Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) mendukung pembentukan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Balai Pengendalian Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Pemprov Sulsel mendukung dengan adanya pembentukan UPT BPPMHKP," ujar Plh Sekdaprov Sulsel Andi Muhammad Arsjad dalam keterangannya di Makassar, Rabu.
Ia menjelaskan Pemprov Sulsel tidak masalah nama Balai Besar/Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, berubah menjadi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
Alasannya, kata dia, mengingat Sulsel merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi dalam perikanan dan kelautan. Pemprov Sulsel berharap dengan adanya UPT ini maka ada justifikasi atas kualitas mutu perikanan, karena mempunyai olahan perikanan yang cukup banyak di Sulsel.
"Kita berharap dengan adanya UPT ini bisa terstandarnisasi kualitasnya, sehingga ke depan ekspor kita lebih maju dan meningkat, yang akan berdampak pada PAD kita," jelasnya saat menerima Plt Kepala BPPMHKP Makassar Moh Zamrud
Pemprov Sulsel dalam hal ini Biro Organisasi akan segera mengeluarkan rekomendasi atas perubahan nomeklatur UPT tersebut.
"Intinya bahwa Pemprov Sumsel siap bersinergi dan mendukung apa yang menjadi program strategis dari pemerintah pusat, khususnya yang ada di Sulsel," tuturnya.
BPPMHKP Makassar merupakan salah satu UPT BPPMHKP yang mempunyai peran strategis menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu, keamanan hasil kelautan dan perikanan serta memberikan akses perdagangan bagi produk perikanan.
BPPMHKP Makassar salah satunya melakukan pendampingan kepada Unit Pengolahan Ikan di Sulsel. Selain itu BPPMHKP Makassar bersama pemerintah daerah (pemda) dan pelaku usaha perikanan berusaha untuk selalu memenuhi permintaan pasar khususnya pasar internasional.