"Saya merekomendasikan agar kurikulum pendidikan di Universitas Hasanuddin memiliki fokus khusus terhadap ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan teknologi yang mendukung kebijakan Ekonomi Biru, karena inilah sesungguhnya masa depan bangsa Indonesia," paparnya saat membawakan kuliah umum di Fakultas Hukum Unhas Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Ia menjelaskan kepada ratusan mahasiswa dalam kuliah umumnya bertema "Implementasi Kebijakan Ekonomi Biru, Mewujudkan Keberlanjutan dan Kesejahteraan Bersama' bahwa penguatan ketahanan pangan sangat penting.
Sebab, ketahanan pangan itu bersumber dari tiga hal yakni karbohidrat, lemak dan protein. Khusus untuk protein, kata dia, salah satunya berasal dari produk perikanan. Merujuk data perdagangan yang selalu surplus, produk perikanan dinilainya sebagai sumber ketahanan pangan yang paling kuat.
"Silahkan di riset, laut kita dapat menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan pangan yang dunia sedang hadapi saat ini" paparnya kepada mahasiswa di Baruga Prof Dr H Baharuddin Lopa Fakultas Hukum Unhas.
Untuk mengoptimalkan potensi serta menghadapi tantangan yang ada, kata Trenggono bahwa semua harus mulai menyadari pentingnya menempatkan ekologi sebagai panglima yang kini menjadi perhatian KKP untuk mengimplementasikan lima kebijakan ekonomi biru.
Mulai dari memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
"Termasuk penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan dalam program Bulan Cinta Laut atau BCL," tutur Alumnus Istitute Teknologi Bandung 1986 ini.
Menteri Trenggono menjelaskan, laut menyediakan beragam sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan yang tidak hanya bergizi tetapi juga lebih ramah terhadap lingkungan.
Berdasarkan data Skyquest (2023), peran sektor kelautan dan perikanan dalam menyuplai sumber pangan diproyeksi akan semakin besar. Nilai pasar perikanan dunia di proyeksi akan terus mengalami pertumbuhan dengan Compound Annual Growth Rate atau CAGR sebesar 6,52 persen dari USD 269,3 miliar pada tahun 2023 menjadi USD 419,09 miliar pada tahun 2030.
"Sebagai negara kepulauan terbesar yang dianugerahi kekayaan sumber daya laut dan perikanan yang luar biasa besar, maka Indonesia harus menempatkan laut sebagai halaman depan sekaligus episentrum pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045," katanya.
Di balik harapan besar terhadap laut sebagai penopang sektor pangan, laut kini menghadapi banyak tantangan. Tekanan terhadap laut akibat aktivitas manusia meningkat, perubahan iklim, IUU fishing dan overfishing marak terjadi, serta polusi laut akibat sampah plastik mengancam keberlangsungan sektor kelautan dan perikanan.
Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin Prof Jamaluddin Jompa mengemukakan, mahasiswa Unhas sangat antusias mengikuti kuliah umum tersebut. Tercatata ada 700 yang mendaftar, namun kapasitas baruga hanya menampung 400 orang, sisanya mengikuti live streaming Youtube.
Terkait dengan kebijakan ekonomi biru, Jamaluddin mendukung karena sesuai dengan visi Unhas 2045 yang berbasis benua maritim Indonesia. Unhas bersedia bekerja sama dengan KKP guna mendukung kebijakan tersebut.
"Kebijakan ekonomi biru yang berbasis ilmu pengetahuan, sains seperti penangkapan ikan terukur harus dilakukan, ukuran itu tentu sangat penting," katanya menambahkan.
Usai kuliah umum tersebut, dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau MoU antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Bersama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia serta Fakultas Ilmu Budaya Unhas tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam Melalui Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pendataan, Kajian dan Publikasi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri KKP tekankan ekonomi biru untuk ketahanan pangan
