Makassar (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sulawesi Selatan, mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila).
Kepala DP3A-Dalduk KB Provinsi Sulsel Andi Mirna, dalam keterangannya di Makassar, Selasa, menekankan Provinsi Menuju Provila tidak hanya menjadi tanggung jawab DP3A-Dalduk KB semata, melainkan juga melibatkan seluruh lintas sektor.
Hal ini karena Kabupaten Layak Anak (KLA) bukan hanya terkait dengan aspek perlindungan anak, namun juga mencakup perencanaan, penganggaran, pendidikan, dan semua aspek yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Menurut Andi Mirna, kehadiran bupati dan anggota DPRD merupakan modal penting dalam menggerakkan pembangunan di tingkat daerah.
Diharapkan kolaborasi yang baik dapat terwujud untuk mewujudkan Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Layak Anak serta meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)," katanya pada Forum Perangkat Daerah di Makassar.
Andi Mirna memaparkan perjalanan Sulsel menuju status sebagai Provila. Dia mencatat bahwa pada tahun sebelumnya, Sulsel belum meraih status Provila karena masih terdapat dua kabupaten/kota yang belum memperoleh predikat KLA.
Selain itu, banyak kabupaten/kota mengalami penurunan predikat dari Nindya ke Pratama, menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan.
Staf Ahli Gubernur Sub Bidang Pemerintahan Andi Mappatoba, mengatakan dua kabupaten/kota yang belum meraih predikat KLA, penting untuk mengadopsi dan menyesuaikan parameter kebijakan dari kabupaten/kota lain yang telah berhasil meraih predikat KLA.
Menurut Mappatoba, semua tantangan yang dihadapi dapat diatasi dengan memperkuat sinergi dari semua pihak terkait dalam pembangunan di setiap kabupaten/kota, meningkatkan peran gugus tugas KLA, serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Melalui forum perangkat daerah, dukungan dan alokasi anggaran yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak dapat diperoleh. Diharapkan bahwa Sulawesi Selatan akan menjadi provinsi yang layak bagi anak-anak dengan pembangunan yang inklusif
Selain itu, Ia menekankan Urgensi Penyediaan Layanan UPTD PPA di Sulsel dimana masih ada sembilan daerah yang belum mempunyai UPTD PPA. Hal tersebut menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan anak di wilayah tersebut.
Kepala DP3A-Dalduk KB Provinsi Sulsel Andi Mirna, dalam keterangannya di Makassar, Selasa, menekankan Provinsi Menuju Provila tidak hanya menjadi tanggung jawab DP3A-Dalduk KB semata, melainkan juga melibatkan seluruh lintas sektor.
Hal ini karena Kabupaten Layak Anak (KLA) bukan hanya terkait dengan aspek perlindungan anak, namun juga mencakup perencanaan, penganggaran, pendidikan, dan semua aspek yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Menurut Andi Mirna, kehadiran bupati dan anggota DPRD merupakan modal penting dalam menggerakkan pembangunan di tingkat daerah.
Diharapkan kolaborasi yang baik dapat terwujud untuk mewujudkan Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Layak Anak serta meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)," katanya pada Forum Perangkat Daerah di Makassar.
Andi Mirna memaparkan perjalanan Sulsel menuju status sebagai Provila. Dia mencatat bahwa pada tahun sebelumnya, Sulsel belum meraih status Provila karena masih terdapat dua kabupaten/kota yang belum memperoleh predikat KLA.
Selain itu, banyak kabupaten/kota mengalami penurunan predikat dari Nindya ke Pratama, menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan.
Staf Ahli Gubernur Sub Bidang Pemerintahan Andi Mappatoba, mengatakan dua kabupaten/kota yang belum meraih predikat KLA, penting untuk mengadopsi dan menyesuaikan parameter kebijakan dari kabupaten/kota lain yang telah berhasil meraih predikat KLA.
Menurut Mappatoba, semua tantangan yang dihadapi dapat diatasi dengan memperkuat sinergi dari semua pihak terkait dalam pembangunan di setiap kabupaten/kota, meningkatkan peran gugus tugas KLA, serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Melalui forum perangkat daerah, dukungan dan alokasi anggaran yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak dapat diperoleh. Diharapkan bahwa Sulawesi Selatan akan menjadi provinsi yang layak bagi anak-anak dengan pembangunan yang inklusif
Selain itu, Ia menekankan Urgensi Penyediaan Layanan UPTD PPA di Sulsel dimana masih ada sembilan daerah yang belum mempunyai UPTD PPA. Hal tersebut menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan anak di wilayah tersebut.