Makassar (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) menyelenggarakan Focus Group Discussion “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” dengan subtema “Budaya Hukum”.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas Prof Muhammad Ruslin MKes PhD, SpBM (K), dalam keterangannya di Makassar, Rabu, mengatakan, etika dan budaya hukum merupakan dua pilar penting dalam penyelenggara negara guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Kami memberikan apresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan BPIP. Ini merupakan forum yang membahas bersama tentang dua pilar penting dalam penyelenggaraan negara, dan diharapkan akan menghasilkan sebuah perumusan yang strategis untuk Indonesia,” jelas Prof Ruslin.
Sekretaris Utama BPIP Dr Tonny Agung Arifianto, dalam sambutannya menyampaikan pada tema Etika Budaya Hukum ini, secara umum ingin memotret bagaimana praktik etika penyelenggara negara tereduksi.
Ia menilai, semua pihak perlu menciptakan iklim budaya hukum yang taat dan beretika demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju sesuai dengan Pancasila sebagai sumber moral etika dan juga Konstitusi UUD RI 1945.
“Saya berharap kegiatan ini dapat merumuskan rekomendasi kebijakan strategis dan berdampak di masyarakat, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara secara etis, serta menghasilkan kontribusi aktif BPIP dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan sumber daya manusia,” jelasnya.
Sementara Prof A Pangerang Moentha, SH MH sebagai pemateri sesi Budaya Hukum menyampaikan perlunya diinisiasi pembentukan UU peradilan etik, juga agar kearifan lokal dijadikan sumber utama pembentukan dan pemantapan nilai-nilai etik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Budaya hukum Indonesia tergolong buruk (compliance), karena itu perlu segera dilakukan pembenahan secara serius untuk keselamatan bangsa dan penegakan hukum yang efektif,” ujar Ketua Dewan Profesor Unhas ini
Secara umum, FGD ini dilaksanakan di tujuh kota besar, yaitu Jakarta, Malang, Makassar, Pontianak, Kupang, Ambon, dan Medan. Makassar merupakan kota ketiga penyelenggaraan FGD BPIP.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPIP bahas kerapuhan etika penyelenggaraan negara di Unhas
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas Prof Muhammad Ruslin MKes PhD, SpBM (K), dalam keterangannya di Makassar, Rabu, mengatakan, etika dan budaya hukum merupakan dua pilar penting dalam penyelenggara negara guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Kami memberikan apresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan BPIP. Ini merupakan forum yang membahas bersama tentang dua pilar penting dalam penyelenggaraan negara, dan diharapkan akan menghasilkan sebuah perumusan yang strategis untuk Indonesia,” jelas Prof Ruslin.
Sekretaris Utama BPIP Dr Tonny Agung Arifianto, dalam sambutannya menyampaikan pada tema Etika Budaya Hukum ini, secara umum ingin memotret bagaimana praktik etika penyelenggara negara tereduksi.
Ia menilai, semua pihak perlu menciptakan iklim budaya hukum yang taat dan beretika demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju sesuai dengan Pancasila sebagai sumber moral etika dan juga Konstitusi UUD RI 1945.
“Saya berharap kegiatan ini dapat merumuskan rekomendasi kebijakan strategis dan berdampak di masyarakat, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara secara etis, serta menghasilkan kontribusi aktif BPIP dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan sumber daya manusia,” jelasnya.
Sementara Prof A Pangerang Moentha, SH MH sebagai pemateri sesi Budaya Hukum menyampaikan perlunya diinisiasi pembentukan UU peradilan etik, juga agar kearifan lokal dijadikan sumber utama pembentukan dan pemantapan nilai-nilai etik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Budaya hukum Indonesia tergolong buruk (compliance), karena itu perlu segera dilakukan pembenahan secara serius untuk keselamatan bangsa dan penegakan hukum yang efektif,” ujar Ketua Dewan Profesor Unhas ini
Secara umum, FGD ini dilaksanakan di tujuh kota besar, yaitu Jakarta, Malang, Makassar, Pontianak, Kupang, Ambon, dan Medan. Makassar merupakan kota ketiga penyelenggaraan FGD BPIP.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPIP bahas kerapuhan etika penyelenggaraan negara di Unhas