Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebutkan realisasi belanja negara di provinsi itu periode Januari-April 2024 mencapai Rp16,94 triliun atau sekitar 30,89 persen dari pagu Rp54,1 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi di Makassar, Kamis, mengatakan beberapa capaian belanja negara tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp6,62 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp10,32 triliun.
"Persentase realisasi total belanja negara sebesar 30,89 persen dari pagu Rp54,1 triliun. Sementara belanja K/L sebesar Rp6,62 triliun atau sekitar 11,92 persen dari pagu. Dan untuk TKD sebesar 10,32 persen dari total belanja," ujarnya pula.
Supendi menjelaskan belanja pemerintah pusat (BPP) terdiri atas belanja pegawai mencapai Rp3,28 triliun atau sebesar 35,19 persen dari pagu.
Belanja pegawai difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.
Kemudian belanja barang yang mencapai Rp2,74 triliun atau sekitar 29,11 persen dari pagu. Untuk belanja barang ini mengalami peningkatan 37 persen dari belanja tahun sebelumnya yang hanya Rp2 miliar.
Pada belanja modal tercapai Rp550 miliar atau mengalami kontraksi minus 35 persen. Belanja modal ini mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp850 miliar.
Supendi menerangkan belanja modal ini fokus pada infrastruktur konektivitas yang nilainya sebesar Rp400 miliar lebih. Kemudian pelaksana jaringan sumber daya air 100 miliar dan prasarana bidang irigasi yang sudah dibelanjakan sekitar Rp32 miliar lebih.
"Yang terakhir belanja sosial sebesar Rp39,4 miliar dan peningkatannya itu sudah 38 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya," ucapnya.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi di Makassar, Kamis, mengatakan beberapa capaian belanja negara tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp6,62 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp10,32 triliun.
"Persentase realisasi total belanja negara sebesar 30,89 persen dari pagu Rp54,1 triliun. Sementara belanja K/L sebesar Rp6,62 triliun atau sekitar 11,92 persen dari pagu. Dan untuk TKD sebesar 10,32 persen dari total belanja," ujarnya pula.
Supendi menjelaskan belanja pemerintah pusat (BPP) terdiri atas belanja pegawai mencapai Rp3,28 triliun atau sebesar 35,19 persen dari pagu.
Belanja pegawai difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.
Kemudian belanja barang yang mencapai Rp2,74 triliun atau sekitar 29,11 persen dari pagu. Untuk belanja barang ini mengalami peningkatan 37 persen dari belanja tahun sebelumnya yang hanya Rp2 miliar.
Pada belanja modal tercapai Rp550 miliar atau mengalami kontraksi minus 35 persen. Belanja modal ini mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp850 miliar.
Supendi menerangkan belanja modal ini fokus pada infrastruktur konektivitas yang nilainya sebesar Rp400 miliar lebih. Kemudian pelaksana jaringan sumber daya air 100 miliar dan prasarana bidang irigasi yang sudah dibelanjakan sekitar Rp32 miliar lebih.
"Yang terakhir belanja sosial sebesar Rp39,4 miliar dan peningkatannya itu sudah 38 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya," ucapnya.