Mamuju (ANTARA) - Kapolda Sulawesi Barat Inspektur Jenderal Polisi Adang Ginanjar menyatakan kepolisian setempat siap bersinergi bersama TNI dan pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan di daerah itu.
"Bersama pemerintah, TNI/Polri siap berkolaborasi meningkatkan ketahanan penganan di Sulbar," kata Adang Ginanjar, pada penandatanganan nota kesepahaman komitmen bersama pemerintah provinsi dan forkopimda untuk menjaga lingkungan dan membangun ekosistem ekonomi hijau dan biru di wilayah Sulbar, Senin.
Penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Graha Sandeq Kompleks Rujab Gubernur Sulbar itu, dilakukan Penjabat Gubernur bersama Kapolda Sulbar Inspektur Jenderal Polisi Adang Ginanjar, Danrem 142 Tatag Brigjen TNI Deni Rejeki dan Danlanal Mamuju Letkol Dedi Andriyatno.
Penandatangan nota kesepahaman tersebut, kata Kapolda, sebagai pedoman bersama dalam rangka sinergi tugas dan fungsi pada pembangunan pertanian dengan tujuan, mengoptimalkan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang strategis.
Polda Sulbar, kata Adang Ginanjar, siap memberikan pendampingan hukum agar pemerintah di bidang pertanian, tidak bermasalah dengan hukum ketika berupaya menciptakan ketahanan pangan.
"Jangan sampai ada masalah hukum yang terjadi karena yang paling utama adalah bagaimana semangat untuk meningkatkan produksi dalam negeri sehingga kita memiliki ketahanan pangan. Namun, di sisi lain masalah hukum juga jangan sampai terjadi," kata Adang Ginanjar.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan penandatanganan nota kesepahaman itu sebagai komitmen bersama pemerintah provinsi dan forkopimda untuk menjaga lingkungan dan membangun ekosistem ekonomi hijau dan biru di wilayah Sulbar.
Pelibatan unsur TNI Angkatan Laut pada penandatangan nota kesepahaman itu, kata Bahtiar, untuk mendorong ekosistem ekonomi biru.
"Ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Penghijauan itu konsepnya di daratan, namun begitu ada kata laut, kita ingin membawa pesan bahwa selain membangun ekosistem ekonomi hijau, kita juga ingin membangun ekosistem ekonomi biru," cakap Bahtiar.
Komitmen bersama itu juga sebagai upaya antisipasi bencana, apalagi Provinsi Sulbar dengan risiko bencana yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak untuk bersama-sama menangani persoalan kebencanaan.
"Perlu kita pahami bahwa ketika ekosistem alam rusak maka ketahanan pangan rusak. Ketika ini rusak maka ujungnya adalah perang. Jadi yang kita kerjakan ini memiliki dampak luar bisa untuk masa depan," ujarnya.
Sehingga, komitmen bersama Polri, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut merupakan bagian dari kampanye untuk menyelamatkan bumi.
"Planet dengan daya dukung yang kian lemah harus kita selamatkan," kata Bahtiar.*
"Bersama pemerintah, TNI/Polri siap berkolaborasi meningkatkan ketahanan penganan di Sulbar," kata Adang Ginanjar, pada penandatanganan nota kesepahaman komitmen bersama pemerintah provinsi dan forkopimda untuk menjaga lingkungan dan membangun ekosistem ekonomi hijau dan biru di wilayah Sulbar, Senin.
Penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Graha Sandeq Kompleks Rujab Gubernur Sulbar itu, dilakukan Penjabat Gubernur bersama Kapolda Sulbar Inspektur Jenderal Polisi Adang Ginanjar, Danrem 142 Tatag Brigjen TNI Deni Rejeki dan Danlanal Mamuju Letkol Dedi Andriyatno.
Penandatangan nota kesepahaman tersebut, kata Kapolda, sebagai pedoman bersama dalam rangka sinergi tugas dan fungsi pada pembangunan pertanian dengan tujuan, mengoptimalkan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang strategis.
Polda Sulbar, kata Adang Ginanjar, siap memberikan pendampingan hukum agar pemerintah di bidang pertanian, tidak bermasalah dengan hukum ketika berupaya menciptakan ketahanan pangan.
"Jangan sampai ada masalah hukum yang terjadi karena yang paling utama adalah bagaimana semangat untuk meningkatkan produksi dalam negeri sehingga kita memiliki ketahanan pangan. Namun, di sisi lain masalah hukum juga jangan sampai terjadi," kata Adang Ginanjar.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan penandatanganan nota kesepahaman itu sebagai komitmen bersama pemerintah provinsi dan forkopimda untuk menjaga lingkungan dan membangun ekosistem ekonomi hijau dan biru di wilayah Sulbar.
Pelibatan unsur TNI Angkatan Laut pada penandatangan nota kesepahaman itu, kata Bahtiar, untuk mendorong ekosistem ekonomi biru.
"Ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Penghijauan itu konsepnya di daratan, namun begitu ada kata laut, kita ingin membawa pesan bahwa selain membangun ekosistem ekonomi hijau, kita juga ingin membangun ekosistem ekonomi biru," cakap Bahtiar.
Komitmen bersama itu juga sebagai upaya antisipasi bencana, apalagi Provinsi Sulbar dengan risiko bencana yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak untuk bersama-sama menangani persoalan kebencanaan.
"Perlu kita pahami bahwa ketika ekosistem alam rusak maka ketahanan pangan rusak. Ketika ini rusak maka ujungnya adalah perang. Jadi yang kita kerjakan ini memiliki dampak luar bisa untuk masa depan," ujarnya.
Sehingga, komitmen bersama Polri, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut merupakan bagian dari kampanye untuk menyelamatkan bumi.
"Planet dengan daya dukung yang kian lemah harus kita selamatkan," kata Bahtiar.*