Gowa (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Jalan Hos Cokroaminoto Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mengharapkan pelayanan administrasi bagi masyarakat tidak berbelit belit.
"Karena yang penting itu dampaknya, jadi Presiden memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit. Mungkin ke depan perlu dievaluasi apakah disini masih berbelit," katanya di MPP setempat, Kabupaten Gowa, Jumat.
Didampingi Bupati Gowa Adnan Purichta Ichan, Menteri Anas meminta agar pelayanan publik yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat.
"Mestinya di sini, masyarakat langsung datang, selesai, jadi tidak ada urusan lain lagi," kata mantan Bupati Banyuwangi dua periode ini menegaskan.
Ia pun mengapresiasi pelayanan serta bangunan yang ada di MPP Kabupaten Gowa, tetapi di sisi lain menekankan bahwa yang utama dari MPP bukanlah bangunan fisik, tapi lebih kepada bagaimana MPP dapat mengintegrasikan layanan bagi masyarakat dan memudahkannya.
"Inti dari mal pelayanan publik itu sebenarnya mengintegrasikan layanan secara fisik. Jadi integrasi layanan secara fisik dari berbagai dinas ini dijadikan satu di tempat ini," kata mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) itu.
Sebab, penyelenggaraan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, karena pengintegrasian semua layanan baik instansi vertikal, BUMN, BUMD dan swasta maupun instansi daerah.
Tujuannya, memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman bagai masyarakat. Anas berharap kepala daerah dapat melakukan survei secara rutin untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
"Harapan saya ini Pak Bupati terus melakukan 'cross check' dari pelayanan ini sehingga nanti kualitasnya bisa terus terjaga," ujarnya.
Menteri Anas menyampaikan dalam pelayanan publik perlu dilakukan digitalisasi. Alasannya, Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk dapat menyediakan layanan publik secara daring. Sehingga MPP pun kini bertransformasi menjadi MPP Digital.
Melalui MPP Digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan publik tanpa harus melakukan proses tatap muka.
"Saya kira ini bagus. tentu siapapun ke depan yang akan melanjutkan Pak Bupati saya kira tinggal menjaga ini. Sehingga kalau bisa nanti pelayanan-pelayanan bisa disatukan semua di sini sehingga rakyat menjadi mudah," katanya menambahkan.
Bangunan MPP Kabupaten Gowa memiliki 147 jenis layanan dari 36 instansi. MPP itu menjadi MPP ke-191 di Indonesia dan menjadi MPP ke-14 di Sulsel. MPP Kabupaten Gowa diresmikan secara bersama dengan 14 MPP lainnya di berbagai wilayah di Indonesia pada 7 Maret 2024.
"Karena yang penting itu dampaknya, jadi Presiden memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit. Mungkin ke depan perlu dievaluasi apakah disini masih berbelit," katanya di MPP setempat, Kabupaten Gowa, Jumat.
Didampingi Bupati Gowa Adnan Purichta Ichan, Menteri Anas meminta agar pelayanan publik yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat.
"Mestinya di sini, masyarakat langsung datang, selesai, jadi tidak ada urusan lain lagi," kata mantan Bupati Banyuwangi dua periode ini menegaskan.
Ia pun mengapresiasi pelayanan serta bangunan yang ada di MPP Kabupaten Gowa, tetapi di sisi lain menekankan bahwa yang utama dari MPP bukanlah bangunan fisik, tapi lebih kepada bagaimana MPP dapat mengintegrasikan layanan bagi masyarakat dan memudahkannya.
"Inti dari mal pelayanan publik itu sebenarnya mengintegrasikan layanan secara fisik. Jadi integrasi layanan secara fisik dari berbagai dinas ini dijadikan satu di tempat ini," kata mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) itu.
Sebab, penyelenggaraan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, karena pengintegrasian semua layanan baik instansi vertikal, BUMN, BUMD dan swasta maupun instansi daerah.
Tujuannya, memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman bagai masyarakat. Anas berharap kepala daerah dapat melakukan survei secara rutin untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
"Harapan saya ini Pak Bupati terus melakukan 'cross check' dari pelayanan ini sehingga nanti kualitasnya bisa terus terjaga," ujarnya.
Menteri Anas menyampaikan dalam pelayanan publik perlu dilakukan digitalisasi. Alasannya, Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk dapat menyediakan layanan publik secara daring. Sehingga MPP pun kini bertransformasi menjadi MPP Digital.
Melalui MPP Digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan publik tanpa harus melakukan proses tatap muka.
"Saya kira ini bagus. tentu siapapun ke depan yang akan melanjutkan Pak Bupati saya kira tinggal menjaga ini. Sehingga kalau bisa nanti pelayanan-pelayanan bisa disatukan semua di sini sehingga rakyat menjadi mudah," katanya menambahkan.
Bangunan MPP Kabupaten Gowa memiliki 147 jenis layanan dari 36 instansi. MPP itu menjadi MPP ke-191 di Indonesia dan menjadi MPP ke-14 di Sulsel. MPP Kabupaten Gowa diresmikan secara bersama dengan 14 MPP lainnya di berbagai wilayah di Indonesia pada 7 Maret 2024.