Makassar (ANTARA) -
"Data yang sudah kami sampaikan ini merupakan hasil konsolidasi juga dengan data-data yang ada kabupaten kota," kata Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Arfan Tahir di Makassar, Senin.
Ia mengungkapkan bahwa dari 140 ribu anak itu hingga 7 Oktober 2024, sebanyak 18.181 anak telah terdata dan 5.573 anak diantaranya berproses melanjutkan pendidikan.
Dari berbagai upaya tersebut, lanjut Arfan Tahir, mereka yang telah kembali ke sekolah sebanyak 3.136 orang, dan sebanyak 2.437 orang ada yang meninggal dan mengundurkan diri karena menikah atau karena pindah domisili.
"Langkah ini diambil demi memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi semua anak di Sulsel," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mencatat sebanyak 140 ribu anak yang tersebar di 24 kabupaten/kota tidak bersekolah, .
"Data yang sudah kami sampaikan ini merupakan hasil konsolidasi juga dengan data-data yang ada kabupaten kota," kata Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Arfan Tahir di Makassar, Senin.
Ia mengungkapkan bahwa dari 140 ribu anak itu hingga 7 Oktober 2024, sebanyak 18.181 anak telah terdata dan 5.573 anak diantaranya berproses melanjutkan pendidikan.
"Langkah yang telah dan akan terus dilakukan oleh Cabang Dinas yakni melaksanakan program Satu ATS (Anak Tidak Sekolah) Satu Guru," katanya.
Selain itu, kerja sama antara Dinas Pendidikan Sulsel dan UNICEF serta pemerintah kabupaten dan kota akan terus ditingkatkan untuk mengatasi masalah anak tidak sekolah.
Dari berbagai upaya tersebut, lanjut Arfan Tahir, mereka yang telah kembali ke sekolah sebanyak 3.136 orang, dan sebanyak 2.437 orang ada yang meninggal dan mengundurkan diri karena menikah atau karena pindah domisili.
Terkait hal ini, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya upaya percepatan penanganan masalah anak-anak yang tidak bersekolah.
Prof Zudan meminta Dinas Pendidikan Sulsel untuk meningkatkan jumlah anak yang bersekolah dengan lebih signifikan.
Prof Zudan meminta Dinas Pendidikan Sulsel untuk meningkatkan jumlah anak yang bersekolah dengan lebih signifikan.
"Datanya dilengkapi supaya kita bisa tahu, karena untuk yang kalau pun sudah menikah, dia tetap harus sekolah, lewat paket A,B atau C," ujarnya.
Dari 18 ribu yang telah terkonfirmasi, Prof Zudan menegaskan harus ditanyakan kembali untuk mau sekolah atau tidak.
"Langkah-langkahnya harus kita lakukan percepatan. Kita kerja lebih keras lagi," ujarnya.
"Langkah-langkahnya harus kita lakukan percepatan. Kita kerja lebih keras lagi," ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap kepala sekolah atau ASN dapat menjadi orang tua asuh. Satu ASN, satu anak tidak sekolah. Sehingga yang tidak mampu karena biaya bisa dibantu penyelesaiannya.
Namun, perlu juga mencari penyebab lainnya. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini mencontohkan kasus di NTT yakni anak-anak harus berjalan ke sekolah sekira 1,5 jam. Sehingga harus ada angkutan sekolah.
"Mereka mau sekolah, tapi angkutannya yang tidak ada. Di kita juga (Sulsel) seingat saya dari SMA 11 Luwu Utara, ada sekira 10 siswa diberikan angkutan gratis oleh sekolahnya, ini bisa menjadi solusi. Dinas Pendidikan dipetakan apa saja faktornya," kata Zudan.
Prof Zudan menekankan pentingnya upaya bersama dalam meningkatkan akses pendidikan bagi generasi mendatang.
"Langkah ini diambil demi memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi semua anak di Sulsel," ujarnya.