Makassar, Sulsel (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebutkan realisasi belanja negara periode Januari-Juni 2024 mencapai Rp25,92 triliun atau 47,27 persen dari pagu Rp54,1 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi di Makassar, Sulsel, Jumat, mengatakan beberapa capaian belanja negara tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp9,32 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp15,46 triliun.
"Persentase realisasi total belanja negara sebesar 47,27 persen dari pagu Rp54,1 triliun. Sementara belanja K/L sebesar Rp5,30 triliun atau 56,82 persen dari pagu. Untuk TKD sebesar 48,66 persen dari total belanja," ujarnya.
Supendi menjelaskan belanja pemerintah pusat (BPP) terdiri atas belanja pegawai mencapai Rp10,45 triliun atau sebesar 45,35 persen dari pagu.
Belanja pegawai difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.
Kemudian, belanja barang yang mencapai Rp4,06 triliun atau 43,09 persen dari pagu. Untuk belanja barang ini mengalami peningkatan 13 persen dari belanja tahun sebelumnya yang hanya Rp3,60 triliun.
Pada belanja modal tercapai Rp1,05 triliun atau 24,93 persen dari pagu. Pada belanja modal ini mengalami kontraksi minus 19 persen. Belanja modal ini mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp1,30 triliun.
"Yang terakhir belanja sosial sebesar Rp44,6 miliar dan peningkatannya itu sudah 17 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya tersalurkan Rp38,1 miliar," ucapnya.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi di Makassar, Sulsel, Jumat, mengatakan beberapa capaian belanja negara tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp9,32 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp15,46 triliun.
"Persentase realisasi total belanja negara sebesar 47,27 persen dari pagu Rp54,1 triliun. Sementara belanja K/L sebesar Rp5,30 triliun atau 56,82 persen dari pagu. Untuk TKD sebesar 48,66 persen dari total belanja," ujarnya.
Supendi menjelaskan belanja pemerintah pusat (BPP) terdiri atas belanja pegawai mencapai Rp10,45 triliun atau sebesar 45,35 persen dari pagu.
Belanja pegawai difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.
Kemudian, belanja barang yang mencapai Rp4,06 triliun atau 43,09 persen dari pagu. Untuk belanja barang ini mengalami peningkatan 13 persen dari belanja tahun sebelumnya yang hanya Rp3,60 triliun.
Pada belanja modal tercapai Rp1,05 triliun atau 24,93 persen dari pagu. Pada belanja modal ini mengalami kontraksi minus 19 persen. Belanja modal ini mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp1,30 triliun.
"Yang terakhir belanja sosial sebesar Rp44,6 miliar dan peningkatannya itu sudah 17 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya tersalurkan Rp38,1 miliar," ucapnya.