu yaitu Pulau Lae-Lae karena pengiriman surat suara melalui laut," ungkap dia.
Saat ditanyakan semisal terjadi keberatan maupun protes oleh pemilih di TPS langkah apa yang dilakukan, kata mantan Kapolres Kota Palembang ini menyerahkan kepada penyelenggara ke KPU maupun KPPS untuk menyelesaikan, terkecuali terjadi tindak pidana di lokasi tersebut untuk diamankan.
"Kalau pun nanti ada tindak pidana terkait pemilu kita akan melihat ada Bawaslu, merekalah yang terdepan untuk masalah pemilu. Untuk di TPS sendiri personel keamanan akan dilibatkan dalam proses pengamanan apabila ada permintaan dari KPPS , PPS, atau pun KPU," paparnya menegaskan.
Mengenai dengan ada tindak pidana dan perlu kehadiran anggota polisi, kata Ngajib, aparat kepolisian akan langsung melakukan pengamanan dan masuk ke dalam TPS. Kalau untuk penempatan anggota TPS tidak rawan dua anggota dan kategori rawan empat anggota personil Polri.
Mengenai dengan adanya informasi yang beredar ada surat suara yang sudah tercoblos, Ngajib menekankan sejauh ini tidak ada dan telah disampaikan KPU Makassar bahwa itu informasi hoaks atau tidak benar, sebab sejauh ini belum ada didapatkan fakta di lapangan sekaitan informasi tersebut. Sedangkan untuk laporan sengketa pemilu, kata dia, belum ada.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah mengungkapkan, dari 15 kecamatan di Kota Makassar, semua kecamatan tentu memiliki tingkat kerawanan berbeda-beda, namun demikian ada empat kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan.
Menurutnya, Bawaslu tentu memiliki instrumen-instrumen untuk menetapkan kecamatan itu rawan atau tidak. Ia mencontohkan, kerawanan tersebut misalnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) termasuk dugaan praktik politik uang. Inilah instrumen yang digunakan untuk menentukan tingkat kerawanan tersebut.
"Daerah itu di Kecamatan Biringkanaya karena jumlah TPS banyak bahkan ada melebihi kabupaten kota, nah itu potensi. Kalau kecamatan yang menjadi perhatian kami itu di Kecamatan Biringkanaya, Tamalate, Makassar sama Rappocini. Empat kecamatan ini saya kira jumlah TPS-nya juga agak besar dan itu menjadi perhatian Bawaslu," ungkap dia.
Berdasarkan data KPU Makassar, jumlah TPS yang tersebar di 15 kecamatan dengan 153 kelurahan sebanyak 4.004 unit TPS. Sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 1.036.965 juta pemilih dengan rincian laki-laki 501.371 ribu pemilih dan perempuan 535.594 ribu pemilih.
Polrestabes Makassar turunkan 1.777 personel jaga keamanan TPS pemilu
Kapolrestabes Makassar Komisaris Besar Polisi Mokhamad Ngajib (tengah) didampingi jajarannya menjawab pertanyaan wartawan di kantornya, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Darwin Fatir.
Kapolrestabes Makassar Komisaris Besar Polisi Mokhamad Ngajib (tengah) didampingi jajarannya menjawab pertanyaan wartawan di kantornya, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Darwin Fatir.