Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat realisasi belanja negara untuk provinsi itu Januari-Agustus 2024 mencapai Rp35,86 triliun atau sekitar 63,24 persen dari pagu Rp56,7 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Kamis, mengatakan dari belanja negara ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp14,2 triliun atau sekitar 57,33 persen.
"Untuk belanja negara terdiri dari Transfer ke Daerah (TKD) sudah terealisasi Rp21,6 triliun atau sekitar 67,84 persen dari pagu Rp31,87 triliun," ujarnya.
Supendi menjelaskan belanja pemerintah pusat difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.
Pada belanja pegawai ini sudah terealisasi Rp6,77 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, TNI dan Polri sebanyak 77.741 orang, pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) 891 orang dan 6.443 pegawai PPPK.
Kemudian belanja barang yang mencapai Rp5,68 triliun atau sekitar 50,84 persen dari pagu. Untuk belanja barang ini mengalami peningkatan 6 persen dari belanja tahun sebelumnya yang hanya Rp5,37 triliun.
Supendi mengaku belanja barang cukup mengkhawatirkan karena harusnya per 31 September sampai 70 persen dan sekarang ini masih di angka 50,84 persen.
"Ini mengkhawatirkan karena belanja barang selalu menumpuk pada bulan-bulan akhir di akhir tahun. Harusnya itu hingga September sudah 70 persen lebih, tapi ini masih di angka 50 persen lebih," katanya.
Pada belanja modal tercapai Rp1,72 triliun atau sekitar 41,61 persen dari pagu. Pada belanja modal ini mengalami kontraksi minus 20 persen.
Belanja modal ini mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp2,15 triliun.
"Yang terakhir belanja sosial sebesar Rp67,3 miliar dan peningkatannya itu sudah 17 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya tersalurkan Rp57,6 miliar," ucapnya.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Kamis, mengatakan dari belanja negara ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp14,2 triliun atau sekitar 57,33 persen.
"Untuk belanja negara terdiri dari Transfer ke Daerah (TKD) sudah terealisasi Rp21,6 triliun atau sekitar 67,84 persen dari pagu Rp31,87 triliun," ujarnya.
Supendi menjelaskan belanja pemerintah pusat difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.
Pada belanja pegawai ini sudah terealisasi Rp6,77 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, TNI dan Polri sebanyak 77.741 orang, pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) 891 orang dan 6.443 pegawai PPPK.
Kemudian belanja barang yang mencapai Rp5,68 triliun atau sekitar 50,84 persen dari pagu. Untuk belanja barang ini mengalami peningkatan 6 persen dari belanja tahun sebelumnya yang hanya Rp5,37 triliun.
Supendi mengaku belanja barang cukup mengkhawatirkan karena harusnya per 31 September sampai 70 persen dan sekarang ini masih di angka 50,84 persen.
"Ini mengkhawatirkan karena belanja barang selalu menumpuk pada bulan-bulan akhir di akhir tahun. Harusnya itu hingga September sudah 70 persen lebih, tapi ini masih di angka 50 persen lebih," katanya.
Pada belanja modal tercapai Rp1,72 triliun atau sekitar 41,61 persen dari pagu. Pada belanja modal ini mengalami kontraksi minus 20 persen.
Belanja modal ini mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp2,15 triliun.
"Yang terakhir belanja sosial sebesar Rp67,3 miliar dan peningkatannya itu sudah 17 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya tersalurkan Rp57,6 miliar," ucapnya.