Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan membentuk tim kewaspadaan dini antisipasi kemungkinan terjadinya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG).
"Kita tidak tahu ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan apa saja yang akan terjadi, tapi kita bisa antisipasi itu jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada serentak digelar," ujar Bupati Selayar Basli Ali saat Rakor Eksternal Operasi Mantap Praja 2024-2025 di Selayar, Senin.
Bupati mengatakan antisipasi yang dilakukan itu dengan melibatkan penyelenggara intelijen negara mulai dari Polres, Kejaksaan Negeri, Kodim 1415, Badan Intelijen Negara (BIN) Perwakilan Sulsel, dan Pos TNI Angkatan Laut.
Basli mengatakan semua tim penyelenggara intelijen yang dilibatkan pun menyatakan komitmen yang sama dalam menyukseskan berbagai kegiatan pemerintah, salah satunya pilkada serentak.
Menurut dia, Operasi Mantap Praja 2024 dirancang untuk mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya pemilihan kepala daerah.
"Operasi Mantap Praja bertujuan untuk mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya pemilihan kepala daerah," katanya.
Sedangkan untuk mengantisipasi tantangan yang mungkin akan terjadi dengan kondisi geografis dan cuaca, pemerintah daerah akan memfasilitasi dengan memperkuat peran pemangku kepentingan pada desk pilkada.
Sementara itu, Kapolres Selayar AKBP Adnan Pandibu menyampaikan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif selama proses pemilihan.
"Untuk Operasi Mantap Praja akan dilaksanakan selama 243 hari mulai 01 Agustus 2024 - 31 Maret 2025," ucapnya.
Rakor tersebut turut dihadiri para Forkopimda, Ketua KPU Andi Dewantara, Ketua Bawaslu Nurul Badriyah, Kepala OPD, Camat, Partai Politik, dan undangan lainnya.
"Kita tidak tahu ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan apa saja yang akan terjadi, tapi kita bisa antisipasi itu jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada serentak digelar," ujar Bupati Selayar Basli Ali saat Rakor Eksternal Operasi Mantap Praja 2024-2025 di Selayar, Senin.
Bupati mengatakan antisipasi yang dilakukan itu dengan melibatkan penyelenggara intelijen negara mulai dari Polres, Kejaksaan Negeri, Kodim 1415, Badan Intelijen Negara (BIN) Perwakilan Sulsel, dan Pos TNI Angkatan Laut.
Basli mengatakan semua tim penyelenggara intelijen yang dilibatkan pun menyatakan komitmen yang sama dalam menyukseskan berbagai kegiatan pemerintah, salah satunya pilkada serentak.
Menurut dia, Operasi Mantap Praja 2024 dirancang untuk mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya pemilihan kepala daerah.
"Operasi Mantap Praja bertujuan untuk mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya pemilihan kepala daerah," katanya.
Sedangkan untuk mengantisipasi tantangan yang mungkin akan terjadi dengan kondisi geografis dan cuaca, pemerintah daerah akan memfasilitasi dengan memperkuat peran pemangku kepentingan pada desk pilkada.
Sementara itu, Kapolres Selayar AKBP Adnan Pandibu menyampaikan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif selama proses pemilihan.
"Untuk Operasi Mantap Praja akan dilaksanakan selama 243 hari mulai 01 Agustus 2024 - 31 Maret 2025," ucapnya.
Rakor tersebut turut dihadiri para Forkopimda, Ketua KPU Andi Dewantara, Ketua Bawaslu Nurul Badriyah, Kepala OPD, Camat, Partai Politik, dan undangan lainnya.