Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan setempat membentuk tim analisis sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG) sebagai upaya mengantisipasi jika terjadi kerawanan pangan di daerah itu.
"Sebagai antisipasi kerawanan pangan maka perlu dibentuk tim analisis sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar Abdul Waris Bestari, pada rapat koordinasi pembentukan tim analisis SPKG di Mamuju, Senin.
Rapat koodinasi pembentukan tim analisis SKPG tersebut dihadiri sejumlah dinas dan OPD terkait lingkup Pemprov Sulbar, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, BMKG, BPBD serta sejumlah staf Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar.
Dasar hukum penyelenggaraan rapat koordinasi pembentukan tim analisis SKPG kata Waris Bestari, merujuk pada Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi.
"Atas dasar tersebut sehingga diperlukan kerja sama lintas sektor dalam memenuhi regulasi ataupun berbagai kepentingan terkait program pencapaian sasaran maupun target yang diharapkan," terang Waris Bestari.
Tujuannya lanjut Waris Bestari, untuk memberikan informasi situasi pangan dan gizi serta penyusunan rekomendasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi.
"Adapun sasarannya ditujukan untuk pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan hingga di tingkat desa," ujar Waris Bestari.
Sementara, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan SDM Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar Sofiawati Sofyan menyampaikan bahwa dari serangkaian proses kegiatan itu untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan analisis dan penyimpanan data serta penyebarluasan informasi.
Sedangkan, hasil dari kegiatan pembentukan tim analisis SPKG itu lanjut Sofiawati, yakni tersedianya informasi situasi pangan dan gizi serta tersedianya rekomendasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi yang juga ditujukan pada sejumlah instansi yang terlibat di dalamnya.
"Jadi, melalui kegiatan ini diharapkan adanya informasi dan rekomendasi terkait situasi pangan dan gizi yang juga ditujukan pada instansi yang terlibat, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, BMKG dan BPBD serta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar," jelas Sofiawati.
"Sebagai antisipasi kerawanan pangan maka perlu dibentuk tim analisis sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar Abdul Waris Bestari, pada rapat koordinasi pembentukan tim analisis SPKG di Mamuju, Senin.
Rapat koodinasi pembentukan tim analisis SKPG tersebut dihadiri sejumlah dinas dan OPD terkait lingkup Pemprov Sulbar, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, BMKG, BPBD serta sejumlah staf Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar.
Dasar hukum penyelenggaraan rapat koordinasi pembentukan tim analisis SKPG kata Waris Bestari, merujuk pada Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi.
"Atas dasar tersebut sehingga diperlukan kerja sama lintas sektor dalam memenuhi regulasi ataupun berbagai kepentingan terkait program pencapaian sasaran maupun target yang diharapkan," terang Waris Bestari.
Tujuannya lanjut Waris Bestari, untuk memberikan informasi situasi pangan dan gizi serta penyusunan rekomendasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi.
"Adapun sasarannya ditujukan untuk pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan hingga di tingkat desa," ujar Waris Bestari.
Sementara, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan SDM Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar Sofiawati Sofyan menyampaikan bahwa dari serangkaian proses kegiatan itu untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan analisis dan penyimpanan data serta penyebarluasan informasi.
Sedangkan, hasil dari kegiatan pembentukan tim analisis SPKG itu lanjut Sofiawati, yakni tersedianya informasi situasi pangan dan gizi serta tersedianya rekomendasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi yang juga ditujukan pada sejumlah instansi yang terlibat di dalamnya.
"Jadi, melalui kegiatan ini diharapkan adanya informasi dan rekomendasi terkait situasi pangan dan gizi yang juga ditujukan pada instansi yang terlibat, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, BMKG dan BPBD serta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar," jelas Sofiawati.