Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Perwakilan Indonesia menjajaki kerja sama di bidang persampahan dan pendidikan.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Senin, mengatakan suatu kehormatan bahwa PBB Perwakilan Indonesia tertarik untuk kerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar dalam hal pengelolaan sampah elektronik dan bidang pendidikan.
"Kami mengapresiasi dan merasa terhormat dengan kedatangan langsung Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharval mengunjungi Kota Makassar untuk membahas beberapa hal yang akan dikerjasamakan," ujarnya.
Dalam pertemuan singkat itu, wali kota menjelaskan bahwa PBB fokus pada tiga hal. Pertama soal Low Carbon, Smart City, dan soal sosial kemasyarakatan.
"Nah kebetulan tiga soal ini menjadi konsentrasi kita. Termasuk kita cerita tentang homecare (layanan perawatan dari rumah), lorong wisata, semuanya terkagum-kagum," katanya.
Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, mengaku jika Gita terkejut karena ternyata program kota rendah karbon (Low Carbon City) dibangun dengan melibatkan masyarakat.
Artinya itu suatu hal yang luar biasa. Juga cerita tentang program Sombere (keramahan) dan Smart City.
Lebih lanjut, wali kota dua periode itu mengatakan, perwakilan PBB itu memiliki pendanaan untuk memperkuat banyak hal di Makassar.
"Dari situ, persoalan sampahlah yang dinilai cocok. Terutama sampah elektronik," katanya.
Menurut wali kota, sejauh ini sampah makanan sudah ditangani dengan baik, sampah kardus, plastik juga berjalan baik melalui Bank Sampah.
Tetapi saat masuk ke program sampah elektronik yang ditawarkan PBB, Pemkot Makassar belum tahu apa-apa karena belum punya dasar pengelolaan.
"Makanya kami minta bantuan bahwa semua bank sampah kami diberi capacity building agar mampu menangani sampah elektronik," saran Danny.
Soal lain ialah perihal pendidikan dan pengungsi asing. Danny berpesan agar jumlah pengungsi luar negeri di Makassar tidak boleh lebih dari 2.000 orang.
Lalu memperhatikan betul sisi sensitif di tengah-tengah masyarakat dalam hal ini budaya, moral dan lainnya.
"Jadi ada tawaran untuk membuat MoU baru, mereka (pengungsi) bisa dimaksimalkan untuk pekerjaan. Juga dalam pendidikan, anak-anak mereka memiliki prestasi di sekolah sehingga akan diatur dalam MoU," ucapnya.
Pada kesempatan itu, perwakilan PBB juga menghadirkan organisasi underboundnya seperti, Unicef, IOM, UNHCR dan lainnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkot Makassar-PBB jajaki kerja sama sampah elektronik dan pendidikan
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Senin, mengatakan suatu kehormatan bahwa PBB Perwakilan Indonesia tertarik untuk kerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar dalam hal pengelolaan sampah elektronik dan bidang pendidikan.
"Kami mengapresiasi dan merasa terhormat dengan kedatangan langsung Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharval mengunjungi Kota Makassar untuk membahas beberapa hal yang akan dikerjasamakan," ujarnya.
Dalam pertemuan singkat itu, wali kota menjelaskan bahwa PBB fokus pada tiga hal. Pertama soal Low Carbon, Smart City, dan soal sosial kemasyarakatan.
"Nah kebetulan tiga soal ini menjadi konsentrasi kita. Termasuk kita cerita tentang homecare (layanan perawatan dari rumah), lorong wisata, semuanya terkagum-kagum," katanya.
Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, mengaku jika Gita terkejut karena ternyata program kota rendah karbon (Low Carbon City) dibangun dengan melibatkan masyarakat.
Artinya itu suatu hal yang luar biasa. Juga cerita tentang program Sombere (keramahan) dan Smart City.
Lebih lanjut, wali kota dua periode itu mengatakan, perwakilan PBB itu memiliki pendanaan untuk memperkuat banyak hal di Makassar.
"Dari situ, persoalan sampahlah yang dinilai cocok. Terutama sampah elektronik," katanya.
Menurut wali kota, sejauh ini sampah makanan sudah ditangani dengan baik, sampah kardus, plastik juga berjalan baik melalui Bank Sampah.
Tetapi saat masuk ke program sampah elektronik yang ditawarkan PBB, Pemkot Makassar belum tahu apa-apa karena belum punya dasar pengelolaan.
"Makanya kami minta bantuan bahwa semua bank sampah kami diberi capacity building agar mampu menangani sampah elektronik," saran Danny.
Soal lain ialah perihal pendidikan dan pengungsi asing. Danny berpesan agar jumlah pengungsi luar negeri di Makassar tidak boleh lebih dari 2.000 orang.
Lalu memperhatikan betul sisi sensitif di tengah-tengah masyarakat dalam hal ini budaya, moral dan lainnya.
"Jadi ada tawaran untuk membuat MoU baru, mereka (pengungsi) bisa dimaksimalkan untuk pekerjaan. Juga dalam pendidikan, anak-anak mereka memiliki prestasi di sekolah sehingga akan diatur dalam MoU," ucapnya.
Pada kesempatan itu, perwakilan PBB juga menghadirkan organisasi underboundnya seperti, Unicef, IOM, UNHCR dan lainnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkot Makassar-PBB jajaki kerja sama sampah elektronik dan pendidikan