Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2024 karena cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kota Makassar yang sudah mencapai 99,7 persen.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang
menerima langsung penghargaan di Jakarta, Kamis, mengatakan komitmennya untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
"Untuk capaian kepesertaan JKN-KIS kita di Makassar itu sudah 99,7 persen dan ini adalah kebanggaan tersendiri buat pemerintah kota," ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima di Makassar, Kamis.
Wali Kota Makassar saat menerima penghargaan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Nursaidah Sirajuddin dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Andi Pangeran Nur Akbar.
Penghargaan ini dihadiri Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhajir Efendi.
"Penghargaan ini akan menjadi pemacu dan pemicu bagi pemerintah kota untuk terus memberi jaminan kesehatan kepada masyarakat," kata Wali Kota.
Ia juga akan terus meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan yang ada di Kota Makassar, dimana saat ini Pemkot Makassar melalui program Home Care telah melayani lebih dari 5 ribu orang periode Januari-Juni 2024.
"Penghargaan ini tidak lepas dari kolaborasi yang terus kita jaga antara pemerintah kota dan BPJS Kesehatan," ungkapnya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Nursaidah Sirajuddin mengatakan bahwa selain cakupan kepesertaan JKN Makassar yang sudah hampir mencapai 100 persen, jumlah peserta aktif juga perlu ditingkatkan.
"Kepesertaan aktif itu harus 80 persen, nah kita sudah 77 persen. Jadi sisa 3 persen lagi," tuturnya.
Ia juga mengatakan, telah mengalokasikan anggaran untuk membayar premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang merupakan tanggungan pemerintah kota selama setahun penuh.
Di mana berdasarkan data, jumlah PBI di Kota Makassar tercatat sekitar 175 ribu orang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkot Makassar raih UHC Award 2024 karena cakupan JKN capai 99 persen
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang
menerima langsung penghargaan di Jakarta, Kamis, mengatakan komitmennya untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
"Untuk capaian kepesertaan JKN-KIS kita di Makassar itu sudah 99,7 persen dan ini adalah kebanggaan tersendiri buat pemerintah kota," ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima di Makassar, Kamis.
Wali Kota Makassar saat menerima penghargaan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Nursaidah Sirajuddin dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Andi Pangeran Nur Akbar.
Penghargaan ini dihadiri Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhajir Efendi.
"Penghargaan ini akan menjadi pemacu dan pemicu bagi pemerintah kota untuk terus memberi jaminan kesehatan kepada masyarakat," kata Wali Kota.
Ia juga akan terus meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan yang ada di Kota Makassar, dimana saat ini Pemkot Makassar melalui program Home Care telah melayani lebih dari 5 ribu orang periode Januari-Juni 2024.
"Penghargaan ini tidak lepas dari kolaborasi yang terus kita jaga antara pemerintah kota dan BPJS Kesehatan," ungkapnya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Nursaidah Sirajuddin mengatakan bahwa selain cakupan kepesertaan JKN Makassar yang sudah hampir mencapai 100 persen, jumlah peserta aktif juga perlu ditingkatkan.
"Kepesertaan aktif itu harus 80 persen, nah kita sudah 77 persen. Jadi sisa 3 persen lagi," tuturnya.
Ia juga mengatakan, telah mengalokasikan anggaran untuk membayar premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang merupakan tanggungan pemerintah kota selama setahun penuh.
Di mana berdasarkan data, jumlah PBI di Kota Makassar tercatat sekitar 175 ribu orang.
Pada acara penyerahan penghargaan itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia yang telah menjangkau 98 persen dari total populasi.
"Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah," ujarnya.
UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial.
Di Indonesia, UHC ini diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkot Makassar raih UHC Award 2024 karena cakupan JKN capai 99 persen