Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong optimalisasi kredit usaha rakyat (KUR) sebagai upaya menggerakkan ekonomi di daerah itu.
"Kami mendorong optimalisasi KUR dalam menggerakkan ekonomi di Sulbar," kata Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin saat melakukan rapat bersama perbankan serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, di Mamuju, Rabu.
Pertemuan tersebut bertujuan menyamakan frekuensi antara pemerintah daerah dengan perbankan untuk mendorong perekonomian daerah.
Bahtiar menyampaikan bahwa untuk mendongkrak perekonomian di Sulbar, seluruh komponen perlu bersama dalam sistem satu frekuensi atau memiliki arah dan tujuan yang sama. "Terutama pihak perbankan yang ada di Sulbar," katanya.
Perbankan menurut Bahtiar, memiliki pengalaman dalam mendampingi masyarakat.
"Karena itu, pemerintah harus bekerja sama dengan perbankan melalui skema KUR untuk menggerakkan perekonomian di Sulbar," ujar Bahtiar.
Penyaluran KUR di Sulbar lanjut Penjabat Gubernur, masih sangat kecil padahal hal itu menjadi peluang untuk menggerakkan perekonomian.
"KUR ini instrumen paling potensial untuk menggerakkan ekonomi Sulbar, sehingga ini harus dioptimalkan," kata Bahtiar.
Untuk itu lanjut Bahtiar, pihaknya akan membentuk tim percepatan akses keuangan daerah agar masyarakat di Sulbar bisa mengakses perbankan.
"Sehingga masyarakat tidak lagi terjebak rentenir dan itu merusak sistem perekonomian kita. Jadi, lebih baik mengakses sumber pembiayaan yang sah dan aman," terang Bahtiar.
Pada pertemuan tersebut sejumlah pimpinan perbankan yang hadir, diantaranya Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan BNI sepakat dengan usulan dan rencana yang digalakkan oleh Pemprov Sulbar.
Selama ini perekonomian Sulbar lebih diarahkan pada sektor perkebunan kelapa sawit bersama beberapa turunannya.
Melalui pertemuan itu optimalisasi KUR dapat juga diarahkan pada sektor lainnya, seperti pertanian, UMKM, dan sektor-sektor potensial lainnya.
"Kami mendorong optimalisasi KUR dalam menggerakkan ekonomi di Sulbar," kata Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin saat melakukan rapat bersama perbankan serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, di Mamuju, Rabu.
Pertemuan tersebut bertujuan menyamakan frekuensi antara pemerintah daerah dengan perbankan untuk mendorong perekonomian daerah.
Bahtiar menyampaikan bahwa untuk mendongkrak perekonomian di Sulbar, seluruh komponen perlu bersama dalam sistem satu frekuensi atau memiliki arah dan tujuan yang sama. "Terutama pihak perbankan yang ada di Sulbar," katanya.
Perbankan menurut Bahtiar, memiliki pengalaman dalam mendampingi masyarakat.
"Karena itu, pemerintah harus bekerja sama dengan perbankan melalui skema KUR untuk menggerakkan perekonomian di Sulbar," ujar Bahtiar.
Penyaluran KUR di Sulbar lanjut Penjabat Gubernur, masih sangat kecil padahal hal itu menjadi peluang untuk menggerakkan perekonomian.
"KUR ini instrumen paling potensial untuk menggerakkan ekonomi Sulbar, sehingga ini harus dioptimalkan," kata Bahtiar.
Untuk itu lanjut Bahtiar, pihaknya akan membentuk tim percepatan akses keuangan daerah agar masyarakat di Sulbar bisa mengakses perbankan.
"Sehingga masyarakat tidak lagi terjebak rentenir dan itu merusak sistem perekonomian kita. Jadi, lebih baik mengakses sumber pembiayaan yang sah dan aman," terang Bahtiar.
Pada pertemuan tersebut sejumlah pimpinan perbankan yang hadir, diantaranya Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan BNI sepakat dengan usulan dan rencana yang digalakkan oleh Pemprov Sulbar.
Selama ini perekonomian Sulbar lebih diarahkan pada sektor perkebunan kelapa sawit bersama beberapa turunannya.
Melalui pertemuan itu optimalisasi KUR dapat juga diarahkan pada sektor lainnya, seperti pertanian, UMKM, dan sektor-sektor potensial lainnya.