Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerhati masalah sosial dari Lembaga Investigasi Studi Advokasi Media dan Anak (LISAN) Rusdin Tompo mengatakan, legislator harus prorakyat dan kedepankan skala prioritas.
"Anggaran untuk legislator selaku wakil rakyat hendaknya lebih prorakyat dan mengedepankan skala priortitas, sehingga anggaran yang dialokasikan itu tidak mengesankan berlebih-lebihan," kata Rusdin menanggapi anggaran jas anggota legislatif DPRD Sulsel mencapai lebih Rp10 juta per orang dan anggaran makan minum mencapai miliaran rupiah, Jumat.
Menurut dia, sungguh tidak elok jika masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih penting dan strategis, namun tidak dihiraukan dan lebih mengedepankan kepentingan anggota DPRD.
Dia mengatakan, anggaran yang ada lebih bermanfaat jika digunakan untuk penanganan sejumlah kasus di kalangan masyarakat misalnya gizi buruk, pencegahan anak putus sekolah, penghapusan pekerja anak atau pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari upaya merawat dan menjamin tumbuh kembangnya anak sebaga investasi masa depan Sulsel.
"Anggaran yang bersumber dri uangrakyat itu, bukan untuk gagah-gahan melalui tampilan busana atau pakaian. Namun mesti dimaksimalisasi dalam bentuk program-program yang lebih nyata manfaatnya dan lebih berpihak bagi kepentingan masyarakat luas," katanya.
Selain itu, terkait dengan anggaran makan-minum dewan yang mencapai miliaran rupiah, Rusdin mengatakan, risih rasanya jika yang menjadi wakil rakyat dengan lugas menerima dan menikmati anggaran itu ditengah impitan kemiskinan yang masih membelit rakyat.
"Padahal idealnya dana itu lebih baik digunakan untuk program pemberdayaan keluarga miskin, pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak," katanya. Agus Setiawan
"Anggaran untuk legislator selaku wakil rakyat hendaknya lebih prorakyat dan mengedepankan skala priortitas, sehingga anggaran yang dialokasikan itu tidak mengesankan berlebih-lebihan," kata Rusdin menanggapi anggaran jas anggota legislatif DPRD Sulsel mencapai lebih Rp10 juta per orang dan anggaran makan minum mencapai miliaran rupiah, Jumat.
Menurut dia, sungguh tidak elok jika masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih penting dan strategis, namun tidak dihiraukan dan lebih mengedepankan kepentingan anggota DPRD.
Dia mengatakan, anggaran yang ada lebih bermanfaat jika digunakan untuk penanganan sejumlah kasus di kalangan masyarakat misalnya gizi buruk, pencegahan anak putus sekolah, penghapusan pekerja anak atau pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari upaya merawat dan menjamin tumbuh kembangnya anak sebaga investasi masa depan Sulsel.
"Anggaran yang bersumber dri uangrakyat itu, bukan untuk gagah-gahan melalui tampilan busana atau pakaian. Namun mesti dimaksimalisasi dalam bentuk program-program yang lebih nyata manfaatnya dan lebih berpihak bagi kepentingan masyarakat luas," katanya.
Selain itu, terkait dengan anggaran makan-minum dewan yang mencapai miliaran rupiah, Rusdin mengatakan, risih rasanya jika yang menjadi wakil rakyat dengan lugas menerima dan menikmati anggaran itu ditengah impitan kemiskinan yang masih membelit rakyat.
"Padahal idealnya dana itu lebih baik digunakan untuk program pemberdayaan keluarga miskin, pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak," katanya. Agus Setiawan