Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Barat diminta memaksimalkan penyerapan anggaran APBD tahun 2014.
"Kami berharap kinerja PU Sulbar dapat lebih ditingkatkan lagi, agar penyerapan anggaran tahun ini dapat maksimal dan pembangunan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas," kata Ketua Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Provinsi Sulbar, Ilham Zainuddin, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, jangan seperti pada tahun sebelumnya penyerapan anggaran tidak maksimal karena kinerja yang buruk di Dinas PU Sulbar.
Ia juga meminta, Dinas PU Sulbar juga mesti memberdayakan kontraktor lokal yang dianggap mampu dalam pelaksanaan proyek sehingga kontraktor lokal dapat berpartisipasi membangun daerahnya.
"Kontraktor lokal mesti diberdayakan dalam hal melaksanakan proyek pembangunan, mereka semua selama ini telah taat pajak dan menjadi sumber pendapatan daerah, sehingga wajar mereka diberdayakan membangun daerahnya," katanya.
Ia berharap, pembangunan pada tahun 2014 lebih baik dengan memaksimalkan penyerapan anggaran serta pemerintah adil dalam memberikan proyek bagi para rekanan serta mencegah terjadinya praktek monopoli maupun hal lainnya yang melanggar aturan.
Sebelumnya Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh mengatakan, PU Sulbar hanya menyerap 30 persen dari total Rp200 miliar anggaran APBD pada tahun 2013 untuk kepentingan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Sulbar.
Ia menilai, tidak maksimalnya Dins PU menyerap anggaran dan merealisasikannya untuk kebutuhan pembangunan, karena dua Kepala Dinas PU Sulbar pada tahun 2013 berurusan dengan hukum karena terlibat kasus tindak pidana korupsi.
"Kepala Dinas PU Sulbar, Idham Hasib, menjadi terpidana kasus korupsi sementara yang menggantikannya sebagai Kepala Dinas PU Sulbar yang baru, Ramli Hamid juga menjadi terdakwa kasus korupsi di Pengadilan Negeri Mamuju," katanya.
Gubernur juga menyayangkan keadaan tersebut karena berdampak negatif bagi kemajuan pembangunan di Sulbar.
Sehingga ia juga berharap, pada tahun 2014 jangan lagi ada pejabat yang korup karena selain merugikan diri sendiri, daerah, juga merugikan masyarakat. FC Kuen
"Kami berharap kinerja PU Sulbar dapat lebih ditingkatkan lagi, agar penyerapan anggaran tahun ini dapat maksimal dan pembangunan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas," kata Ketua Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Provinsi Sulbar, Ilham Zainuddin, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, jangan seperti pada tahun sebelumnya penyerapan anggaran tidak maksimal karena kinerja yang buruk di Dinas PU Sulbar.
Ia juga meminta, Dinas PU Sulbar juga mesti memberdayakan kontraktor lokal yang dianggap mampu dalam pelaksanaan proyek sehingga kontraktor lokal dapat berpartisipasi membangun daerahnya.
"Kontraktor lokal mesti diberdayakan dalam hal melaksanakan proyek pembangunan, mereka semua selama ini telah taat pajak dan menjadi sumber pendapatan daerah, sehingga wajar mereka diberdayakan membangun daerahnya," katanya.
Ia berharap, pembangunan pada tahun 2014 lebih baik dengan memaksimalkan penyerapan anggaran serta pemerintah adil dalam memberikan proyek bagi para rekanan serta mencegah terjadinya praktek monopoli maupun hal lainnya yang melanggar aturan.
Sebelumnya Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh mengatakan, PU Sulbar hanya menyerap 30 persen dari total Rp200 miliar anggaran APBD pada tahun 2013 untuk kepentingan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Sulbar.
Ia menilai, tidak maksimalnya Dins PU menyerap anggaran dan merealisasikannya untuk kebutuhan pembangunan, karena dua Kepala Dinas PU Sulbar pada tahun 2013 berurusan dengan hukum karena terlibat kasus tindak pidana korupsi.
"Kepala Dinas PU Sulbar, Idham Hasib, menjadi terpidana kasus korupsi sementara yang menggantikannya sebagai Kepala Dinas PU Sulbar yang baru, Ramli Hamid juga menjadi terdakwa kasus korupsi di Pengadilan Negeri Mamuju," katanya.
Gubernur juga menyayangkan keadaan tersebut karena berdampak negatif bagi kemajuan pembangunan di Sulbar.
Sehingga ia juga berharap, pada tahun 2014 jangan lagi ada pejabat yang korup karena selain merugikan diri sendiri, daerah, juga merugikan masyarakat. FC Kuen