Bawaslu RI tekankan jaga ruang literasi demokrasi

Senin, 11 Mei 2026 21:14 WIB

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Herwyn JH Malonda (kanan) saat membawakan materi Kulliah Umum bertema 'Refleksi Hari Pendidikan Nasional: Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Literasi Demokrasi dan Partisipasi Politik Mahasiswa' di Aula Prof Syukur Abdullah, FISIP Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Senin. (11/5/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Bawaslu Sulsel.

Makassar (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Herwyn JH Malonda menekankan pentingnya menjaga ruang demokrasi tetap terbuka dan sehat, terutama di lingkungan kampus sebagai ruang akademik, karena berperan penting membangun tradisi kritis, partisipatif, dan demokratis.

"Tantangan demokrasi menuju Pemilu 2029 tidak lagi hanya berkaitan dengan pelanggaran konvensional, tetapi juga ancaman baru di ruang digital," paparnya saat membawakan Kuliah Umum di Aula Prof Syukur Abdullah, FISIP Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Menurutnya, penyebaran hoaks politik, manipulasi artificial intelligence (AI), deepfake, propaganda tersegmentasi, hingga praktik buzzer yang semakin terorganisir akan menjadi tantangan serius dalam proses demokrasi di masa mendatang.

Herwyn juga menyinggung dampak perkembangan teknologi yang memungkinkan manipulasi suara, gambar, dan video secara masif sehingga berpotensi menyesatkan publik serta memengaruhi opini politik masyarakat, khususnya generasi muda.

Oleh karena itu, ia menilai penguatan literasi digital dan literasi demokrasi menjadi agenda penting yang harus melibatkan kampus, mahasiswa, dan lembaga pengawas Pemilu.

Dalam sesi diskusi, mahasiswa mempersoalkan menyempitnya ruang publik, kriminalisasi terhadap kritik, serta keterbatasan perlindungan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran demokrasi dan Pemilu.

Mahasiswa turut mempertanyakan posisi Bawaslu dalam menjaga ruang demokrasi mahasiswa yang dinilai tidak hanya terbatas pada konteks elektoral, tetapi juga mencakup kebebasan berekspresi dan diskusi isu sosial politik di kampus.

Herwyn meresponsnya bahwa Bawaslu berupaya memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk melalui pengembangan dialog demokrasi dan pendidikan politik di lingkungan kampus, serta bekerja sama LPSK guna memperkuat perlindungan terhadap pelapor dan saksi pada kasus kepemiluan.

Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu RI ini ikut mendorong kolaborasi lintas disiplin, khususnya antara ilmu politik dan komunikasi, untuk merumuskan strategi menghadapi disinformasi politik dan manipulasi digital yang semakin kompleks.

Pengawasan demokrasi, kata dia menambahkan, tidak dapat hanya dibebankan pada institusi negara, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sipil dan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan demokrasi partisipasi.

Kegiatan ini inisiasi Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FSIP) Unhas bekerja sama Bawaslu RI menggelar kuliah umum bertema 'Refleksi Hari Pendidikan Nasional: Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Literasi Demokrasi dan Partisipasi Politik Mahasiswa' dipandu Mahasiswa FISIP Unhas Muhammad Zacky Athaya Svarif.