Makassar (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat sebanyak 2.354 orang penyelenggara dan pemilih Pemilu 2024 harus mendapat perawatan dari petugas kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan Sulsel Ardadi di Makassar, Kamis, menyebut bahwa perawatan yang diberikan merupakan sebuah langkah dari hasil evaluasi pada pelaksanaan Pemilu 2019 yang mengakibatkan kematian hingga ratusan orang.
"Kita tidak ingin mengulang peristiwa kelam Pemilu 2019, sehingga tahun ini kami telah menyiapkan upaya menjaga dan memastikan kesehatan para penyelenggara pemilu dengan mengoptimalkan pelayanan puskesmas di 24 kabupaten/kota, termasuk pula rumah sakit," ujarnya.
Ardadi menyebut bahwa kelelahan menjadi alasan paling mendasar banyaknya penyelenggara pemilu yang "tumbang" selama pelaksanaan pemilu 2024.
Beban kerja melakukan pemungutan suara yang dimulai sejak pagi dan harus diselesaikan hingga pemungutan suara memakan energi yang besar para penyelenggara pemilu. Banyak dari mereka harus abai terhadap waktu makan dan waktu tidur demi menjalankan amanah sebagai petugas pemilu.
Bahkan kebanyakan penyelenggara Pemilu memilih tidak tidur untuk memastikan penghitungan suara rampung lebih cepat.
Akibatnya, mereka banyak mengalami sakit kepala, tekanan darah rendah, maag, demam dan lainnya.
Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Sulsel, ada 59 orang yang harus dilarikan ke IGD untuk mendapat perawatan, 55 orang dinyatakan harus rawat inap dan 2.270 orang melakukan rawat jalan.
Mereka yang mendapat perawatan paling banyak ialah anggota KPPS 963 orang, pemilih 754 orang, PPS 18 orang, saksi 145 orang, Linmas 144 orang, petugas Bawaslu 98 orang dan 31 PPK.
"Karena keterbatasan SDM, maka kami juga mengimbau puskesmas melakukan pelayanan mobile di berbagai area Tempat Pemungutan Suara (TPS)," kata dia.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan Sulsel Ardadi di Makassar, Kamis, menyebut bahwa perawatan yang diberikan merupakan sebuah langkah dari hasil evaluasi pada pelaksanaan Pemilu 2019 yang mengakibatkan kematian hingga ratusan orang.
"Kita tidak ingin mengulang peristiwa kelam Pemilu 2019, sehingga tahun ini kami telah menyiapkan upaya menjaga dan memastikan kesehatan para penyelenggara pemilu dengan mengoptimalkan pelayanan puskesmas di 24 kabupaten/kota, termasuk pula rumah sakit," ujarnya.
Ardadi menyebut bahwa kelelahan menjadi alasan paling mendasar banyaknya penyelenggara pemilu yang "tumbang" selama pelaksanaan pemilu 2024.
Beban kerja melakukan pemungutan suara yang dimulai sejak pagi dan harus diselesaikan hingga pemungutan suara memakan energi yang besar para penyelenggara pemilu. Banyak dari mereka harus abai terhadap waktu makan dan waktu tidur demi menjalankan amanah sebagai petugas pemilu.
Bahkan kebanyakan penyelenggara Pemilu memilih tidak tidur untuk memastikan penghitungan suara rampung lebih cepat.
Akibatnya, mereka banyak mengalami sakit kepala, tekanan darah rendah, maag, demam dan lainnya.
Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Sulsel, ada 59 orang yang harus dilarikan ke IGD untuk mendapat perawatan, 55 orang dinyatakan harus rawat inap dan 2.270 orang melakukan rawat jalan.
Mereka yang mendapat perawatan paling banyak ialah anggota KPPS 963 orang, pemilih 754 orang, PPS 18 orang, saksi 145 orang, Linmas 144 orang, petugas Bawaslu 98 orang dan 31 PPK.
"Karena keterbatasan SDM, maka kami juga mengimbau puskesmas melakukan pelayanan mobile di berbagai area Tempat Pemungutan Suara (TPS)," kata dia.