Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan partisipasi pemilih sebesar 80 persen pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.
"KPU Sulsel menargetkan sama dengan pemilu kemarin, Insyaallah kita targetkan 80 persen. Makanya semua segmentasi, kemudian target pemilih kita sudah menyasar dengan baik," kata Anggota KPU Sulsel Hasruddin Husain di Makassar, Sabtu.
Dari data Pemilu 2024 lalu, partisipasi pemilih di Sulsel untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 80,57 persen, Pemilihan Legislatif DPR RI 80,43 persen, Pileg DPRD provinsi 80,32 persen dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) 80,43 persen.
Menurut dia, pihaknya tentu akan memanfaatkan ruang-ruang publik dalam penyebaran informasi termasuk menyentuh segmentasi pemilih-pemilih pemula sampai dengan pemilih tetap lainnya.
Kemudian menyasar wilayah partisipasi rendah pada Pemilu serentak 14 Februari 2024, serta daerah-daerah rawan bencana serta wilayah sulit tersentuh maupun terjangkau dari informasi tentang pemilihan.
Pria disapa akrab Uceng ini juga mengungkapkan, biasanya partisipasi pemilihan pada pilkada lebih rendah dari pemilu. Ia menjelaskan, kalau pilkada, kata dia, tidak ada proses pindah memilih seperti dari Jawa ke Sulsel untuk pemilihan presiden kemarin.
"Tapi kalau pilpres misalnya, orang Jawa bisa memilih di Sulsel. Tapi kalau pilkada mereka harus pulang, kenapa selalu rendah, karena itu. Sebab, desain pemilu berbeda antara pemilu dan pilkada," papar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat ini.
Mantan Ketua KPU Kota Parepare ini mengungkapkan, selain pindah pemilih, karakteristik pemilih juga berbeda. Proses pindah memilih misalnya tinggal di Papua, kebetulan warga Sulsel mau memilih pilpres ada tempatnya, sedangkan pilkada harus pulang ke Sulsel sesuai dengan domisilinya.
Selain itu, pemahaman daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) dalam konteks pemilu itu dimungkinkan memilih, sedangkan untuk daftar pemilih khusus (DPK) dalam konteks pilkada, sehingga berbeda penamaannya.
Berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk disinkronkan pada Pilkada serentak 2024 di Sulsel yang turun dari KPU RI melalui Kemendagri mencapai 6.697.954 jiwa, ini yang menjadi dasar pencocokan dan penelitian (coklit) 24 kabupaten kota.
"Kita sudah 100 persen (coklit) sesuai data turun kemarin. Tapi, teman-teman saat ini masih melakukan penelusuran dengan Bawaslu, masih ada masukan-masukan dalam rekomendasi beberapa masyarakat belum coklit.
"Prosesnya tahapan ini berlanjut, masih ada DPS (daftar pemilih sementara) dan penetapan DPT nanti pada 11 Agustus nanti kalau tidak salah," katanya menambahkan.
"KPU Sulsel menargetkan sama dengan pemilu kemarin, Insyaallah kita targetkan 80 persen. Makanya semua segmentasi, kemudian target pemilih kita sudah menyasar dengan baik," kata Anggota KPU Sulsel Hasruddin Husain di Makassar, Sabtu.
Dari data Pemilu 2024 lalu, partisipasi pemilih di Sulsel untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 80,57 persen, Pemilihan Legislatif DPR RI 80,43 persen, Pileg DPRD provinsi 80,32 persen dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) 80,43 persen.
Menurut dia, pihaknya tentu akan memanfaatkan ruang-ruang publik dalam penyebaran informasi termasuk menyentuh segmentasi pemilih-pemilih pemula sampai dengan pemilih tetap lainnya.
Kemudian menyasar wilayah partisipasi rendah pada Pemilu serentak 14 Februari 2024, serta daerah-daerah rawan bencana serta wilayah sulit tersentuh maupun terjangkau dari informasi tentang pemilihan.
Pria disapa akrab Uceng ini juga mengungkapkan, biasanya partisipasi pemilihan pada pilkada lebih rendah dari pemilu. Ia menjelaskan, kalau pilkada, kata dia, tidak ada proses pindah memilih seperti dari Jawa ke Sulsel untuk pemilihan presiden kemarin.
"Tapi kalau pilpres misalnya, orang Jawa bisa memilih di Sulsel. Tapi kalau pilkada mereka harus pulang, kenapa selalu rendah, karena itu. Sebab, desain pemilu berbeda antara pemilu dan pilkada," papar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat ini.
Mantan Ketua KPU Kota Parepare ini mengungkapkan, selain pindah pemilih, karakteristik pemilih juga berbeda. Proses pindah memilih misalnya tinggal di Papua, kebetulan warga Sulsel mau memilih pilpres ada tempatnya, sedangkan pilkada harus pulang ke Sulsel sesuai dengan domisilinya.
Selain itu, pemahaman daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) dalam konteks pemilu itu dimungkinkan memilih, sedangkan untuk daftar pemilih khusus (DPK) dalam konteks pilkada, sehingga berbeda penamaannya.
Berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk disinkronkan pada Pilkada serentak 2024 di Sulsel yang turun dari KPU RI melalui Kemendagri mencapai 6.697.954 jiwa, ini yang menjadi dasar pencocokan dan penelitian (coklit) 24 kabupaten kota.
"Kita sudah 100 persen (coklit) sesuai data turun kemarin. Tapi, teman-teman saat ini masih melakukan penelusuran dengan Bawaslu, masih ada masukan-masukan dalam rekomendasi beberapa masyarakat belum coklit.
"Prosesnya tahapan ini berlanjut, masih ada DPS (daftar pemilih sementara) dan penetapan DPT nanti pada 11 Agustus nanti kalau tidak salah," katanya menambahkan.