Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) mencatatkan total angka penerimaan pajak sebesar Rp13,2 triliun per September 2024
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Heri Kuswanto di Makassar, Kamis, mengatakan dengan total penerimaan pajak tersebut maka telah realisasi sebesar 63,68 persen dari target penerimaan sebesar Rp20,7 triliun pada 2024.
Dari capaian per jenis pajak, Kanwil DJP Sulselbartra mencatat realisasi penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun dari total target Rp12,12 triliun atau mencapai persentase 61,54 persen dan tumbuh positif sebesar 11,89 persen.
Penerimaan PPN & PPnBM mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp5,36 triliun dari total target Rp8,09 triliun atau mencapai persentase 66,19 persen dan tumbuh negatif sebesar -3,38 persen
Selanjutnya jenis penerimaan PBB P5L mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp218,9 miliar dari total target Rp222,8 miliar atau mencapai persentase 98,23 persen dan tumbuh
positif sebesar 33,29 persen.
Serta penerimaan pajak lainnya mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp170,5 miliar dari total target Rp301,1 miliar atau mencapai persentase 56,65 persen dan tumbuh negatif sebesar -18,55 persen.
Ia menjelaskan, pertumbuhan penerimaan PPN mengalami pertumbuhan negatif disebabkan aktivitas ekonomi yang melambat pada sektor konstruksi dan pertambangan, serta turunnya beberapa harga komoditas seperti nikel. Penerimaan Pajak Lainnya juga mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan penurunan Bunga Penagihan PPh dan PPN.
Sementara jika dilihat dari per sektornya, kinerja penerimaan Kanwil DJP Sulselbartra sampai September 2024 didominasi oleh administrasi pemerintahan dengan kontribusi 23,24 persen. Disusul sektor perdagangan kontribusi 23,11 persen pertambangan 12,36 persen, industri pengolahan 9,37 persen, dan jasa keuangan dan asuransi 9,07 persen.
Heri Kuswanto menambahkan bahwa semua elemen harus terlibat dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak. Kanwil DJP Sulselbartra terus berupaya untuk mengajak masyarakat untuk sadar pajak, karena penerimaan pajak merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat.
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Heri Kuswanto di Makassar, Kamis, mengatakan dengan total penerimaan pajak tersebut maka telah realisasi sebesar 63,68 persen dari target penerimaan sebesar Rp20,7 triliun pada 2024.
Dari capaian per jenis pajak, Kanwil DJP Sulselbartra mencatat realisasi penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun dari total target Rp12,12 triliun atau mencapai persentase 61,54 persen dan tumbuh positif sebesar 11,89 persen.
Penerimaan PPN & PPnBM mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp5,36 triliun dari total target Rp8,09 triliun atau mencapai persentase 66,19 persen dan tumbuh negatif sebesar -3,38 persen
Selanjutnya jenis penerimaan PBB P5L mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp218,9 miliar dari total target Rp222,8 miliar atau mencapai persentase 98,23 persen dan tumbuh
positif sebesar 33,29 persen.
Serta penerimaan pajak lainnya mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp170,5 miliar dari total target Rp301,1 miliar atau mencapai persentase 56,65 persen dan tumbuh negatif sebesar -18,55 persen.
Ia menjelaskan, pertumbuhan penerimaan PPN mengalami pertumbuhan negatif disebabkan aktivitas ekonomi yang melambat pada sektor konstruksi dan pertambangan, serta turunnya beberapa harga komoditas seperti nikel. Penerimaan Pajak Lainnya juga mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan penurunan Bunga Penagihan PPh dan PPN.
Sementara jika dilihat dari per sektornya, kinerja penerimaan Kanwil DJP Sulselbartra sampai September 2024 didominasi oleh administrasi pemerintahan dengan kontribusi 23,24 persen. Disusul sektor perdagangan kontribusi 23,11 persen pertambangan 12,36 persen, industri pengolahan 9,37 persen, dan jasa keuangan dan asuransi 9,07 persen.
Heri Kuswanto menambahkan bahwa semua elemen harus terlibat dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak. Kanwil DJP Sulselbartra terus berupaya untuk mengajak masyarakat untuk sadar pajak, karena penerimaan pajak merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat.