Mamuju (ANTARA) - Tim Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gajah Mada melakukan riset terkait Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
"Riset yang dilakukan tim Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi daerah," kata Kabid Aplikasi Informatika Dinas Kominfo Sulbar Muhammad Ridwan Djafar, di Mamuju, Kamis.
Kegiatan itu juga kata Ridwan, sebagai salah satu rangkaian pelaksanaan Joint Research Analisis Dampak Implementasi, Cost and Benefit dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan ETPD di provinsi se-Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua).
"Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) FEB UGM dengan Bank Indonesia Perwakilan Sulbar," katanya.
Riset oleh FEB UGM tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi mendalam serta data yang akurat terkait implementasi ETPD yang nantinya diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam upaya mendorong percepatan digitalisasi dan elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah.
Ridwan menyampaikan, berbagai upaya telah dilakukan pihak terkait sebagai langkah konkret dukungan dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.
Wujud dari dukungan dimaksud, di antaranya digitalisasi pembayaran, baik melalui ekstensifikasi penggunaan instrumen dan kanal pembayaran seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS) serta mendorong interkoneksi dan interoperabilitas layanan sistem pembayaran.
Selain itu, mendorong penggunaan platform e-commerce untuk pembayaran pajak dan retribusi, memetakan profil ETPD di seluruh pemerintah daerah serta mengoptimalkan penyedia jasa pembayaran untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan BPD setempat.
"Semua dukungan ini akan berkontribusi terhadap digitalisasi nasional dan pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Dinas Kominfo Sulbar yang menjadi lokasi khusus wawancara untuk riset FEB UGM kata Ridwan, saat ini sedang mengakselerasi penerapan digitalisasi pemerintahan yang terarah dan terintegrasi dengan SPBE yang berkualitas.
"Dinas Kominfo Sulbar sebagai leading sektor digitalisasi, mendukung penuh program ETPD dalam bentuk fasilitasi sistem dan jaringan digital intra antar-OPD dan antar-pemprov dengan enam pemerintah kabupaten se-Sulbar yang sudah tersedia sejak 2023," katanya.
Pemanfaatan fasilitas tersebut lanjutnya, untuk peningkatan ETPD yang kemudian diserahkan kepada OPD terkait, khususnya BPKPD serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk memaksimalkan pembayaran seluruh transaksi pendapatan maupun belanja pemerintah provinsi terhadap lembaga/penyedia maupun personal agar dilakukan dengan sistem elektronik.
Dinas Kominfo Sulbar juga tambahnya, saat ini terus mendorong terwujudnya integrasi sistem elektronik layanan pemerintah untuk membentuk ekosistem koneksi dan interoperabilitas data digital yang efisien, dengan menyiapkan infrastruktur aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD).
"Integrasi tersebut dapat digunakan untuk memperluas cakupan ETPD di wilayah Sulbar," kata Ridwan.
"Riset yang dilakukan tim Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi daerah," kata Kabid Aplikasi Informatika Dinas Kominfo Sulbar Muhammad Ridwan Djafar, di Mamuju, Kamis.
Kegiatan itu juga kata Ridwan, sebagai salah satu rangkaian pelaksanaan Joint Research Analisis Dampak Implementasi, Cost and Benefit dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan ETPD di provinsi se-Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua).
"Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) FEB UGM dengan Bank Indonesia Perwakilan Sulbar," katanya.
Riset oleh FEB UGM tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi mendalam serta data yang akurat terkait implementasi ETPD yang nantinya diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam upaya mendorong percepatan digitalisasi dan elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah.
Ridwan menyampaikan, berbagai upaya telah dilakukan pihak terkait sebagai langkah konkret dukungan dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.
Wujud dari dukungan dimaksud, di antaranya digitalisasi pembayaran, baik melalui ekstensifikasi penggunaan instrumen dan kanal pembayaran seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS) serta mendorong interkoneksi dan interoperabilitas layanan sistem pembayaran.
Selain itu, mendorong penggunaan platform e-commerce untuk pembayaran pajak dan retribusi, memetakan profil ETPD di seluruh pemerintah daerah serta mengoptimalkan penyedia jasa pembayaran untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan BPD setempat.
"Semua dukungan ini akan berkontribusi terhadap digitalisasi nasional dan pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Dinas Kominfo Sulbar yang menjadi lokasi khusus wawancara untuk riset FEB UGM kata Ridwan, saat ini sedang mengakselerasi penerapan digitalisasi pemerintahan yang terarah dan terintegrasi dengan SPBE yang berkualitas.
"Dinas Kominfo Sulbar sebagai leading sektor digitalisasi, mendukung penuh program ETPD dalam bentuk fasilitasi sistem dan jaringan digital intra antar-OPD dan antar-pemprov dengan enam pemerintah kabupaten se-Sulbar yang sudah tersedia sejak 2023," katanya.
Pemanfaatan fasilitas tersebut lanjutnya, untuk peningkatan ETPD yang kemudian diserahkan kepada OPD terkait, khususnya BPKPD serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk memaksimalkan pembayaran seluruh transaksi pendapatan maupun belanja pemerintah provinsi terhadap lembaga/penyedia maupun personal agar dilakukan dengan sistem elektronik.
Dinas Kominfo Sulbar juga tambahnya, saat ini terus mendorong terwujudnya integrasi sistem elektronik layanan pemerintah untuk membentuk ekosistem koneksi dan interoperabilitas data digital yang efisien, dengan menyiapkan infrastruktur aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD).
"Integrasi tersebut dapat digunakan untuk memperluas cakupan ETPD di wilayah Sulbar," kata Ridwan.