Makassar (ANTARA Sulsel) - Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan menjadikan survei USAID dalam hal kemampuan membaca bagi siswa sebagai acuan untuk melakukan pemetaan dan evaluasi bagi tenaga pendidiknya.
"Terus terang, kami sangat terbantu dengan adanya survei kemampuan membaca yang dilakukan USAID karena kalau kita sendiri yang melakukan survei itu sangat mahal dan besar biayanya," ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Muh Basri di Makassar, Senin.
Ia mengatakan, survei yang dilakukan oleh USAID yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kemenag dan Myriad Research melakukan survei nasional mengenai penilaian kemampuan membaca siswa kelas awal atau "early grade reading assesment" (EGRA).
Bukan cuma itu, survei juga dilakukan untuk mengukur potret efektivitas pengelolaan sekolah atau snapshot of school management effectiveness (SSME) di Indonesia pada 2013-2014.
"Ada dua penelitian dan survei yang dilakukan oleh USAID bersama Kemendikbud, Kemenag serta Myriad Research itu, yakni EGRA dan SSME. Kedua fokus survei ini sejalan dengan program pemerintah yakni MBS atau manajemen berbasis sekolah," katanya.
Dia menyebutkan, manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan program nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 50 (1), pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
Basri mengaku, MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah.
Dengan demikian tanggungjawab pengelolaan pendidikan bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh sekolah dan masyarakat dalam rangka mendekatkan pengambilam keputusan ketingkat terbawah atau peserta didik.
"Pola-pola MBS ini lebih kepada pola yang modern atau personal karena tiga pilar MBS yang dapat dijadikan patokan untuk menilai implementasi MBS yang dilaksanakan oleh sekolah yaitu: manajemen sekolah, pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan peran serta masyarakat," jelasnya.
Pada survei nasional itu, responden yang dipilih yakni sekitar 4.800 orang siswa kelas 2 di 400 sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan membaginya kedalam empat wilayah di Indonesia.
Pembagian wilayah dilakukan dengan merata terhadap siswa dan siswinya. Keempat wilayah itu antaralain, wilayah I meliputi Sumatera, wilayah II Jawa-Bali, wilayah III Kalimantan-Sulawesi dan wilayah IV meliputi provinsi Maluku, Nusa Tenggara dan Papua (MNP). Agus Setiawan
"Terus terang, kami sangat terbantu dengan adanya survei kemampuan membaca yang dilakukan USAID karena kalau kita sendiri yang melakukan survei itu sangat mahal dan besar biayanya," ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Muh Basri di Makassar, Senin.
Ia mengatakan, survei yang dilakukan oleh USAID yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kemenag dan Myriad Research melakukan survei nasional mengenai penilaian kemampuan membaca siswa kelas awal atau "early grade reading assesment" (EGRA).
Bukan cuma itu, survei juga dilakukan untuk mengukur potret efektivitas pengelolaan sekolah atau snapshot of school management effectiveness (SSME) di Indonesia pada 2013-2014.
"Ada dua penelitian dan survei yang dilakukan oleh USAID bersama Kemendikbud, Kemenag serta Myriad Research itu, yakni EGRA dan SSME. Kedua fokus survei ini sejalan dengan program pemerintah yakni MBS atau manajemen berbasis sekolah," katanya.
Dia menyebutkan, manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan program nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 50 (1), pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
Basri mengaku, MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah.
Dengan demikian tanggungjawab pengelolaan pendidikan bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh sekolah dan masyarakat dalam rangka mendekatkan pengambilam keputusan ketingkat terbawah atau peserta didik.
"Pola-pola MBS ini lebih kepada pola yang modern atau personal karena tiga pilar MBS yang dapat dijadikan patokan untuk menilai implementasi MBS yang dilaksanakan oleh sekolah yaitu: manajemen sekolah, pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan peran serta masyarakat," jelasnya.
Pada survei nasional itu, responden yang dipilih yakni sekitar 4.800 orang siswa kelas 2 di 400 sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan membaginya kedalam empat wilayah di Indonesia.
Pembagian wilayah dilakukan dengan merata terhadap siswa dan siswinya. Keempat wilayah itu antaralain, wilayah I meliputi Sumatera, wilayah II Jawa-Bali, wilayah III Kalimantan-Sulawesi dan wilayah IV meliputi provinsi Maluku, Nusa Tenggara dan Papua (MNP). Agus Setiawan