Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebutkan realisasi belanja negara untuk provinsi itu Januari-Mei 2024 mencapai Rp20,95 triliun atau sekitar 38,21 persen dari pagu Rp54,1 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Jumat, mengatakan beberapa capaian belanja negara tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp8,28 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp16,28 triliun.
"Persentase realisasi total belanja negara sebesar 38,21 persen dari pagu Rp54,1 triliun. Sementara belanja K/L sebesar Rp8,28 triliun atau sekitar 35,91 persen dari pagu. Dan untuk TKD sebesar 39,88 persen dari total belanja," ujarnya pula.
Supendi menjelaskan belanja pemerintah pusat (BPP) terdiri dari belanja pegawai mencapai Rp4,02 triliun atau sebesar 43,13 persen dari pagu.
Belanja pegawai difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.
Kemudian belanja barang yang mencapai Rp3,43 triliun atau sekitar 36,39 persen dari pagu. Untuk belanja barang ini mengalami peningkatan 22 persen dari belanja tahun sebelumnya yang hanya Rp2,81 triliun.
Pada belanja modal tercapai Rp790 miliar atau sekitar 18,60 persen dari pagu. Pada belanja modal ini mengalami kontraksi minus 24 persen. Belanja modal ini mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp1,03 triliun.
"Yang terakhir belanja sosial sebesar Rp39,4 miliar dan peningkatannya itu sudah 38 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya," ucapnya.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Jumat, mengatakan beberapa capaian belanja negara tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp8,28 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp16,28 triliun.
"Persentase realisasi total belanja negara sebesar 38,21 persen dari pagu Rp54,1 triliun. Sementara belanja K/L sebesar Rp8,28 triliun atau sekitar 35,91 persen dari pagu. Dan untuk TKD sebesar 39,88 persen dari total belanja," ujarnya pula.
Supendi menjelaskan belanja pemerintah pusat (BPP) terdiri dari belanja pegawai mencapai Rp4,02 triliun atau sebesar 43,13 persen dari pagu.
Belanja pegawai difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.
Kemudian belanja barang yang mencapai Rp3,43 triliun atau sekitar 36,39 persen dari pagu. Untuk belanja barang ini mengalami peningkatan 22 persen dari belanja tahun sebelumnya yang hanya Rp2,81 triliun.
Pada belanja modal tercapai Rp790 miliar atau sekitar 18,60 persen dari pagu. Pada belanja modal ini mengalami kontraksi minus 24 persen. Belanja modal ini mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp1,03 triliun.
"Yang terakhir belanja sosial sebesar Rp39,4 miliar dan peningkatannya itu sudah 38 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya," ucapnya.