Takalar (ANTARA) - Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar mendorong pemerintah desa melakukan verifikasi terhadap data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk pembaharuan data bantuan sosial.
"Pemutakhiran data ini penting agar bantuan sosial ke depan dapat tepat sasaran," kata Kadis Sosial dan PMD Takalar H Andi Rijal Rustam di Takalar, Senin.
Dia mengatakan, kepala desa adalah ujung tombak dari verifikasi dan validasi yang diharapkan segera diselesaikan setelah melakukan pendataan ulang di lapangan.
Sementara Kepala Desa Sawakung Beba, Inal Firman Arsyad, mengatakan, musyawarah desa yang dilakukan saat ini adalah tindak lanjut dari hasil musyawarah tingkat kecamatan bersama pihak Dinas Sosial Kabupaten Takalar.
Dia mengatakan, telah ada rilis nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial, maka perlu dilakukan pembaharuan data.
Dengan demikian, lanjut dia, keluarga yang sudah dianggap mampu secara ekonomi akan dikeluarkan dari daftar.
Selain itu, juga mengusulkan nama-nama yang selama ini belum tercover dan memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam DTKS, sehingga perlu dilakukan verifikasi dan validasi data supaya tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Badan Pemerintahan Desa Syaharuddin mengatakan, data yang disajikan dari hasil data yang dilakukan Dinas Sosial akan verifikasi dan validasi untuk menentukan mana yang layak untuk mendapatkan bansos.
"Jadi, kita perlu membentuk tim verifikasi dan melibatkan seluruh unsur pemerintah desa, baik kepala dusun, anggota BPD, kader dan jajaran pemerintah desa," ujarnya.
"Pemutakhiran data ini penting agar bantuan sosial ke depan dapat tepat sasaran," kata Kadis Sosial dan PMD Takalar H Andi Rijal Rustam di Takalar, Senin.
Dia mengatakan, kepala desa adalah ujung tombak dari verifikasi dan validasi yang diharapkan segera diselesaikan setelah melakukan pendataan ulang di lapangan.
Sementara Kepala Desa Sawakung Beba, Inal Firman Arsyad, mengatakan, musyawarah desa yang dilakukan saat ini adalah tindak lanjut dari hasil musyawarah tingkat kecamatan bersama pihak Dinas Sosial Kabupaten Takalar.
Dia mengatakan, telah ada rilis nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial, maka perlu dilakukan pembaharuan data.
Dengan demikian, lanjut dia, keluarga yang sudah dianggap mampu secara ekonomi akan dikeluarkan dari daftar.
Selain itu, juga mengusulkan nama-nama yang selama ini belum tercover dan memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam DTKS, sehingga perlu dilakukan verifikasi dan validasi data supaya tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Badan Pemerintahan Desa Syaharuddin mengatakan, data yang disajikan dari hasil data yang dilakukan Dinas Sosial akan verifikasi dan validasi untuk menentukan mana yang layak untuk mendapatkan bansos.
"Jadi, kita perlu membentuk tim verifikasi dan melibatkan seluruh unsur pemerintah desa, baik kepala dusun, anggota BPD, kader dan jajaran pemerintah desa," ujarnya.