Mamuju (ANTARA Sulbar) - Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Perkebunan Kehutanan dan Perikanan (Bakorluh) Provinsi Sulawesi Barat, mengakui telah menyebar 883 tenaga penyuluh untuk membantu melaksanakan pendampingan pada petani di daerahnya.
"Jumlah tenaga penyuluh saat ini telah mencapai 883 penyuluh terdiri dari penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan tenaga penyuluh kehutanan," kata Kepala Bakorluh Sulbar, Musa di Mamuju, Kamis.
Menurut dia, jika dilihat dari rasio tenaga penyuluh yang ada, maka jumlah itu masih minim karena idealnya satu tenaga penyuluh melakukan pendampingan setiap desa/kelurahan.
"Bukan hanya Sulbar yang kekurangan tenaga penyuluh. Namun, beberapa daerah lain pun mengalami hal yang sama. Akibatnya, titik sebaran petugas penyuluh tidak merata di setiap desa," katanya.
Meski tenaga penyuluh masih kurang, pemerintah terus melakukan upaya agar peranan penyuluh mampu mengakomodasi kepentingan petani.
Hal lain yang menjadi persoalan selama ini kata dia, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana bagi tenaga penyuluh seperti laptop, kendaraan operasional dan berbagai kebutuhan lainnya.
"Kendala ini menjadi tanggungjawab bersama, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apalagi, dengan turunnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang penyuluh pertanian menjadi tanggungjawab pemerintah daerah," jelasnya.
Karena itu kata Musa, jajarannya terus melakukan koordinasi yang baik dengan pihak legislatif agar ikut mendorong peningkatan kapasitas peran penyuluh yang ada.
"Peran penyuluh sangat besar dalam mendorong peningkatan kapasitas petani kita. Ini yang terus kami perjuangkan dalam mendorong ekonomi petani menjadi berkembang," kata Musa. FC Kuen
"Jumlah tenaga penyuluh saat ini telah mencapai 883 penyuluh terdiri dari penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan tenaga penyuluh kehutanan," kata Kepala Bakorluh Sulbar, Musa di Mamuju, Kamis.
Menurut dia, jika dilihat dari rasio tenaga penyuluh yang ada, maka jumlah itu masih minim karena idealnya satu tenaga penyuluh melakukan pendampingan setiap desa/kelurahan.
"Bukan hanya Sulbar yang kekurangan tenaga penyuluh. Namun, beberapa daerah lain pun mengalami hal yang sama. Akibatnya, titik sebaran petugas penyuluh tidak merata di setiap desa," katanya.
Meski tenaga penyuluh masih kurang, pemerintah terus melakukan upaya agar peranan penyuluh mampu mengakomodasi kepentingan petani.
Hal lain yang menjadi persoalan selama ini kata dia, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana bagi tenaga penyuluh seperti laptop, kendaraan operasional dan berbagai kebutuhan lainnya.
"Kendala ini menjadi tanggungjawab bersama, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apalagi, dengan turunnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang penyuluh pertanian menjadi tanggungjawab pemerintah daerah," jelasnya.
Karena itu kata Musa, jajarannya terus melakukan koordinasi yang baik dengan pihak legislatif agar ikut mendorong peningkatan kapasitas peran penyuluh yang ada.
"Peran penyuluh sangat besar dalam mendorong peningkatan kapasitas petani kita. Ini yang terus kami perjuangkan dalam mendorong ekonomi petani menjadi berkembang," kata Musa. FC Kuen