Mamuju (ANTARA) - Dosen Politik dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Farhanuddin menyampaikan, program padat karya merupakan salah satu solusi mengatasi kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulbar.
"Program padat karya merupakan salah satu solusi jangka pendek mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulbar," kata Farhanuddin, di Majene, Senin.
Penanggulangan kemiskinan ekstrem menurut Farhanuddin, dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama, yakni mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi.
Kemudian, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan.
Selain program padat karya dan pemberian subsidi yang tepat sasaran, program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, juga lanjut Farhanuddin menjadi solusi mengatasi kemiskinan ekstrem di Sulbar.
"Program Pemprov Sulbar di bidang pertanian dan perkebunan, penting dikawal bersama sebab akan berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat. Pemberian beasiswa juga baik karena mendorong peningkatan kualitas SDM," jelasnya.
Sementara, Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan, pihaknya akan menggali peluang dan potensi sumber daya alam (SDA) sebagai salah satu solusi mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah itu.
"Kami akan melihat peluang dan potensi SDA untuk dijadikan sebagai program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mengeluarkan Sulbar dari kemiskinan," kata Bahtiar.
Selain menggali potensi SDA, upaya lain yang dilakukan Pemprov Sulbar dalam mengatasi kemiskinan ekstrem lanjut Bahtiar, yakni melalui program gerakan menanam hortikultura dan menebar ribuan kepiting bakau.
"Pohon sukun merupakan sumber karbohidrat dan dapat menambah gizi, sumber pendapatan masyarakat. Begitu juga dengan penanaman pisang cavendish menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Bahtiar.
Berdasarkan rilis data BPS pada Maret 2024, persentase penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Provinsi Sulbar sebesar 11,21 persen atau turun 0,28 persen poin dibandingkan dibandingkan pada Maret 2023.
Secara absolut, jumlah penduduk miskin Provinsi Sulbar pada Maret 2024 sebanyak 162,19 ribu jiwa, mengalami penurunan sebesar 1,95 ribu jiwa jika dibandingkan dibandingkan Maret 2023.
Kepala Badan Pusat Statistik( BPS) Tina Wahyufitri mengatakan, meskipun mengalami penurunan, namun tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di Provinsi Sulbar mengalami kenaikan.
Ia menyampaikan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik 0,05 poin, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik 0,03.
"Tantangan pemerintah daerah untuk menurunkan dua indeks ini adalah kepala rumah tangga miskin mayoritas tamat SD, yakni sebesar 46,17 persen sementara 22,73 persen kepala rumah tangga miskin, tidak dapat membaca dan menulis," ujar Tina Wahyufitri.
"Program padat karya merupakan salah satu solusi jangka pendek mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulbar," kata Farhanuddin, di Majene, Senin.
Penanggulangan kemiskinan ekstrem menurut Farhanuddin, dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama, yakni mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi.
Kemudian, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan.
Selain program padat karya dan pemberian subsidi yang tepat sasaran, program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, juga lanjut Farhanuddin menjadi solusi mengatasi kemiskinan ekstrem di Sulbar.
"Program Pemprov Sulbar di bidang pertanian dan perkebunan, penting dikawal bersama sebab akan berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat. Pemberian beasiswa juga baik karena mendorong peningkatan kualitas SDM," jelasnya.
Sementara, Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan, pihaknya akan menggali peluang dan potensi sumber daya alam (SDA) sebagai salah satu solusi mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah itu.
"Kami akan melihat peluang dan potensi SDA untuk dijadikan sebagai program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mengeluarkan Sulbar dari kemiskinan," kata Bahtiar.
Selain menggali potensi SDA, upaya lain yang dilakukan Pemprov Sulbar dalam mengatasi kemiskinan ekstrem lanjut Bahtiar, yakni melalui program gerakan menanam hortikultura dan menebar ribuan kepiting bakau.
"Pohon sukun merupakan sumber karbohidrat dan dapat menambah gizi, sumber pendapatan masyarakat. Begitu juga dengan penanaman pisang cavendish menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Bahtiar.
Berdasarkan rilis data BPS pada Maret 2024, persentase penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Provinsi Sulbar sebesar 11,21 persen atau turun 0,28 persen poin dibandingkan dibandingkan pada Maret 2023.
Secara absolut, jumlah penduduk miskin Provinsi Sulbar pada Maret 2024 sebanyak 162,19 ribu jiwa, mengalami penurunan sebesar 1,95 ribu jiwa jika dibandingkan dibandingkan Maret 2023.
Kepala Badan Pusat Statistik( BPS) Tina Wahyufitri mengatakan, meskipun mengalami penurunan, namun tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di Provinsi Sulbar mengalami kenaikan.
Ia menyampaikan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik 0,05 poin, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik 0,03.
"Tantangan pemerintah daerah untuk menurunkan dua indeks ini adalah kepala rumah tangga miskin mayoritas tamat SD, yakni sebesar 46,17 persen sementara 22,73 persen kepala rumah tangga miskin, tidak dapat membaca dan menulis," ujar Tina Wahyufitri.