Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, akan memberikan santunan bagi keluarga petugas pengawas kelurahan desa (PKD) yang meninggal dunia saat menjalankan tugas pada pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Alwi melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Makassar, Minggu mengatakan Bawaslu sudah menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama penanganan korban di RSUD Tenriawaru.
Bahkan, kata dia, Bawaslu juga akan memberikan santunan untuk PKD yang meninggal dunia tersebut.
“Biaya dari A sampai Z ditanggung Bawaslu Kabupaten Bone. Nanti juga ada santunan, kita akan antar langsung ke rumah duka,” kata dia.
Menurut dia, jika petugas pengawas kelurahan desa yang gugur merupakan petugas yang harus mendapatkan perhatian, baik dari Bawaslu maupun pemerintah.
“Tentu kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum. Bawaslu sebagai representasi negara harus hadir,” kata Alwi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli menyampaikan hal serupa. Pihaknya menyatakan rasa belasungkawa kepada keluarga korban PKD yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh jajaran pengawas kabupaten dan kota, Panwascam, PKD dan pengawas TPS di seluruh wilayah Sulawesi Selatan yang telah bekerja optimal mengawal jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu pada 14 Februari lalu.
"Termasuk kinerja tenaga kesehatan selama proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan," ujarnya.
Ia mengatakan hingga Sabtu (17/2) Bawaslu Sulsel terus mendata sejumlah pengawas di tiap tingkatan yang dinyatakan sakit hingga kecelakaan kerja saat bertugas.
"Hingga hari ini, kami mendata sebanyak 153 pengawas yang dinyatakan drop atau sakit selama bertugas sejak 14 Februari lalu. Hari ini bertambah satu orang yang meninggal dunia, yakni pengawas kelurahan desa di Bawaslu Kabupaten Bone," kata Mardiana.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Alwi melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Makassar, Minggu mengatakan Bawaslu sudah menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama penanganan korban di RSUD Tenriawaru.
Bahkan, kata dia, Bawaslu juga akan memberikan santunan untuk PKD yang meninggal dunia tersebut.
“Biaya dari A sampai Z ditanggung Bawaslu Kabupaten Bone. Nanti juga ada santunan, kita akan antar langsung ke rumah duka,” kata dia.
Menurut dia, jika petugas pengawas kelurahan desa yang gugur merupakan petugas yang harus mendapatkan perhatian, baik dari Bawaslu maupun pemerintah.
“Tentu kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum. Bawaslu sebagai representasi negara harus hadir,” kata Alwi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli menyampaikan hal serupa. Pihaknya menyatakan rasa belasungkawa kepada keluarga korban PKD yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh jajaran pengawas kabupaten dan kota, Panwascam, PKD dan pengawas TPS di seluruh wilayah Sulawesi Selatan yang telah bekerja optimal mengawal jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu pada 14 Februari lalu.
"Termasuk kinerja tenaga kesehatan selama proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan," ujarnya.
Ia mengatakan hingga Sabtu (17/2) Bawaslu Sulsel terus mendata sejumlah pengawas di tiap tingkatan yang dinyatakan sakit hingga kecelakaan kerja saat bertugas.
"Hingga hari ini, kami mendata sebanyak 153 pengawas yang dinyatakan drop atau sakit selama bertugas sejak 14 Februari lalu. Hari ini bertambah satu orang yang meninggal dunia, yakni pengawas kelurahan desa di Bawaslu Kabupaten Bone," kata Mardiana.