Mamuju (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin meminta para penjabat bupati di daerah itu untuk menjaga netralitas pelaksanaan Pilkada Serentak 2014 di daerahnya masing-masing.
"Pelantikan penjabat bupati ini untuk memastikan kelancaran dan netralitas dalam proses Pilkada Serentak 2024," kata Bahtiar, saat melantik tiga Pejabat Pemprov Sulbar sebagai penjabat bupati di tiga kabupaten, di Mamuju, Rabu.
Ketiga Pejabat Pemprov Sulbar yang dilantik sebagai penjabat bupati tersebut, yakni Kepala Dinas Sosial Abdul Wahab Hasan Sulur sebagai Penjabat Bupati Mamuju.
Kemudian, Kepala Dinas Perhubungan Maddereski Salatin sebagai Penjabat Bupati Pasangkayu dan Kepala DPMPTSP Habibi Azis sebagai Penjabat Bupati Majene.
Pelantikan penjabat bupati itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-3814 tahun 2024 tentang Penunjukan Penjabat Bupati pada Provinsi Sulbar.
Bahtiar menegaskan bahwa seluruh penjabat bupati yang dilantik harus segera bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan, terutama dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
"Peran para penjabat bupati ini sangat penting dalam menjaga stabilitas daerah menjelang Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024," ujar Bahtiar.
Ia mengingatkan agar para penjabat bupati tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, demi keberlangsungan pemerintahan yang solid dan stabil.
"Saya berharap para penjabat bupati yang baru dilantik mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan hukum serta tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi integritas dan bekerja tegak lurus di bawah panji-panji Merah Putih.
"Keputusan Menteri Dalam Negeri ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Bahtiar juga menyampaikan bahwa Pilkada Serentak bukan sekedar proses politik, tetapi juga merupakan kesempatan bagi masyarakat dan para pemimpin daerah untuk memperkokoh komitmen terhadap pembangunan daerah, memperkuat stabilitas sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ini adalah momentum penting dalam demokrasi kita, di mana kita dapat memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan dengan baik," ujar Bahtiar.
Sementara, Penjabat Bupati Majene Habibi Azis menyatakan kesiapannya dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.
Ia menekankan pentingnya menjaga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 agar berjalan dengan jujur dan adil serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Semua pihak harus bertindak adil dalam pelaksanaan Pilkada Serentak, tidak boleh ada pelanggaran oleh ASN, karena sanksi sudah menanti bagi yang melanggar," tegas Habibi Azis.
"Pelantikan penjabat bupati ini untuk memastikan kelancaran dan netralitas dalam proses Pilkada Serentak 2024," kata Bahtiar, saat melantik tiga Pejabat Pemprov Sulbar sebagai penjabat bupati di tiga kabupaten, di Mamuju, Rabu.
Ketiga Pejabat Pemprov Sulbar yang dilantik sebagai penjabat bupati tersebut, yakni Kepala Dinas Sosial Abdul Wahab Hasan Sulur sebagai Penjabat Bupati Mamuju.
Kemudian, Kepala Dinas Perhubungan Maddereski Salatin sebagai Penjabat Bupati Pasangkayu dan Kepala DPMPTSP Habibi Azis sebagai Penjabat Bupati Majene.
Pelantikan penjabat bupati itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-3814 tahun 2024 tentang Penunjukan Penjabat Bupati pada Provinsi Sulbar.
Bahtiar menegaskan bahwa seluruh penjabat bupati yang dilantik harus segera bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan, terutama dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
"Peran para penjabat bupati ini sangat penting dalam menjaga stabilitas daerah menjelang Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024," ujar Bahtiar.
Ia mengingatkan agar para penjabat bupati tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, demi keberlangsungan pemerintahan yang solid dan stabil.
"Saya berharap para penjabat bupati yang baru dilantik mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan hukum serta tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi integritas dan bekerja tegak lurus di bawah panji-panji Merah Putih.
"Keputusan Menteri Dalam Negeri ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Bahtiar juga menyampaikan bahwa Pilkada Serentak bukan sekedar proses politik, tetapi juga merupakan kesempatan bagi masyarakat dan para pemimpin daerah untuk memperkokoh komitmen terhadap pembangunan daerah, memperkuat stabilitas sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ini adalah momentum penting dalam demokrasi kita, di mana kita dapat memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan dengan baik," ujar Bahtiar.
Sementara, Penjabat Bupati Majene Habibi Azis menyatakan kesiapannya dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.
Ia menekankan pentingnya menjaga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 agar berjalan dengan jujur dan adil serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Semua pihak harus bertindak adil dalam pelaksanaan Pilkada Serentak, tidak boleh ada pelanggaran oleh ASN, karena sanksi sudah menanti bagi yang melanggar," tegas Habibi Azis.