Makassar (ANTARA) - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar rapat koordinasi (rakor) Analisis Situasi) penurunan stunting tingkat Kabupaten Sidrap 2024.
Muhammad Iqbal mewakili Pj Sekda Sidrap mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk membantu pemerintah daerah menentukan program kegiatan yang diprioritaskan sesuai alokasinya.
“Selain itu menentukan upaya perbaikan manajemen layanan untuk meningkatkan akses rumah tangga,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sidrap Muhammad Iqbal memimpin rakor Kabupaten Sidrap di Sidrap, Rabu.
Dalam rapat koordinasi ini, peserta mempresentasikan program kegiatan yang menangani stunting di tahun 2024. Berbagai hal di antaranya, analisis sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten/kota, cakupan layanan intervensi yang kurang, serta analisis situasi ketersediaan program dan praktik manajemen layanan.
Selanjutnya, analisis situasi perumusan rekomendasi intervensi, dan rekomendasi intervensi ke dalam program kegiatan.
Turut dibahas kriteria untuk menetapkan desa/kelurahan lokus, jumlah keluarga beresiko stunting, jumlah balita stunting, prevalensi stunting, dan cakupan layanan yang belum maksimal.
Pada kesempatan ini, hadir sebagai narasumber, Hanura dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulawesi Selatan.
Turut hadir, Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes Dalduk KB, Syahrul Mubarak, Kabid Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda, Nasrah Anitasari Rasyid, dan Kabid Humas IKP Diskominfo, Anwar D. Nurdin.
Muhammad Iqbal mewakili Pj Sekda Sidrap mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk membantu pemerintah daerah menentukan program kegiatan yang diprioritaskan sesuai alokasinya.
“Selain itu menentukan upaya perbaikan manajemen layanan untuk meningkatkan akses rumah tangga,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sidrap Muhammad Iqbal memimpin rakor Kabupaten Sidrap di Sidrap, Rabu.
Dalam rapat koordinasi ini, peserta mempresentasikan program kegiatan yang menangani stunting di tahun 2024. Berbagai hal di antaranya, analisis sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten/kota, cakupan layanan intervensi yang kurang, serta analisis situasi ketersediaan program dan praktik manajemen layanan.
Selanjutnya, analisis situasi perumusan rekomendasi intervensi, dan rekomendasi intervensi ke dalam program kegiatan.
Turut dibahas kriteria untuk menetapkan desa/kelurahan lokus, jumlah keluarga beresiko stunting, jumlah balita stunting, prevalensi stunting, dan cakupan layanan yang belum maksimal.
Pada kesempatan ini, hadir sebagai narasumber, Hanura dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulawesi Selatan.
Turut hadir, Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes Dalduk KB, Syahrul Mubarak, Kabid Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda, Nasrah Anitasari Rasyid, dan Kabid Humas IKP Diskominfo, Anwar D. Nurdin.